Masih Dirundung Setumpuk Persoalan
Minggu, 25 Januari 2015 - 12:00 WIB
Masih Dirundung Setumpuk Persoalan
A
A
A
Optimalisasi bonus demografi berhubungan erat dengan kebijakan ekonomi. Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia justru terserap pada unit usaha berskala mikro dan kecil yang termasuk dalam pekerjaan informal tanpa perlindungan hukum memadai.
Bahkan 98,8% dari seluruh entitas usaha di Indonesia berskala mikro. Jika kita ingin menghindari kesenjangan yang semakin buruk, memperbaiki pemerataan pembangunan demi kesejahteraan penduduk, harus ada kebijakan yang berpihak pada usaha berskala mikro tersebut, baik melalui kebijakan fiskal maupun moneter.
Mengutip buku Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, bangsa yang sudah maju ditandai dengan laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil, angka harapan hidup yang lebih tinggi, dan kualitas pelayanan sosial yang lebih baik. Ketua Umum Koalisi Kependudukan Sonny Harry B Harmadi memandang jumlah penduduk Indonesia yang semakin tinggi mendorong meningkatnya konsekuensi di berbagai hal, mulai dari sektor ekonomi, lingkungan, kesehatan, pemerintahan hingga bahkan iklim politik.
“Jikaagenda khusus yang sudah disiapkan untukmenghadapibonusdemografi ini tidak berjalan baik, dari sisi kuantitas penduduk saja sudah banyak persoalan yang dihadapi. Jangan sampai bonus yang seharusnya membawa keuntungan malah berdampak merugikan negara,” katanya.
Sonny menyesalkan, saat ini masyarakat lebih tertarik menyimpan kekayaan mereka dalam bentuk aset seperti kendaraan bermotor ataupun produkproduk impor ketimbang menabung. Bukan karena tidak mampu atau tidak percaya, melainkan penduduk di Indonesia lebih memilih berinvestasi dalam hal lain seperti emas. Sisanya memang karena tidak memiliki insentif cukup untuk menabung.
Namun masyarakat kita memang cenderung konsumtif dan tidak diimbangi dengan daya produktif yang tinggi. Begitu pun dari segi lingkungan. Sumber daya alam Indonesia dikeruk terus-menerus tanpa perbaikan yang memadai dan tidak diimbangi produktivitas pengolahannya.
Sumber daya alam yang semakin habis akhirnya membuat daya dukung dan daya tampung lingkungan semakin tidak kondusif. Di sektor kesehatan dan pemerintahan, peningkatan jumlah penduduk tidak diimbangi dengan peningkatan pelayanan publik seperti pelayanan kesehatan.
Adapun di bidang politik, meningkatnya jumlah penduduk akan berdampak pada kerentanan sosial, persaingan yang sengit, dan konflik yang cenderung ekstrem. Sonny yang juga Ketua Lembaga Demografi Universitas Indonesia (UI) itu mengingatkan, berkurangnya beban penduduk usia produktif yang menjadi tantangan sekaligus permasalahan.
Dia menerangkan usia produktif kaitannya dengan angkatan kerja. Di Indonesia ditemukan fakta bahwa seseorang yang berada di usia produktif belum tentu bekerja. “Dari seluruh jumlah penduduk di Indonesia, sekitar 47,2% sudah masuk angkatan kerja, artinya jumlahnya sekitar 53 juta jiwa. Itu yang lulusan SD.
Ironisnya, yang lulusan sarjana hanya berjumlah 7 juta-8 juta atau 4,7%. Ini artinya secara kualitas penduduk Indonesia masih di bawah rata-rata untuk pekerja,” sebutnya. Kondisi ini pun diperparah dengan angka kematian ibu yang justru meningkat. Angka kematian bayi hanya turun sedikit dan hampir seperlima balita masih mengalami masalah gizi.
“Secara kualitas, bonus demografi di Indonesia rupanya tidak diimbangi dengan kualitas penduduk,” tandas Sonny. Dia juga menilai tingkat ketersediaan lapangan kerja berkualitas masih terbatas. Masih banyak end break worker atau orang yang keluar-masuk kerja. Terlebih, di era digitalisasi ini, kebutuhan tenaga kerja secara otomatis akan semakin berkurang karena fungsi manusia telah digantikan mesin. Termasuk di sektor pertanian.
Mobilitas Penduduk
Di Indonesia, mobilitas antara penduduk kota dan desa sangat tidak berimbang. Belum lagi karena luas wilayahnya, migrasi penduduk jarang diberlakukan. Hal ini berdampak pada penumpukan jumlah penduduk di satu wilayah dan akses infrastruktur yang tidak seimbang.
Persebaran penduduk secara nasional pun masih sangat timpang. Menurut data tahun 2000, sebanyak 20% penduduk mendiami Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Madura hingga 60%, Kalimantan 5%, Sulawesi 7%, dan kawasan lainnya 7%.
Anne rufaidah
Bahkan 98,8% dari seluruh entitas usaha di Indonesia berskala mikro. Jika kita ingin menghindari kesenjangan yang semakin buruk, memperbaiki pemerataan pembangunan demi kesejahteraan penduduk, harus ada kebijakan yang berpihak pada usaha berskala mikro tersebut, baik melalui kebijakan fiskal maupun moneter.
Mengutip buku Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, bangsa yang sudah maju ditandai dengan laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil, angka harapan hidup yang lebih tinggi, dan kualitas pelayanan sosial yang lebih baik. Ketua Umum Koalisi Kependudukan Sonny Harry B Harmadi memandang jumlah penduduk Indonesia yang semakin tinggi mendorong meningkatnya konsekuensi di berbagai hal, mulai dari sektor ekonomi, lingkungan, kesehatan, pemerintahan hingga bahkan iklim politik.
“Jikaagenda khusus yang sudah disiapkan untukmenghadapibonusdemografi ini tidak berjalan baik, dari sisi kuantitas penduduk saja sudah banyak persoalan yang dihadapi. Jangan sampai bonus yang seharusnya membawa keuntungan malah berdampak merugikan negara,” katanya.
Sonny menyesalkan, saat ini masyarakat lebih tertarik menyimpan kekayaan mereka dalam bentuk aset seperti kendaraan bermotor ataupun produkproduk impor ketimbang menabung. Bukan karena tidak mampu atau tidak percaya, melainkan penduduk di Indonesia lebih memilih berinvestasi dalam hal lain seperti emas. Sisanya memang karena tidak memiliki insentif cukup untuk menabung.
Namun masyarakat kita memang cenderung konsumtif dan tidak diimbangi dengan daya produktif yang tinggi. Begitu pun dari segi lingkungan. Sumber daya alam Indonesia dikeruk terus-menerus tanpa perbaikan yang memadai dan tidak diimbangi produktivitas pengolahannya.
Sumber daya alam yang semakin habis akhirnya membuat daya dukung dan daya tampung lingkungan semakin tidak kondusif. Di sektor kesehatan dan pemerintahan, peningkatan jumlah penduduk tidak diimbangi dengan peningkatan pelayanan publik seperti pelayanan kesehatan.
Adapun di bidang politik, meningkatnya jumlah penduduk akan berdampak pada kerentanan sosial, persaingan yang sengit, dan konflik yang cenderung ekstrem. Sonny yang juga Ketua Lembaga Demografi Universitas Indonesia (UI) itu mengingatkan, berkurangnya beban penduduk usia produktif yang menjadi tantangan sekaligus permasalahan.
Dia menerangkan usia produktif kaitannya dengan angkatan kerja. Di Indonesia ditemukan fakta bahwa seseorang yang berada di usia produktif belum tentu bekerja. “Dari seluruh jumlah penduduk di Indonesia, sekitar 47,2% sudah masuk angkatan kerja, artinya jumlahnya sekitar 53 juta jiwa. Itu yang lulusan SD.
Ironisnya, yang lulusan sarjana hanya berjumlah 7 juta-8 juta atau 4,7%. Ini artinya secara kualitas penduduk Indonesia masih di bawah rata-rata untuk pekerja,” sebutnya. Kondisi ini pun diperparah dengan angka kematian ibu yang justru meningkat. Angka kematian bayi hanya turun sedikit dan hampir seperlima balita masih mengalami masalah gizi.
“Secara kualitas, bonus demografi di Indonesia rupanya tidak diimbangi dengan kualitas penduduk,” tandas Sonny. Dia juga menilai tingkat ketersediaan lapangan kerja berkualitas masih terbatas. Masih banyak end break worker atau orang yang keluar-masuk kerja. Terlebih, di era digitalisasi ini, kebutuhan tenaga kerja secara otomatis akan semakin berkurang karena fungsi manusia telah digantikan mesin. Termasuk di sektor pertanian.
Mobilitas Penduduk
Di Indonesia, mobilitas antara penduduk kota dan desa sangat tidak berimbang. Belum lagi karena luas wilayahnya, migrasi penduduk jarang diberlakukan. Hal ini berdampak pada penumpukan jumlah penduduk di satu wilayah dan akses infrastruktur yang tidak seimbang.
Persebaran penduduk secara nasional pun masih sangat timpang. Menurut data tahun 2000, sebanyak 20% penduduk mendiami Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Madura hingga 60%, Kalimantan 5%, Sulawesi 7%, dan kawasan lainnya 7%.
Anne rufaidah
(bbg)
