Butuh Langkah Berani Atasi Macet Jakarta
Butuh Langkah Berani Atasi Macet Jakarta
A
A
A
JAKARTA - Kebijakan menyeluruh untuk mengatasi kemacetan Jakarta tidak bisa hanya pada tataran wacana.
Dibutuhkan langkah berani dan konkret dari Pemprov DKI Jakarta agar persoalan tersebut terselesaikan. Hal ini penting karena kemacetan Ibu Kota dari waktu ke waktu makin parah dan diprediksi bertambah hingga 13% tiap tahun.
“Perlu kebijakan ekstrem atau langkah yang tidak populis untuk mengurangi volume kendaraan Jakarta,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Martinus Sitompul di Jakarta kemarin. Pakar transportasi dari Universitas Indonesia Tri Tjahyono mengingatkan, yang terjadi pada Jakarta saat ini sesungguhnya bukan krisis kemacetan, melainkan krisis angkutan publik.
Untuk itu, Pemprov DKI harus memberikan solusi yang mengarah pada pangkal persoalan. “Jangan membuat wacana sendiri, tetapi harus terintegrasi secara besar dengan pihak lain. Kalau melarang (kendaraan bermotor) harus disediakan juga alternatifnya,” tegas dia.
Martinus Sitompul mengungkapkan, langkah berani dan progresif perlu ditempuh karena kondisi lalu lintas Jakarta sudah demikian semrawut. Dengan pertumbuhan kendaraan yang diperkirakan ratarata 12% per tahun, sementara penambahan ruas jalan hanya 0,01% per tahun, tidak menutup kemungkinan titik kemacetan akan semakin luas. “Diperkirakan kemacetan yang melanda Ibu Kota mencapai 10- 13% per tahun,” katanya.
Menurut mantan Kabid Humas Polda Jawa Barat ini, berdasarkan data yang dimiliki Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, jumlah kendaraan bermotor pada 2014 lalu sebanyak 17.523.967 unit yang didominasi kendaraan roda dua sebanyak 13.084.372, disusul mobil pribadi (3.226.009), mobil barang (673.661), bus (362.066), dan kendaraan khusus (137.859).
Selain titik kemacetan yang bertambah, jam kemacetan di Ibu Kota juga kian panjang. Dia mencontohkan, pada 2013 macet rata-rata terjadi mulai pukul 07.00 WIB hingga pukul 09.00 dan pukul 16.00-20.00 WIB. “Pada 2014 kemarin jam kemacetan sudah mundur. Pada pagi mulai pukul 07.00 hingga pukul 11.00 WIB, sedangkan pada sore mulai pukul 16.00 hingga 22.00 WIB,” katanya.
Dia berpendapat, kebijakan ekstrem untuk mengurangi volume kendaraan bermotor yang bisa diterapkan antara lain sistem ganjil genap atau warna kendaraan. Selain itu electronic road pricing (ERP) yang tengah diuji coba sekarang ini. Bahkan Polda Metro Jaya siap mendukung jika Pemprov DKI memberlakukan pembatasan usia kendaraan sebagaimana dilontarkan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
“Pak Ahok bilang usia kendaraan itu hanya 10 tahun. Saya rasa itu juga baik (dicoba) seperti dijalankan negara tetangga kita Singapura,” ujarnya. Meski demikian, Martinus mengungkapkan, semua kebijakan pembatasan kendaraan bermotor di Jakarta harus dibarengi dengan pembenahan di sektor lain agar tidak menimbulkan kerugian masyarakat.
Diketahui, Pemprov DKI membatasi penggunaan sepeda motor di ruas jalan tertentu sebagai salah satu upaya mengurangi kemacetan. Setelah berlaku di Jalan MH Thamrin hingga Jalan Medan Merdeka Barat, Pemprov bersiap memperluasnya ke Jalan Sudirman. Ke depan, kebijakan ini akan diperlebar lagi hingga ke seluruh jalan protokol.
Merujuk data Yayasan Pelangi yang digunakan Pusat Informasi Transformasi Perkotaan (UTIC), kemacetan lalu lintas di Jakarta menyebabkan pemborosan senilai Rp8,3 triliun per tahun.
Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) yang mengacu pada kajian Study on Integrated Transportation Master Plan for Jabodetabek (SITRAMP) 2004 memerinci perhitungan itu mencakup tiga aspek sebagai konsekuensi kemacetan, yakni pemborosan BBM akibat biaya operasional kendaraan senilai Rp3 triliun, kerugian akibat waktu yang terbuang Rp2,5 triliun, dan dampak kesehatan akibat polusi udara sebesar Rp2,8 triliun.
Martinus sependapat bahwa pembatasan kendaraan di Ibu Kota tidak bisa dilakukan Pemprov DKI sendiri. Pemprov harus bekerja sama dengan daerah-daerah penyangga karena dari 22 juta perjalanan tiap hari, separuhnya disumbang wilayah penyangga. “Jadi jangan hanya di dalam kota, tapi aturan atau kebijakan juga harus menyentuh kawasan sekitar,” tegasnya.
Koordinasi Intensif
Pemprov DKI mengaku intensif menggelar koordinasi dengan daerah penyangga untuk mengatasi berbagai persoalan Ibu Kota. Koordinasi penting karena dapat memuluskan berbagai rencana yang telah disusun untuk kepentingan bersama.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jakarta Tuty Kusumawati mengatakan, salah satu bentuk koordinasi itu adalah dukungan terhadap program-program pemerintah daerah yang sejalan dengan visi dan misi DKI Jakarta.
“Misalnya pembuatan waduk di Bogor atau pembuatan Jalan Layang TransJakarta, Pemprov DKI akan turut mendanai mereka. Ini salah satu jalan untuk mengatasi permasalahan Jakarta,” kata Tuty Kusumawati di Balai Kota Jakarta kemarin.
Tuty menjelaskan, selama ini koordinasi dengan daerah penyangga dalam mewujudkan kebijakan Pemprov DKI berjalan baik. Sebagai bukti, proyek pembuatan jalan layang dari Ciledug ke Jalan Tendean sudah disepakati dan akan dijalankan pada tahun ini. “Dalam waktu dekat ini kami dan daerah penyangga memiliki konsep mengatasi banjir dan kepadatan arus lalu lintas,” ujarnya.
Wakil Gubernur DKI Djarot Saefullah Hidayat mengatakan, kebijakan di Jabodetabek tidak bisa lepas dari campur tangan pemerintah pusat. Artinya koordinasi yang dilakukan antaran Pemprov DKI dengan daerah penyangga harus mendapat pengarahan dari pusat. “Peran pemerintah pusat sangat penting dalam mewujudkan kebijakan Pemprov DKI,” ujarnya.
Hujan, Macet Parah
Kemacetan parah kembali melanda Jakarta setelah hujan deras mengguyur sepanjang sore. Salah satu titik kemacetan terparah antara lain di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Ribuan kendaraan terjebak macet panjang hingga lebih dari 1 km.
Di sekitar Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi dan depan Plaza Festival, kendaraan nyaris tak bergerak. Laju mobilmobil hanya sekitar 10 km/jam. “Mungkin ini juga karena pas bubaran pulang kantor,” kata Amiruddin, warga Mampang, salah satu pengendara mobil, saat dihubungi kemarin.
Berdasarkan pantauan Traffic Management Center Polda Metro Jaya, titik kemacetan menyebar di semua wilayah Jakarta seperti Halim arah Cawang, Lebak Bulus arah Fatmawati, Pondok Pinang arah Kampung Rambutan, Pasar Jumat arah Ciputat, dan Pertigaan Kebon Kacang arah Karet Bivak.
Kepadatan lalu lintas juga terpantau di Jalan Wijaya 1 arah Pancoran, Grogol, menuju Jalan Gajah Mada, Pejompongan menuju Penjernihan, Fatmawati arah Blok M.
Helmi syarif/bima setiyadi/R ratna purnama
Dibutuhkan langkah berani dan konkret dari Pemprov DKI Jakarta agar persoalan tersebut terselesaikan. Hal ini penting karena kemacetan Ibu Kota dari waktu ke waktu makin parah dan diprediksi bertambah hingga 13% tiap tahun.
“Perlu kebijakan ekstrem atau langkah yang tidak populis untuk mengurangi volume kendaraan Jakarta,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Martinus Sitompul di Jakarta kemarin. Pakar transportasi dari Universitas Indonesia Tri Tjahyono mengingatkan, yang terjadi pada Jakarta saat ini sesungguhnya bukan krisis kemacetan, melainkan krisis angkutan publik.
Untuk itu, Pemprov DKI harus memberikan solusi yang mengarah pada pangkal persoalan. “Jangan membuat wacana sendiri, tetapi harus terintegrasi secara besar dengan pihak lain. Kalau melarang (kendaraan bermotor) harus disediakan juga alternatifnya,” tegas dia.
Martinus Sitompul mengungkapkan, langkah berani dan progresif perlu ditempuh karena kondisi lalu lintas Jakarta sudah demikian semrawut. Dengan pertumbuhan kendaraan yang diperkirakan ratarata 12% per tahun, sementara penambahan ruas jalan hanya 0,01% per tahun, tidak menutup kemungkinan titik kemacetan akan semakin luas. “Diperkirakan kemacetan yang melanda Ibu Kota mencapai 10- 13% per tahun,” katanya.
Menurut mantan Kabid Humas Polda Jawa Barat ini, berdasarkan data yang dimiliki Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, jumlah kendaraan bermotor pada 2014 lalu sebanyak 17.523.967 unit yang didominasi kendaraan roda dua sebanyak 13.084.372, disusul mobil pribadi (3.226.009), mobil barang (673.661), bus (362.066), dan kendaraan khusus (137.859).
Selain titik kemacetan yang bertambah, jam kemacetan di Ibu Kota juga kian panjang. Dia mencontohkan, pada 2013 macet rata-rata terjadi mulai pukul 07.00 WIB hingga pukul 09.00 dan pukul 16.00-20.00 WIB. “Pada 2014 kemarin jam kemacetan sudah mundur. Pada pagi mulai pukul 07.00 hingga pukul 11.00 WIB, sedangkan pada sore mulai pukul 16.00 hingga 22.00 WIB,” katanya.
Dia berpendapat, kebijakan ekstrem untuk mengurangi volume kendaraan bermotor yang bisa diterapkan antara lain sistem ganjil genap atau warna kendaraan. Selain itu electronic road pricing (ERP) yang tengah diuji coba sekarang ini. Bahkan Polda Metro Jaya siap mendukung jika Pemprov DKI memberlakukan pembatasan usia kendaraan sebagaimana dilontarkan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
“Pak Ahok bilang usia kendaraan itu hanya 10 tahun. Saya rasa itu juga baik (dicoba) seperti dijalankan negara tetangga kita Singapura,” ujarnya. Meski demikian, Martinus mengungkapkan, semua kebijakan pembatasan kendaraan bermotor di Jakarta harus dibarengi dengan pembenahan di sektor lain agar tidak menimbulkan kerugian masyarakat.
Diketahui, Pemprov DKI membatasi penggunaan sepeda motor di ruas jalan tertentu sebagai salah satu upaya mengurangi kemacetan. Setelah berlaku di Jalan MH Thamrin hingga Jalan Medan Merdeka Barat, Pemprov bersiap memperluasnya ke Jalan Sudirman. Ke depan, kebijakan ini akan diperlebar lagi hingga ke seluruh jalan protokol.
Merujuk data Yayasan Pelangi yang digunakan Pusat Informasi Transformasi Perkotaan (UTIC), kemacetan lalu lintas di Jakarta menyebabkan pemborosan senilai Rp8,3 triliun per tahun.
Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) yang mengacu pada kajian Study on Integrated Transportation Master Plan for Jabodetabek (SITRAMP) 2004 memerinci perhitungan itu mencakup tiga aspek sebagai konsekuensi kemacetan, yakni pemborosan BBM akibat biaya operasional kendaraan senilai Rp3 triliun, kerugian akibat waktu yang terbuang Rp2,5 triliun, dan dampak kesehatan akibat polusi udara sebesar Rp2,8 triliun.
Martinus sependapat bahwa pembatasan kendaraan di Ibu Kota tidak bisa dilakukan Pemprov DKI sendiri. Pemprov harus bekerja sama dengan daerah-daerah penyangga karena dari 22 juta perjalanan tiap hari, separuhnya disumbang wilayah penyangga. “Jadi jangan hanya di dalam kota, tapi aturan atau kebijakan juga harus menyentuh kawasan sekitar,” tegasnya.
Koordinasi Intensif
Pemprov DKI mengaku intensif menggelar koordinasi dengan daerah penyangga untuk mengatasi berbagai persoalan Ibu Kota. Koordinasi penting karena dapat memuluskan berbagai rencana yang telah disusun untuk kepentingan bersama.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jakarta Tuty Kusumawati mengatakan, salah satu bentuk koordinasi itu adalah dukungan terhadap program-program pemerintah daerah yang sejalan dengan visi dan misi DKI Jakarta.
“Misalnya pembuatan waduk di Bogor atau pembuatan Jalan Layang TransJakarta, Pemprov DKI akan turut mendanai mereka. Ini salah satu jalan untuk mengatasi permasalahan Jakarta,” kata Tuty Kusumawati di Balai Kota Jakarta kemarin.
Tuty menjelaskan, selama ini koordinasi dengan daerah penyangga dalam mewujudkan kebijakan Pemprov DKI berjalan baik. Sebagai bukti, proyek pembuatan jalan layang dari Ciledug ke Jalan Tendean sudah disepakati dan akan dijalankan pada tahun ini. “Dalam waktu dekat ini kami dan daerah penyangga memiliki konsep mengatasi banjir dan kepadatan arus lalu lintas,” ujarnya.
Wakil Gubernur DKI Djarot Saefullah Hidayat mengatakan, kebijakan di Jabodetabek tidak bisa lepas dari campur tangan pemerintah pusat. Artinya koordinasi yang dilakukan antaran Pemprov DKI dengan daerah penyangga harus mendapat pengarahan dari pusat. “Peran pemerintah pusat sangat penting dalam mewujudkan kebijakan Pemprov DKI,” ujarnya.
Hujan, Macet Parah
Kemacetan parah kembali melanda Jakarta setelah hujan deras mengguyur sepanjang sore. Salah satu titik kemacetan terparah antara lain di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Ribuan kendaraan terjebak macet panjang hingga lebih dari 1 km.
Di sekitar Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi dan depan Plaza Festival, kendaraan nyaris tak bergerak. Laju mobilmobil hanya sekitar 10 km/jam. “Mungkin ini juga karena pas bubaran pulang kantor,” kata Amiruddin, warga Mampang, salah satu pengendara mobil, saat dihubungi kemarin.
Berdasarkan pantauan Traffic Management Center Polda Metro Jaya, titik kemacetan menyebar di semua wilayah Jakarta seperti Halim arah Cawang, Lebak Bulus arah Fatmawati, Pondok Pinang arah Kampung Rambutan, Pasar Jumat arah Ciputat, dan Pertigaan Kebon Kacang arah Karet Bivak.
Kepadatan lalu lintas juga terpantau di Jalan Wijaya 1 arah Pancoran, Grogol, menuju Jalan Gajah Mada, Pejompongan menuju Penjernihan, Fatmawati arah Blok M.
Helmi syarif/bima setiyadi/R ratna purnama
(ars)
Explore More