Langkah Menpan RB Tak Cerminkan Reformasi Birokrasi

JAKARTA - Kebijakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi merekrut 25 politisi sebagai tim ahli dinilai kontraproduktif dengan semangat kementerian yang dipimpinnya.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, sebagai menteri yang memimpin reformasi birokrasi, Yuddy seharusnya mencontohkan sistem birokrasi yang profesional dengan menempatkan orang sesuai dengan asas the right man on the right place, termasuk dalam perekrutan tim ahli.

Dengan melibatkan puluhan politisi yang merupakan orang dekatnya sebagai tim ahli, hal itu sangat patut dipertanyakan. “Menpan ini yang seharusnya memberikan contoh mulai dari perekrutan orang-orang di kementeriannya,” jelas politikus Partai Demokrat ini di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin.

Agus juga menjelaskan bahwa perekrutan tim ahli semuanya harus disesuaikan dengan norma, etika, dan tradisi yang baik yang selama ini berlaku di kementerian. Kalau memang pertimbangannya adalah mengutamakan pertemanan, kualifikasi orang yang direkrut juga harus memenuhi standar, termasuk gaji yang diberikan harus sesuai dengan kemampuan anggaran.

Menurut dia, sesuai fatsunnya, jika ada orang parpol yang direkrut menjadi tim ahli di kementerian atau di lini pemerintahan lain, orang tersebut harus dipastikan mengundurkandiridari jabatandiparpolnya. “Sebenarnya itu memang hak menteri, tapikalaudari parpol, ya dia harus mundur,” kata Agus.

Melalui Kepmen Nomor 771/2014 yang diterbitkan pada 22 Desember 2014, Menpan RB mengangkat 25 tim ahli dari parpol yang sebagian besar merupakan politikus Partai Hanura. Tim ahli tersebut akan bertugas memberikan masukan, saran, dan pertimbangan kepada menpan RB terkait penyusunan rencana strategis (renstra) dan kebijakan di Kemenpan RB.

Yuddy mengakui tim ahli tersebut seluruhnya adalah orang-orang terdekatnya, namun dia meyakinkan bahwa kemampuan dan rekam jejak orang-orang tersebut tidak diragukan. Dia mencontohkan politikus Partai Golkar Indra J Pilliang yang berlatar belakang akademisi yang disebutnya memiliki integritas yang baik.

Dalam pandangan pengamat hukum tata negara dari Universitas Parahyangan Bandung, Asep Warlan Yusuf, apa yang dilakukan Menpan RB tak ubahnya dengan kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengangkat sejumlah pejabat termasuk Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang berasal dari orangorang terdekatnya.

Asep mengatakan, di tengah upaya menghilangkan segala bentuk nepotisme dan ihwal lain yang sifatnya primordial, praktik seperti itu sangat disayangkan. “Presiden SBY dulu agak lumayan. Tapi pemerintahan kali ini memprihatinkan, mulai jaksa agung, Wantimpres, terakhir kapolri, semua adalah orang dekat.

Padahal, pemerintahan baru seumur jagung” jelasnya. Asep mengatakan, Menpan RB yang menjadi patron dari semangat reformasi birokrasi seharusnya memperlihatkan model perekrutan yang mengedepankan standar dan kompetensi.

Kiswondari