Konflik Internal, Elite Golkar Jangan Abaikan Pilkada Serentak
Konflik Internal, Elite Golkar Jangan Abaikan Pilkada Serentak
A
A
A
JAKARTA - Pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak segera dilaksanakan. Namun, konflik internal Partai Golkar masih berlanjut.
Politikus Partai Golkar, Taufik Hidayat mengingatkan kepada kedua pihak terkait konflik jangan mengabaikan agenda penting ini.
"Partai Golkar terancam tidak bisa ikut pilkada,” ujar Taufik dalam perbincangannya melalui sambungan telepon, Jakarta, Rabu (14/1/2015).
Taufik mengatakan, mengacu regulasi pilkada, penyelenggara pemilu akan memverifikasi legalitas kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar sebelum menetapkan bakal calon kepala daerah yang ditetapkan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) partai, baik tingkat I maupun tingkat II.
"Bukan hanya kesepakatan antar juru runding Partai Golkar tentang tafsir UU Pilkada, tapi ini sudah meliputi prosedur kerja dari penyelenggara pemilu yakni KPU, Bawaslu, dan DKPP,” terangnya.
Mantan Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu ini menambahkan, jika, sampai akhir Februari 2015 belum ada kepastian legalitas kepengurusan DPP Partai Golkar, sudah pasti DPD I dan DPD II tidak bisa ikut mengajukan bakal calon kepala daerah.
“Kami minta KPU, Bawaslu, dan DKPP memahami kondisi tersebut. Ini soal prosedur pilkada yang harus dilalui,” ucapnya.
Dia juga menyesalkan berlarut-larutnya konflik Partai Golkar hingga saling mengajukan gugatan ke pengadilan, baik dari kubu Agung Laksono maupun kubu Aburizal Bakrie (Ical) semakin memperpanjang proses penyelesaian konflik dan semakin terancamnya agenda partai.
Maka itu, dia tetap mengusulkan Munas bersama Partai Golkar sebagai jalan paling cepat dan demokratis mengatasi dualisme kepengurusan tersebut. “ Kami minta para tokoh Golkar untuk lebih fokus pada jalur politik dalam menyelesaikan masalah ini,” ucapnya.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengimbau partai politik segera menyelesaikan konflik dualisme kepemimpinan, agar ikut serta dalam pilkada serentak yang tahapannya diperkirakan dimulai akhir Februari 2015.
"Kami berharap sebelum pendaftaran bakal calon sekitar akhir Februari tidak ada konflik internal partai. Tidak hanya di pusat tapi di daerah juga," imbuh Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Jumat 19 Desember 2014.
Politikus Partai Golkar, Taufik Hidayat mengingatkan kepada kedua pihak terkait konflik jangan mengabaikan agenda penting ini.
"Partai Golkar terancam tidak bisa ikut pilkada,” ujar Taufik dalam perbincangannya melalui sambungan telepon, Jakarta, Rabu (14/1/2015).
Taufik mengatakan, mengacu regulasi pilkada, penyelenggara pemilu akan memverifikasi legalitas kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar sebelum menetapkan bakal calon kepala daerah yang ditetapkan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) partai, baik tingkat I maupun tingkat II.
"Bukan hanya kesepakatan antar juru runding Partai Golkar tentang tafsir UU Pilkada, tapi ini sudah meliputi prosedur kerja dari penyelenggara pemilu yakni KPU, Bawaslu, dan DKPP,” terangnya.
Mantan Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu ini menambahkan, jika, sampai akhir Februari 2015 belum ada kepastian legalitas kepengurusan DPP Partai Golkar, sudah pasti DPD I dan DPD II tidak bisa ikut mengajukan bakal calon kepala daerah.
“Kami minta KPU, Bawaslu, dan DKPP memahami kondisi tersebut. Ini soal prosedur pilkada yang harus dilalui,” ucapnya.
Dia juga menyesalkan berlarut-larutnya konflik Partai Golkar hingga saling mengajukan gugatan ke pengadilan, baik dari kubu Agung Laksono maupun kubu Aburizal Bakrie (Ical) semakin memperpanjang proses penyelesaian konflik dan semakin terancamnya agenda partai.
Maka itu, dia tetap mengusulkan Munas bersama Partai Golkar sebagai jalan paling cepat dan demokratis mengatasi dualisme kepengurusan tersebut. “ Kami minta para tokoh Golkar untuk lebih fokus pada jalur politik dalam menyelesaikan masalah ini,” ucapnya.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengimbau partai politik segera menyelesaikan konflik dualisme kepemimpinan, agar ikut serta dalam pilkada serentak yang tahapannya diperkirakan dimulai akhir Februari 2015.
"Kami berharap sebelum pendaftaran bakal calon sekitar akhir Februari tidak ada konflik internal partai. Tidak hanya di pusat tapi di daerah juga," imbuh Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Jumat 19 Desember 2014.
(kur)
Explore More