Didukung, Usulan Pembentukan Komite Etik untuk Periksa Abraham
Kamis, 22 Januari 2015 - 16:12 WIB
Didukung, Usulan Pembentukan Komite Etik untuk Periksa Abraham
A
A
A
JAKARTA - Usulan pembentukan komite etik untuk memriksa pelanggaran kode etik Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad direspons positif.
Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil menilai Nasir Djamil menilai perlu adanya pembentukan Komite Etik untuk mengungkap kebenaran kabar pertemuan Abraham dan elite Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
"Kalau benar (ada pertemuan itu) maka harus ada komite etik agar tidak ada tuduh menuduh atau fitnah," tutur Nasir di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (22/1/2015).
Menurut dia, komite etik wajib diisi oleh orang di luar KPK. Tujuannya agar komite etik independen.
"Agar objektif maka harus ada pihak luar untuk menyelamatkan ini. Saya tidak sependapat kalau KPK yang membentuk ini," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera ini.
Sebelumnya, beredar kabar Abraham Samad pernah melakukan enam kali pertemuan dengan elite PDIP. Pertemuan itu diduga terkait dengan rencana Abraham mendampingi Jokowi pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014.
Kabar itu terungkap dalam microblog di Kompasiana dengan judul Rumah Kaca Abraham Samad. Blog itu ditulis oleh orang bernama Sawito Kartowibowo. (Baca: Diisukan Bertemu Elite PDIP, Abraham Bilang Fitnah)
Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto membenarkan isi tulisan tersebut.
Dia menyarankan KPK untuk membentuk komite etik untuk memeriksa kebenaran kabar itu. (Baca: KPK Didesak Bentuk Komite Etik)
Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil menilai Nasir Djamil menilai perlu adanya pembentukan Komite Etik untuk mengungkap kebenaran kabar pertemuan Abraham dan elite Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
"Kalau benar (ada pertemuan itu) maka harus ada komite etik agar tidak ada tuduh menuduh atau fitnah," tutur Nasir di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (22/1/2015).
Menurut dia, komite etik wajib diisi oleh orang di luar KPK. Tujuannya agar komite etik independen.
"Agar objektif maka harus ada pihak luar untuk menyelamatkan ini. Saya tidak sependapat kalau KPK yang membentuk ini," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera ini.
Sebelumnya, beredar kabar Abraham Samad pernah melakukan enam kali pertemuan dengan elite PDIP. Pertemuan itu diduga terkait dengan rencana Abraham mendampingi Jokowi pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014.
Kabar itu terungkap dalam microblog di Kompasiana dengan judul Rumah Kaca Abraham Samad. Blog itu ditulis oleh orang bernama Sawito Kartowibowo. (Baca: Diisukan Bertemu Elite PDIP, Abraham Bilang Fitnah)
Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto membenarkan isi tulisan tersebut.
Dia menyarankan KPK untuk membentuk komite etik untuk memeriksa kebenaran kabar itu. (Baca: KPK Didesak Bentuk Komite Etik)
(dam)
