Regenerasi Tak Bisa Didiktekan

Selasa, 13 Januari 2015 - 14:30 WIB
Regenerasi Tak Bisa...
Regenerasi Tak Bisa Didiktekan
A A A
JAKARTA - Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan regenerasi kepemimpinan merupakan suatu keharusan. Hanya regenerasi itu harus secara alamiah, bukan karena tekanan atau didiktekan pihak luar.

Wakil Ketua Umum DPP PAN Dradjad Wibowo mengatakan regenerasi internal partainya diharapkan berlangsung secara partisipatif dan sejalan dengan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART).

“Tidak bisa regenerasi kepemimpinan partai didiktekan oleh penguasa atau opini publik, tidak bisa juga diatur secara internal, semua tergantung pada aspirasi politik,” kata Wakil Ketua Umum DPP PAN Dradjad Wibowo dalam diskusi “Tren Aklamasi dan Regenerasi Kepemimpinan Politik” di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin.

Menurut dia, setiap partai memiliki mekanisme sendiri atas regenerasi. Di PDIP, misalnya, mungkin saja tidak ada batasan sehingga Megawati bisa menjabat sebagai ketua umum berkali-kali. Sementara di PAN jabatan ketua umum DPP, DPW, DPD, dan DPC bisa dijabat maksimal dua kali berturutturut.

“Mas Tris (Sutrisno Bachir), Bang Hatta (Hatta Rajasa), Bang Zul (Zulkifli Hasan), saya masih bisa maju. Bahkan Pak Amien Rais pun masih bisa, tapi enggak mungkin beliau maju,” ujar Drajad.

Kemudian, menurutnya, setelah faktor aturan partai, regenerasi juga bergantung pada aspirasi politik yang berkembang. Namun dia sendiri belum bisa menjawab secara terperinci mengenai aspirasi yang berkembang.

Hingga saat ini hanya ada dua calon, yakni Hatta Rajasa dan Zulkifli Hasan, yang akan maju. “Saya sendiri tidak akan maju dengan alasan-alasan saya sendiri. Siapa yang akan jadi ketua umum, tergantung pada aspirasi politik yang muncul,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua MPP PAN Amien Rais mengatakan, pihaknya telah memberikan nasihat kepada para kader PAN bahwa sebaiknya ditradisikan ketua umum PAN diganti setiap lima tahun. Jadi, yang pernah menjabat sebaiknya memberikan kesempatan kepada kader lain. “Kalau mereka mendengarkan saya, cukup diganti dengan Pak Zulkifli,” ujar Amien saat ditemui wartawan di Gedung DPR.

Amien menjelaskan, nasihatnya ini bukan tanpa alasan. Sebab dirinya pun mempraktikkannya di PAN. Dia hanya sekali menjabat sebagai ketua umum, 10 tahun menjadi ketua MPP, dan sekarang sudah saatnya dia mundur dan memberikan kesempatan yang sama kepada kader lain.

“Cukup buat saya untuk turun. Jadi apa yang saya katakan itu sudah saya kerjakan. Kalau tidak dikerjakan, sungguh besar murka Tuhan kalau ngomong tidak dikerjakan,” ujarnya.

Namun, kata Amien, jika para pemilik suara menginginkan agar Hatta bisa kembali maju menjadi calon ketua umum, dia juga tidak akan melarang. Karena presiden saja bisa dipilih kembali sampai dua kali.

Jadi, dia meminta agar nasihatnya ini dipikirkan secara jernih. “Saya sudah sepuh, saya hanya sampaikan yang bagus buat PAN, dia (Hatta) mendengar saya, jangan sampai ambisi kecuali kalau diminta,” ujar mantan Ketua MPR itu.

Menurut Amien, Hatta dan Zulkifli merupakan kakak-beradik dan memiliki pengalaman yang sama baik di eksekutif maupun di legislatif. Menurut dia, yang membedakan mereka berdua hanyalah usia yang terpaut 6-7 tahun. Amien pun mengingatkan agar para kader PAN jangan menggunakan politik klaim.

Sebenarnya dia tidak masalah jika Hatta didukung DPW, tapi jangan sampai deklarasi dukungan itu di-dasarkan atas kebohongan. “Kata teman-teman yang tahu itu deklarasi yang bohong, 10 DPW enggak ikut serta, sebaiknya jangan diteruskan,” sebut Amien.

Ketua DPP PAN yang juga tim sukses Hatta, Didi Supriyanto, mengatakan pada dasarnya Hatta itu sangat demokratis dan menghormati imbauan Amien sebagai ketua MPP. Oleh karena itu, Hatta selama ini tidak banyak berkomentar mengenai Amien yang mendukung Zulkifli dan meminta Hatta untuk mundur dari pencalonan.

Namun, lanjut Didi, di sisi lain Hatta juga sangat menghormati dan menjunjung tinggi permintaan dan keinginan para pengurus di daerah yang merupakan pemilik suara dalam kongres. Mereka menginginkan Hatta kembali memimpin PAN untuk periode 2015-2020.

Kiswondari
(ftr)
Berita Terkait
Mimbar Demokrasi Melawan...
Mimbar Demokrasi Melawan Politik Dinasti
Luncurkan 2Indo Survei,...
Luncurkan 2Indo Survei, Arfino Koto : 2024 Adalah Eranya Anak Muda
Mimbar Demokrasi Tolak...
Mimbar Demokrasi Tolak Politik Dinasti dan Pelanggaran HAM
Mahasiswa Tolak Politik...
Mahasiswa Tolak Politik Dinasti
#PraxiSurvey Soroti...
#PraxiSurvey Soroti Dilema Pemilu 2024, 42,96 Persen Mahasiswa akan Terima Uang Tanpa Pilih Kandidat
Mimbar Demokrasi Lawan...
Mimbar Demokrasi Lawan Politik Dinasti
Berita Terkini
Mendagri Prihatin Kepala...
Mendagri Prihatin Kepala Daerah Kena OTT Lagi, Padahal Sudah Retret-Pembekalan
Raih Doktor di Unair,...
Raih Doktor di Unair, Pangi Chaniago Tawarkan Model Baru Jelaskan Split Ticket Voting di Indonesia
Belajar dari Negara...
Belajar dari Negara Lain, Revisi UU Hak Cipta Jangan Sampai Rugikan Media, Industri, dan Masyarakat
Beredar Isu Menteri...
Beredar Isu Menteri PU Dody Hanggodo Kena Reshuffle Agustus Mendatang, Istana Buka Suara
Tim 9 Dinilai Jadi Harapan...
Tim 9 Dinilai Jadi Harapan Penuntasan Kasus Febrie Adriansyah
Mantan Wakapolri Oegroseno...
Mantan Wakapolri Oegroseno Dipanggil soal Dugaan Korupsi Lahan, Kortastipikor: Masih Penyelidikan
Infografis
7 Alasan Dunia Tak Menghukum...
7 Alasan Dunia Tak Menghukum Trump dan Netanyahu meski AS-Israel Bom Iran
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved