Elite Golkar Bahas Kepengurusan Bersama

JAKARTA - Proses hukum yang terus berjalan dianggap tak menghalangi perundingan antara dua kubu di Partai Golkar untuk melakukan islah. Dalam perundingan saat ini sudah lebih maju dengan pembahasan soal kepengurusan bersama.

“Perundingan berjalan terus, islah tetap kita usahakan, pengadilan tetap berjalan. Besok kita pertemuan lagi, perundingan lagi di DPP. Perundingan sudah masuk tahap yang lebih serius. Kita bahas soal kepengurusan,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional (Munas) Ancol, Zainuddin Amali, di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Menurut Zainuddin, baik kubu Munas Bali di bawah kepengurusan Aburizal Bakrie (ARB) maupun kubu Munas Ancol di bawah kepengurusan Agung Laksono sudah berkomitmen agar islah tetap berjalan meskipun proses hukum juga tetap dilanjutkan. Berkat komitmen islah itu pula, kata dia, saat ini sudah terjadi banyak kesepahaman antarkedua kubu.

“Setelah membahas kepengurusan, baru kedua pihak membahas soal keterlibatan Golkar dalam KMP (Koalisi Merah Putih),” ungkapnya. Seperti diketahui, hingga kini dualisme kepengurusan di Partai Golkar belum juga mencapai titik temu. Perundingan yang sudah dilakukan beberapa kali belum menghasilkan kesepakatan meskipun diakui sudah ada kemajuan.

Mengenai hal itu, sebelumnya Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar kubu ARB, Akbar Tandjung, mengusulkan jalan terbaik dalam penyelesaian dualisme kepengurusan adalah melaksanakan munas bersama dari kedua kubu. “Jalannya terbaik untuk menyelesaikan persoalan yang menimpa Golkar adalah melalui proses rekonsiliasi atau islah. Bagaimana bentuknya ya melalui munas bersama antarkedua kubu,” kata Akbar.

Juru runding Partai Golkar kubu ARB, MS Hidayat, membenarkan perundingan kali ini akan membahas kepengurusan bersama kedua kubu. Karena itu, dia berharap nanti pembahasannya dipahami bahwa tidak semua pengurus kedua kubu bisa masuk. Sebab, bila kepengurusan kedua kubu langsung digabung, struktur kepengurusan bisa mencapai 500 orang. “Apakah kita masing-masing mau mendiskon 50% yaitu nanti dibicarakan,” katanya.

Penyatuan personel akan menempuh jalan panjang. Selain ARB dan Agung yang masih sama-sama kukuh untuk menjabat sebagai ketua umum Golkar, ada ratusan kader yang jabatannya akan dipertaruhkan untuk disingkirkan. Fungsioner Partai Golkar Taufiq Hidayat berharap penyelesaian cepat dualisme kepengurusan internal Golkar melalui jalan politik. Jika diselesaikan dengan jalur peradilan, prosesnya akan memakan waktu lama.

Padahal, dalam waktu dekat ini ada agenda strategisbagi daerah, yakni pilkada serentak. “Jalur politik ya melalui munas bersama sehingga lebih efektif,” ujarnya. Menurut dia, Golkar terancam tidak bisa mengikuti tahapan pilkada secara maksimal jika dualisme kepengurusan masih terjadi. Sebab KPU akan tetap meminta pertimbangan pengurus DPP mengenai legalitas dukungan calon pilkada.

Rahmat sahid/Mula kamal