DPR Minta Prioritaskan Infrastruktur Perbatasan

JAKARTA - Pimpinan DPR dan MPR mendukung penuh komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan.

Sebab sudah selayaknya wilayah perbatasan dengan negara lain menjadi wajah depan bangsa ini sehingga pandangan dunia internasional kepada Indonesia juga akan semakin baik. ”Daerah perbatasan harus menjadi beranda negara, bukan malah menjadi halaman belakang dari negara,” kata Ketua DPR Serta Novanto di Jakarta kemarin.

Setya lantas membeberkan bagaimana komitmen tersebut sudah disampaikan Presdien Jokowi dalam pertemuan para pemimpin lembaga negara di Istana Negara. Dalam pertemuan tersebut, kata Setya, Presiden menyampaikan program percepatan pembangunan yang sedang diprioritaskan saat ini, yaitu infrastruktur daerah, perhubungan, dan pertanian.

”Banyak hal yang sangat baik terkait program-program strategis untuk kesejahteraan rakyat. Itu sepenuhnya kami mendukungnya,” ujar dia. Seperti diketahui, Presiden mengundang pimpinan lembaga negara dalam rapat konsultasi. Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua DPR Setya Novanto, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Ketua BPK Hary Azhar Azis, Ketua MK Arief Hidayat, Ketua MA Hatta Ali, Ketua Komisi Yudisial (KY) Suparman Marzuki, dan Ketua DPD Irman Gusman.

Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sebagai tuan rumah pada intinya memang memaparkan program pembangunan prioritas. Senada, Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan, sudah menjadi tanggung jawab semua pihak untuk mengupayakan percepatan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Karena itu, pihaknya mengapresiasi sekaligus mendukung kesuksesan dari apa yang sudah dirancang pemerintah tersebut.

”Pemerataan pembangunan tentu penting agar tak terjadi ketimpangan,” ujarnya. Terlebih, menurut dia, upaya mempercepat pembangunan di daerah-daerah perbatasan dimaksudkan agar perbatasan tidak menjadi halaman belakang, tapi halaman muka kita.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, ketertinggalan beberapa daerah perbatasan memang karena masih minimnya pembangunan infrastruktur. ”Sedikitnya ada 187 kecamatan dari berbagai daerah yang perlu diperhatikan pembangunannya,” katanya.

Rahmat sahid