Soal Calon Kapolri, Jokowi Maju Kena Mundur Kena
Jum'at, 16 Januari 2015 - 10:52 WIB
Soal Calon Kapolri, Jokowi Maju Kena Mundur Kena
A
A
A
JAKARTA - Hingga kini Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum memiliki sikap apakah akan melantik Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri baru atau tidak. Padahal, rapat paripurna DPR menyetujui Budi Gunawan untuk menjadi Kapolri mengganti Jenderal Pol Sutarman.
"Sekarang kembali ke Pak Jokowi, pada saat sudah mengajukan nama dan persetujuan DPR apakah akan melantik atau tidak itu kewenangan Pak Jokowi," kata Anggota Komisi III Sarifuddin Sudding di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (16/1/2015).
Menurut dia, saat ini Jokowi tengah dilema apakah melantik Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian (Kalemdikpol) itu atau tidak. Hal ini juga tak lepas dari status Budi Gunawan yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Namun di sisi lain, mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga harus bisa menghargai proses politik di DPR yang telah menyetujui jenderal bintang tiga tersebut menjadi Kapolri.
"Pak Jokowi harus mempertimbangan proses politik di DPR, juga mempertimbangkan proses hukum di KPK, ini dua hal yang harus dipikirkan matang-matang. Ini ibaratkan buah simalakama. Maju kena mundur kena, dia juga harus menghargai proses politik di DPR," pungkasnya.
"Sekarang kembali ke Pak Jokowi, pada saat sudah mengajukan nama dan persetujuan DPR apakah akan melantik atau tidak itu kewenangan Pak Jokowi," kata Anggota Komisi III Sarifuddin Sudding di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (16/1/2015).
Menurut dia, saat ini Jokowi tengah dilema apakah melantik Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian (Kalemdikpol) itu atau tidak. Hal ini juga tak lepas dari status Budi Gunawan yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Namun di sisi lain, mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga harus bisa menghargai proses politik di DPR yang telah menyetujui jenderal bintang tiga tersebut menjadi Kapolri.
"Pak Jokowi harus mempertimbangan proses politik di DPR, juga mempertimbangkan proses hukum di KPK, ini dua hal yang harus dipikirkan matang-matang. Ini ibaratkan buah simalakama. Maju kena mundur kena, dia juga harus menghargai proses politik di DPR," pungkasnya.
(kri)
