Wantimpres Perlu untuk Luruskan Pemerintah Jokowi
Jum'at, 16 Januari 2015 - 14:07 WIB
Wantimpres Perlu untuk Luruskan Pemerintah Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengangkat sejumlah orang dari latar belakang sosial dan pendidikan untuk menjadi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Istana memastikan wantimpres akan diumumkan dalam beberapa hari mendatang.
Menurut Ketua Eksekutif Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) Ridwan Darmawan, posisi wantimpres diperlukan untuk memberi pertimbangan matang terkait sejumlah kebijakan presiden yang bebas dari tekanan politik di luar pemerintahan.
"Wantimpres baik diminta atau tidak oleh presiden, tergantung presiden untuk menjalankannya atau tidak," ujar Ridwan kepada Sindonews, di Jakarta, Jumat (17/1/2015).
Ridwan berpendapat, status wantimpres memang tak mempunyai kewenangan penuh untuk mengintervensi sejumlah program dan kebijakan Jokowi.
Tetapi, orang di wantimpres harus mengarahkan dan meluruskan Jokowi dalam mengatur pemerintahannya agar lepas dari kepentingan politik yang menyandera
Dia mengatakan, era orde baru, pemerintah pernah mempunyai satu lembaga yang dianggap gagal, yaitu Dewan Pertimbangan Agung (DPA).
Kegagalan itu kata Ridwan, karena lembaga tersebut di posisikan setingkat dengan presiden dan lembaga negara lainnya.
"Seyogyanya presiden tetap memilih para personel wantimpres adalah figur yang mumpuni, negarawan, berintegritas dan kapasitas, yang kompeten di bidangnya masing-masing sesuai program nawa cita," tutur mantan aktivis 98 ini.
Menurut Ketua Eksekutif Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) Ridwan Darmawan, posisi wantimpres diperlukan untuk memberi pertimbangan matang terkait sejumlah kebijakan presiden yang bebas dari tekanan politik di luar pemerintahan.
"Wantimpres baik diminta atau tidak oleh presiden, tergantung presiden untuk menjalankannya atau tidak," ujar Ridwan kepada Sindonews, di Jakarta, Jumat (17/1/2015).
Ridwan berpendapat, status wantimpres memang tak mempunyai kewenangan penuh untuk mengintervensi sejumlah program dan kebijakan Jokowi.
Tetapi, orang di wantimpres harus mengarahkan dan meluruskan Jokowi dalam mengatur pemerintahannya agar lepas dari kepentingan politik yang menyandera
Dia mengatakan, era orde baru, pemerintah pernah mempunyai satu lembaga yang dianggap gagal, yaitu Dewan Pertimbangan Agung (DPA).
Kegagalan itu kata Ridwan, karena lembaga tersebut di posisikan setingkat dengan presiden dan lembaga negara lainnya.
"Seyogyanya presiden tetap memilih para personel wantimpres adalah figur yang mumpuni, negarawan, berintegritas dan kapasitas, yang kompeten di bidangnya masing-masing sesuai program nawa cita," tutur mantan aktivis 98 ini.
(maf)
