Komnas HAM Warning Jokowi Terkait Kepala BIN
Kamis, 15 Januari 2015 - 15:07 WIB
Komnas HAM Warning Jokowi Terkait Kepala BIN
A
A
A
JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas) HAM mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), agar berhati-hati dalam memilih calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).
Ketua Komnas HAM Hafid Abbas berharap, Jokowi dalam memilih Kepala BIN, berdasarkan aspek profesional dan kredibel serta bersih dari noda pelanggaran HAM.
"Komnas HAM meminta sungguh-sungguh kandidat (calon Kepala BIN) harus bersih dari pelanggaran hak asasi manusia," ujar Abbas saat jumpa pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis (15/1/2015).
Peringatan itu lantaran Komnas HAM tengah fokus melakukan kajian hukum terhadap sejumlah kasus HAM berat yang melibatkan petinggi negara.
Termasuk kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir Said Thalib yang diduga melibatkan sejumlah mantan pejabat yang berasal dari institusi BIN.
Apalagi, kata Abbas, janji pemerintah terhadap penuntasan kasus HAM berat menjadi prioritas yang mendesak dalam program dan janji Nawa Cita.
"Komnas HAM memandang, konstitusi Indonesia mengamanatkan agar hak asasi manusia menjadi nilai dasar kehidupan berpolitik, berbangsa dan bernegara," tuturnya.
Dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, Presiden Jokowi disinyalir bakal mengganti Kepala BIN Marciano Norman, yang akan habis masa tugasnya.
Disebut-sebut Jokowi tengah mengantongi sejumlah nama calon Kepala BIN seperti Wakil Menteri Pertahanan Letnan Jenderal (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin, mantan Wakil Kepala BIN As’ad Said Ali, dan mantan Wakil Panglima TNI Jenderal (Purn) Fachrul Razi.
Bahkan tim sukses Jokowi saat pemilu presiden seperti mantan Kepala BIN, AM Hendropriyono dan mantan Gubernur DKI Jakarta, disebut-sebut masuk radar Jokowi.
Ketua Komnas HAM Hafid Abbas berharap, Jokowi dalam memilih Kepala BIN, berdasarkan aspek profesional dan kredibel serta bersih dari noda pelanggaran HAM.
"Komnas HAM meminta sungguh-sungguh kandidat (calon Kepala BIN) harus bersih dari pelanggaran hak asasi manusia," ujar Abbas saat jumpa pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis (15/1/2015).
Peringatan itu lantaran Komnas HAM tengah fokus melakukan kajian hukum terhadap sejumlah kasus HAM berat yang melibatkan petinggi negara.
Termasuk kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir Said Thalib yang diduga melibatkan sejumlah mantan pejabat yang berasal dari institusi BIN.
Apalagi, kata Abbas, janji pemerintah terhadap penuntasan kasus HAM berat menjadi prioritas yang mendesak dalam program dan janji Nawa Cita.
"Komnas HAM memandang, konstitusi Indonesia mengamanatkan agar hak asasi manusia menjadi nilai dasar kehidupan berpolitik, berbangsa dan bernegara," tuturnya.
Dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, Presiden Jokowi disinyalir bakal mengganti Kepala BIN Marciano Norman, yang akan habis masa tugasnya.
Disebut-sebut Jokowi tengah mengantongi sejumlah nama calon Kepala BIN seperti Wakil Menteri Pertahanan Letnan Jenderal (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin, mantan Wakil Kepala BIN As’ad Said Ali, dan mantan Wakil Panglima TNI Jenderal (Purn) Fachrul Razi.
Bahkan tim sukses Jokowi saat pemilu presiden seperti mantan Kepala BIN, AM Hendropriyono dan mantan Gubernur DKI Jakarta, disebut-sebut masuk radar Jokowi.
(maf)
