Muhammadiyah Perlu Dorong Regenerasi
Selasa, 20 Januari 2015 - 14:08 WIB
Muhammadiyah Perlu Dorong Regenerasi
A
A
A
JAKARTA - Muhammadiyah sebagai organisasi umat Islam akan menghadapi tantangan yang semakin kompleks pada masa mendatang. Untuk itu, pemimpin yang akan dihasilkan pada Muktamar Ke-47 Muhammadiyah di Makassar, Sulawesi Selatan pada Agustus 2015 harus mampu menjawab dinamika internal organisasi, termasuk pentingnya mendorong regenerasi.
Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Muti mengakui regenerasi di organisasi ini berjalan sangat lambat. “Seleksi pimpinan yang ketat mengakibatkan suplai kader menjadi terhambat,” ungkap salah satu bakal calon ketua umum PP Muhammadiyah ini di Jakarta kemarin. Kondisi tersebut membuat kader Muhammadiyah yang mampu menduduki jabatan politik, terutama di level ekseku- tif, juga sangat terbatas.
Dia menilai, selain persoalan regenerasi internal yang mandek, minimnya kader yang menempati jabatan strategis itu juga disebabkan budaya partai politik (parpol) yang tak mau membuka diri terhadap kader dari luar parpol. “Apa yang dikembangkan parpol itu politik waralaba. Kalau kader Muhammadiyah tak punya finansial, akan terpental jika terjun ke partai. Mungkin ke depan kita bisa membangun relasi mutualis dengan parpol,” sebutnya. Abdul Muti mengatakan, banyak persoalan internal yang harus dibenahi Muhammadiyah.
Dia mengakui manajemen administrasi organisasi saat ini masih perlu perbaikan. PP Muhammadiyah tidak memiliki database yang memadai terkait amal usaha dan keanggotaan. Database aset juga buruk sehingga banyak aset yang terbengkalai. Di samping tantangan internal, Muhammadiyah juga menghadapi tantangan eksternal yang perlu segera dicarikan jalan keluar.
Tantangan tersebut di antaranya kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang memengaruhi perkembangan organisasi, terutama terkait pengembangan amal usaha. Menurut dia, kebijakan pengembangan perguruan tinggi negeri (PTN) oleh pemerintah telah menyedot peminat perguruan tinggi (PT) Muhammadiyah.
Padahal, PT yang dikelola organisasi seperti Muhammadiyah punya keunggulan dari segi pengembangan pendidikan keagamaan dan akhlak sehingga keberadaannya perlu diperhatikan. “Persyaratan pembangunan rumah sakit yang berbelit juga menyulitkan Muhammadiyah berkembang,” katanya.
Meski masuk ke dalam bursa calon ketua umum PP Muhammadiyah pada muktamar nanti, Abdul Muti mengaku tak punya visi-misi seperti calon ketua umum pada umumnya. Dia menyampaikan, dalam pemilihan ketua umum Muhammadiyah memang tidak dikenal penyampaian visi-misi oleh calon ketuan umum. Ketua umum Muhammadiyah dipilih dalam forum muktamar dengan sistem formatur.
Muktamirin memilih 13 orang formatur yang akan memilih ketua umum. Tiga tokoh diunggulkan bersaing menjadi ketua umum PP Muhammadiyah menggantikan Din Syamsuddin di muktamar, yakni Syafiq A Mughni (Ketua PP Muhammadiyah), Haedar Nashir (Ketua PP Muhammadiyah) dan Abdul Muti. Sementara itu, panitia pelaksana Muktamar Ke-47 Muhammadiyah terus mematangkan persiapan.
Kemarin panitia melakukan pertemuan dengan Panglima Daerah Militer (Pangdam) VII Wirabuana Mayor Jenderal TNI Bahtiar di Markas Kodam VII Wirabuana Makassar. Pangdam VII mengatakan, Muhammadiyah salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia yang memiliki peran besar dalam menyatukan seluruh kekuatan bangsa, terutama dalam menjaga ideologi Pancasila dan UUD 45.
Ketua Umum Panitia Pelaksana Muktamar Ke-47 Muhammadiyah dan Aisyiyah Syaiful Saleh melaporkan acara tersebut akan dihadiri sekitar 6.000 peserta aktif. “Muktamar ini pertama setelah Muhammadiyah berusia satu abad. Kepemimpinan ke depan kemungkinan merupakan kader-kader muda Muhammadiyah yang telah memiliki banyak pengalaman dalam dunia politik, pendidikan, ekonomi, serta memiliki peran serta mereka dalam pemikiran dunia,” katanya.
Khoirul muzakki/Ant
Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Muti mengakui regenerasi di organisasi ini berjalan sangat lambat. “Seleksi pimpinan yang ketat mengakibatkan suplai kader menjadi terhambat,” ungkap salah satu bakal calon ketua umum PP Muhammadiyah ini di Jakarta kemarin. Kondisi tersebut membuat kader Muhammadiyah yang mampu menduduki jabatan politik, terutama di level ekseku- tif, juga sangat terbatas.
Dia menilai, selain persoalan regenerasi internal yang mandek, minimnya kader yang menempati jabatan strategis itu juga disebabkan budaya partai politik (parpol) yang tak mau membuka diri terhadap kader dari luar parpol. “Apa yang dikembangkan parpol itu politik waralaba. Kalau kader Muhammadiyah tak punya finansial, akan terpental jika terjun ke partai. Mungkin ke depan kita bisa membangun relasi mutualis dengan parpol,” sebutnya. Abdul Muti mengatakan, banyak persoalan internal yang harus dibenahi Muhammadiyah.
Dia mengakui manajemen administrasi organisasi saat ini masih perlu perbaikan. PP Muhammadiyah tidak memiliki database yang memadai terkait amal usaha dan keanggotaan. Database aset juga buruk sehingga banyak aset yang terbengkalai. Di samping tantangan internal, Muhammadiyah juga menghadapi tantangan eksternal yang perlu segera dicarikan jalan keluar.
Tantangan tersebut di antaranya kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang memengaruhi perkembangan organisasi, terutama terkait pengembangan amal usaha. Menurut dia, kebijakan pengembangan perguruan tinggi negeri (PTN) oleh pemerintah telah menyedot peminat perguruan tinggi (PT) Muhammadiyah.
Padahal, PT yang dikelola organisasi seperti Muhammadiyah punya keunggulan dari segi pengembangan pendidikan keagamaan dan akhlak sehingga keberadaannya perlu diperhatikan. “Persyaratan pembangunan rumah sakit yang berbelit juga menyulitkan Muhammadiyah berkembang,” katanya.
Meski masuk ke dalam bursa calon ketua umum PP Muhammadiyah pada muktamar nanti, Abdul Muti mengaku tak punya visi-misi seperti calon ketua umum pada umumnya. Dia menyampaikan, dalam pemilihan ketua umum Muhammadiyah memang tidak dikenal penyampaian visi-misi oleh calon ketuan umum. Ketua umum Muhammadiyah dipilih dalam forum muktamar dengan sistem formatur.
Muktamirin memilih 13 orang formatur yang akan memilih ketua umum. Tiga tokoh diunggulkan bersaing menjadi ketua umum PP Muhammadiyah menggantikan Din Syamsuddin di muktamar, yakni Syafiq A Mughni (Ketua PP Muhammadiyah), Haedar Nashir (Ketua PP Muhammadiyah) dan Abdul Muti. Sementara itu, panitia pelaksana Muktamar Ke-47 Muhammadiyah terus mematangkan persiapan.
Kemarin panitia melakukan pertemuan dengan Panglima Daerah Militer (Pangdam) VII Wirabuana Mayor Jenderal TNI Bahtiar di Markas Kodam VII Wirabuana Makassar. Pangdam VII mengatakan, Muhammadiyah salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia yang memiliki peran besar dalam menyatukan seluruh kekuatan bangsa, terutama dalam menjaga ideologi Pancasila dan UUD 45.
Ketua Umum Panitia Pelaksana Muktamar Ke-47 Muhammadiyah dan Aisyiyah Syaiful Saleh melaporkan acara tersebut akan dihadiri sekitar 6.000 peserta aktif. “Muktamar ini pertama setelah Muhammadiyah berusia satu abad. Kepemimpinan ke depan kemungkinan merupakan kader-kader muda Muhammadiyah yang telah memiliki banyak pengalaman dalam dunia politik, pendidikan, ekonomi, serta memiliki peran serta mereka dalam pemikiran dunia,” katanya.
Khoirul muzakki/Ant
(bbg)
