Kemendes Fokus Garap Desa Pesisir
Senin, 26 Januari 2015 - 11:45 WIB
Kemendes Fokus Garap Desa Pesisir
A
A
A
TANGERANG - Pemerintah akan memberikan perhatian khusus terhadap desa di pesisir. Ini sejalan dengan visi pemerintah yang ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes) Marwan Jafar mengatakan, seluruh desa pesisir di Tanah Air harus mendapatkan perhatian serius. Kendala dan kekurangan yang dihadapi warga desanya juga harus dipenuhi. Memberdayakan desa pesisir merupakan bagian penting untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
“Semua kementerian harus ikut untuk memberdayakan desa pesisir agar mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia,” ucap Marwan saat berkunjung ke kawasan permukiman nelayan Desa Surya Bahari, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, kemarin. Politikus PKB ini mengatakan, banyak desa pesisir belum mendapat perhatian maksimal dan belum diberdayakan. Warganya yang mayoritas nelayan juga menghadapi berbagai masalah yang tidak mungkin diatasi tanpa uluran tangan pemerintah.
Saat kunjungan ke Desa Surya Bahari, banyak nelayan yang mengeluhkan pendangkalan kali menuju laut yang menyebabkan mereka kesulitan saat hendak keluar menangkap ikan. Apalagi, kapal nelayan jumlahnya terus bertambah. Menurut dia, tidak semua masalah pesisir menjadi kewenangan Kemendes. Pengerukan kali itu misalnya merupakan wewenang kementerian lain.
Pemerintah tentu akan berkoordinasi agar semua dapat dikerjakan secara serius dan serbaterukur. Marwan pun menandaskan pentingnya memberdayakan desa pesisir ini untuk mewujudkan visi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Jokowi pernah menyampaikan lima pilar utama yang diagendakan untuk mewujudkannya.
Lima pilar tersebut adalah membangun kembali budaya maritim Indonesia, menjaga dan mengelola sumber daya laut, memprioritaskan pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, melaksanakan diplomasi maritim, serta membangun kekuatan pertahanan maritim.
Salah satu nelayan, Udin, menyampaikan, kendala yang dihadapi nelayan ketika akan melaut adalah pendangkalan kali menuju laut. Ini menyebabkan lalu lintas kapal semrawut, sementara kapal nelayan jumlahnya bertambah banyak. “Jadi pada rebutan kalau mau keluar menangkap ikan. Belum lagi faktor cuaca yang sedang tidak bagus mengurangi jumlah tangkapan kami,” sebut Udin.
Sekretaris Jenderal Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) Mathias Tambing menilai, di tengah pemerintah gencar memberantas illegal fishing , keberadaan nelayan lokal perlu diberdayakan agar mereka menjadi pelaut yang profesional. Karena itu, pemerintah daerah setempat perlu mendidik nelayan lokal agar mampu menjadi pelaut profesional di kapal-kapal ikan berbendera Indonesia berskala besar. Namun, mereka harus mendapat kepastian ada perlindungan dan kesejahteraan yang memadai.
“Tingkat perlindungan dan kesejahteraan pelaut perikanan selama ini sangat buruk. Pemerintah harus segera memperbaiki kondisi ini sehingga para pelaut perikanan ikut aktif dalam pemberantasan illegal fishing ,” ungkapnya.
Ketua Umum Indonesian FisheriesWorkers(IFW) Achmad Ilyas Pangestu mengatakan, Indonesia dikenal se-bagai salah satu negara maritim yang besar, baik dari sumber daya kelautan dan perikanan maupun sumber daya manusianya. Nilai potensi dan kekayaan kelautan dan perikanan diproyeksikan mencapai USD171 miliar per tahun.
Namun, Indonesia perlu meratifikasi Konvensi ILO No 188/2007yang akan menentukan kemajuan pembangunan nasional termasuk peningkatan kesejahteraan nelayan dan keluarganya. Namun, ketentuan tentang pekerja perikanan belum sepenuhnya diatur dalam peraturan- perundangan di Indonesia.
Neneng zubaidah
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes) Marwan Jafar mengatakan, seluruh desa pesisir di Tanah Air harus mendapatkan perhatian serius. Kendala dan kekurangan yang dihadapi warga desanya juga harus dipenuhi. Memberdayakan desa pesisir merupakan bagian penting untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
“Semua kementerian harus ikut untuk memberdayakan desa pesisir agar mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia,” ucap Marwan saat berkunjung ke kawasan permukiman nelayan Desa Surya Bahari, Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Banten, kemarin. Politikus PKB ini mengatakan, banyak desa pesisir belum mendapat perhatian maksimal dan belum diberdayakan. Warganya yang mayoritas nelayan juga menghadapi berbagai masalah yang tidak mungkin diatasi tanpa uluran tangan pemerintah.
Saat kunjungan ke Desa Surya Bahari, banyak nelayan yang mengeluhkan pendangkalan kali menuju laut yang menyebabkan mereka kesulitan saat hendak keluar menangkap ikan. Apalagi, kapal nelayan jumlahnya terus bertambah. Menurut dia, tidak semua masalah pesisir menjadi kewenangan Kemendes. Pengerukan kali itu misalnya merupakan wewenang kementerian lain.
Pemerintah tentu akan berkoordinasi agar semua dapat dikerjakan secara serius dan serbaterukur. Marwan pun menandaskan pentingnya memberdayakan desa pesisir ini untuk mewujudkan visi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Jokowi pernah menyampaikan lima pilar utama yang diagendakan untuk mewujudkannya.
Lima pilar tersebut adalah membangun kembali budaya maritim Indonesia, menjaga dan mengelola sumber daya laut, memprioritaskan pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, melaksanakan diplomasi maritim, serta membangun kekuatan pertahanan maritim.
Salah satu nelayan, Udin, menyampaikan, kendala yang dihadapi nelayan ketika akan melaut adalah pendangkalan kali menuju laut. Ini menyebabkan lalu lintas kapal semrawut, sementara kapal nelayan jumlahnya bertambah banyak. “Jadi pada rebutan kalau mau keluar menangkap ikan. Belum lagi faktor cuaca yang sedang tidak bagus mengurangi jumlah tangkapan kami,” sebut Udin.
Sekretaris Jenderal Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) Mathias Tambing menilai, di tengah pemerintah gencar memberantas illegal fishing , keberadaan nelayan lokal perlu diberdayakan agar mereka menjadi pelaut yang profesional. Karena itu, pemerintah daerah setempat perlu mendidik nelayan lokal agar mampu menjadi pelaut profesional di kapal-kapal ikan berbendera Indonesia berskala besar. Namun, mereka harus mendapat kepastian ada perlindungan dan kesejahteraan yang memadai.
“Tingkat perlindungan dan kesejahteraan pelaut perikanan selama ini sangat buruk. Pemerintah harus segera memperbaiki kondisi ini sehingga para pelaut perikanan ikut aktif dalam pemberantasan illegal fishing ,” ungkapnya.
Ketua Umum Indonesian FisheriesWorkers(IFW) Achmad Ilyas Pangestu mengatakan, Indonesia dikenal se-bagai salah satu negara maritim yang besar, baik dari sumber daya kelautan dan perikanan maupun sumber daya manusianya. Nilai potensi dan kekayaan kelautan dan perikanan diproyeksikan mencapai USD171 miliar per tahun.
Namun, Indonesia perlu meratifikasi Konvensi ILO No 188/2007yang akan menentukan kemajuan pembangunan nasional termasuk peningkatan kesejahteraan nelayan dan keluarganya. Namun, ketentuan tentang pekerja perikanan belum sepenuhnya diatur dalam peraturan- perundangan di Indonesia.
Neneng zubaidah
(ars)
