Calon Kapolri Tersangka, PDIP: Kuat Aspek Politik!
Rabu, 14 Januari 2015 - 16:37 WIB
Calon Kapolri Tersangka, PDIP: Kuat Aspek Politik!
A
A
A
JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memiliki penilaian tersendiri menyikapi penetapan calon Kapolri Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai tersangka.
PDIP menilai penetapan Budi menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak hanya mengejutkan, juga perlu disikapi secara hati-hati.
"Jangan sampai unsur politiknya lebih dominan sehingga ada kesan mempermalukan institusi Presiden dan Polri," kata Plt Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristyanto di Jakarta, Rabu (14/1/2015).
Menurut dia, pada awalnya proses penetapan calon Kapolri berjalan sesuai mekanisme undang-undang, yakni menghormati rekomendasi Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).
Tidak hanya itu, lanjut dia, kewenangan Presiden untuk memutuskan calon Kapolri juga dihormati. "Namun belakangan muncul berbagai skenario yang dirasakan sangat kuat aspek politiknya," kata Hasto.
Oleh karena itu, kata Hasto, partainya bersikap hati-hati dan lebih memilih mencermati prosesnya agar lebih jelas.
Dia pun mengimbau semua pihak untuk menghormati asas praduga tidak bersalah dalam menyikapi permasalahan ini.
"Jangan ada proses yang mengabaikan fakta-fakta hukum sehingga secara mendadak muncul perubahan status tersebut dengan mengalahkan beberapa kasus kakap seperti mafia migas dan korupsi besar yang sudah ditangani begitu lama oleh KPK," tuturnya.
Dia menegaskan, PDIP mendukung pemberantasan korupsi dengan mengedepankan hukum yang berkeadilan, tanpa kepentingan politik dari pejabat yang memiliki kewenangan untuk penetapan status tersebut.
PDIP, sambung dia, mengajak seluruh pihak untuk tetap bijak dan tidak terprovokasi situasi yang berkembang saat ini.
"Marilah kita menegakkan hukum yang berkeadilan tanpa tendensi kepentingan politik orang per orang‎," imbau Hasto.
PDIP menilai penetapan Budi menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak hanya mengejutkan, juga perlu disikapi secara hati-hati.
"Jangan sampai unsur politiknya lebih dominan sehingga ada kesan mempermalukan institusi Presiden dan Polri," kata Plt Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristyanto di Jakarta, Rabu (14/1/2015).
Menurut dia, pada awalnya proses penetapan calon Kapolri berjalan sesuai mekanisme undang-undang, yakni menghormati rekomendasi Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).
Tidak hanya itu, lanjut dia, kewenangan Presiden untuk memutuskan calon Kapolri juga dihormati. "Namun belakangan muncul berbagai skenario yang dirasakan sangat kuat aspek politiknya," kata Hasto.
Oleh karena itu, kata Hasto, partainya bersikap hati-hati dan lebih memilih mencermati prosesnya agar lebih jelas.
Dia pun mengimbau semua pihak untuk menghormati asas praduga tidak bersalah dalam menyikapi permasalahan ini.
"Jangan ada proses yang mengabaikan fakta-fakta hukum sehingga secara mendadak muncul perubahan status tersebut dengan mengalahkan beberapa kasus kakap seperti mafia migas dan korupsi besar yang sudah ditangani begitu lama oleh KPK," tuturnya.
Dia menegaskan, PDIP mendukung pemberantasan korupsi dengan mengedepankan hukum yang berkeadilan, tanpa kepentingan politik dari pejabat yang memiliki kewenangan untuk penetapan status tersebut.
PDIP, sambung dia, mengajak seluruh pihak untuk tetap bijak dan tidak terprovokasi situasi yang berkembang saat ini.
"Marilah kita menegakkan hukum yang berkeadilan tanpa tendensi kepentingan politik orang per orang‎," imbau Hasto.
(dam)
