Marwan Sedih Desa Masih Kurang Diperhatikan
Jum'at, 16 Januari 2015 - 08:49 WIB
Marwan Sedih Desa Masih Kurang Diperhatikan
A
A
A
JAKARTA - Masyarakat miskin pedesaan masih kurang diperhatikan pemerintah sebelumnya. Bahkan data penduduk miskin yang pantas mendapatkan bantuan dari negara tidak sesuai peruntukannya.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Marwan Jafar. Sehingga tidak aneh, apabila hanya sedikit penduduk desa yang miskin mendapatkan perhatian dari pemerintah.
"Sangat ironis. Saya sangat sedih ketika mendapat keluhan, dan juga melihat langsung kondisi masyarakat desa yang ternyata tidak terdata namanya sebagai penerima bantuan alokasi dana desa dari pemerintah setempat," tuturnya dalam siaran pers yang diterima Sindonews, Kamis 15 Januari 2015 malam.
Maka itu, kata dia, pihaknya akan menangani permasalahan secara khusus.
"Desa memang sangat, perlu diberikan motivasi untuk membangun ekonomi dan lainnya. Sehingga, data penduduk atau jumah desa sangat kami perlukan," katanya.
Menurut Marwan, data Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengukur angka kemiskinan datanya beda-beda di setiap kementerian. Sehingga pihaknya kebingungan merujuk angka yang semestinya diterapkan.
"Sampai kami molor, karena data masing-masing kementerian beda-beda. Kami mau pakai yang mana," ujarnya.
Maka itu, dia berharap, BPS melakukan pendataan ulang terkait jumlah penduduk miskin desa. "Sehingga, Kementerian Desa bisa menjalankan program prioritas. Termasuk kawasan perbatasan," ujarnya.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Marwan Jafar. Sehingga tidak aneh, apabila hanya sedikit penduduk desa yang miskin mendapatkan perhatian dari pemerintah.
"Sangat ironis. Saya sangat sedih ketika mendapat keluhan, dan juga melihat langsung kondisi masyarakat desa yang ternyata tidak terdata namanya sebagai penerima bantuan alokasi dana desa dari pemerintah setempat," tuturnya dalam siaran pers yang diterima Sindonews, Kamis 15 Januari 2015 malam.
Maka itu, kata dia, pihaknya akan menangani permasalahan secara khusus.
"Desa memang sangat, perlu diberikan motivasi untuk membangun ekonomi dan lainnya. Sehingga, data penduduk atau jumah desa sangat kami perlukan," katanya.
Menurut Marwan, data Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengukur angka kemiskinan datanya beda-beda di setiap kementerian. Sehingga pihaknya kebingungan merujuk angka yang semestinya diterapkan.
"Sampai kami molor, karena data masing-masing kementerian beda-beda. Kami mau pakai yang mana," ujarnya.
Maka itu, dia berharap, BPS melakukan pendataan ulang terkait jumlah penduduk miskin desa. "Sehingga, Kementerian Desa bisa menjalankan program prioritas. Termasuk kawasan perbatasan," ujarnya.
(mhd)
