APBD DKI Jakarta 2015 Diperkirakan Rp73 Triliun

JAKARTA - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2015 diperkirakan sebesar Rp73,08 triliun.

Sama dengan tahuntahun sebelumnya, prioritas anggaran ini untuk mengatasi masalah banjir dan kepadatan arus lalu lintas di Ibu Kota. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, setelah membahas Rancangan APBD sejak awal Desember lalu, APBD akhirnya disepakati Rp73,08 triliun dari target sebelumnya Rp77 triliun.

Penurunan ini akibat banyak anggaran honorer dihapus dan banyak staf takut menggunakan anggaran seperti yang terjadi pada APBD 2014. “Bamus kita usahakan cepat supaya tidak sampai sebulan bisa disahkan, ya kira-kira belasan sudah bisa diparipurnakan lagi untuk ketuk palu. Kita usahakan tidak terlalu lama,” kata Ahok usai membacakan pidato pengesahan Rancangan APBD 2015 di Gedung Paripurna DKI Jakarta kemarin.

Ahok menjelaskan, selain mengatasi masalah banjir dan kepadatan arus lalu lintas prioritas anggaran untuk penertiban pedagang kaki lima (PKL), pembangunan rumah susun, dan penanganan sampah. Namun, dia belum dapat merinci berapa besar anggaran untuk program prioritas tersebut.

Baginya yang terpenting, masingmasing SKPD dapat menyerap anggaran dengan maksimal. Untuk menekan tingkat kemacetan lalu lintas, Ahok memiliki sejumlah program pengembangan sistem transportasi massal.

Tahun ini dilakukan pembebasan lahan untuk proyek mass rapid transit (MRT), pembangunan jalan layang Kapten Tendean-Blok M, pemberian public service obligation (PSO) bagi PT Transjakarta untuk peningkatan pelayanan, pembangunan jalan layang busway, peningkatan dan pemeliharaan busway, pembangunan gedung parkir Glodok, pembangunan ruang parkir bawah tanah, dan sebagainya.

Sementara untuk mengatasi banjir, program yang dijalankan antara lain, lanjutan pembebasan lahan Kali Pesanggrahan, Angke, dan Sunter; pengerukan kali/saluran air di wilayah aliran timur, tengah, dan barat; serta pengadaan alat berat. “Tidak ada lagi pengawasan pakai honorer. Kami mau lurah dan camat menjadi manajer dalam mengawasi kegiatan-kegiatan penting,” jelasnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati mengatakan, RAPBD 2015 akan disahkan akhir Januari. Dengan demikian pencairan anggaran bisa dilakukan Februari dan diharapkan pengerjaan proyek dapat segera dilaksanakan. Penanggulangan banjir dan menekan kepadatan arus lalu lintas memakan anggaran Rp29 triliun.

“Untuk mengatasi banjir dan kepadatan arus lalu lintas harus bersinergi dengan daerah penyanggah. Apabila daerah penyanggah tidak mampu memberikan program yang sesuai dengan visi misi Jakarta, kami tidak akan memberikan mereka uang,” jelasnya.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, pendapatan asli daerah tahun ini ditargetkan Rp38 triliun dari sebelumnya Rp32 triliun. Target kenaikan tersebut didapat dari pendapatan pajak, baik melalui kenaikan pajak progresif kendaraan maupun pajak bumi dan bangunan.

“Nantinya semua menggunakan sistem online yang saat ini belum juga rampung. Makanya pejabatnya diganti agar sistem online dapat berjalan dan pendapatan pajak bisa besar,” tandasnya.

Di bagian lain, Polda Metro Jaya menyiapkan perahu rakit dan personel evakuasi sebagai antisipasi banjir. Saat ini seluruh personel sudah disiagakan di setiap polres. “Alat perahu dibuat dengan rakit bambu, drum, dan dirigen. Kami tidak mengerahkan perahu karet karena kondisi perkampungan yang cukup padat,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Martinus Sitompul.

Dia menjelaskan, perahu rakit yang dipakai untuk menghindari kerusakan atau bocor. Ini karena jika menggunakan perahu karet, bisa terkena pagar besi, paku, kayu, dan sebagainya.

“Sulit lagi kalau perahu karetnya bocor untuk diperbaiki, jadi dibuat perahu rakit saja. Namun, kita tetap persiapkan perahu karet di lapangan nanti,” ungkapnya. Pihaknya juga akan mengawasi rumah yang terendam banjir lantaran penghuninya dievakuasi.

Bima Setiyadi/ Helmi Syarif