Yingluck Tolak Pemakzulan
Sabtu, 10 Januari 2015 - 14:38 WIB
Yingluck Tolak Pemakzulan
A
A
A
BANGKOK - Mantan Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra menentang proses pemakzulan yang melarangnya terlibat dalam aktivitas politik dalam lima tahun kedepan yang bisa memperparah perpecahan negara.
“Saya menjalankan pemerintahan dengan jujur dan mematuhi semua hukum yang berlaku,” kata Yingluck kepada Majelis Legislatif Nasional yang dikuasai militer dalam dengar pendapat perdana tentang pemakzulannya kemarin, seperti dikutip AFP. Yingluck menghadapi proses pemakzulan karena program subsidi berasnya yang dianggap merugikan negara hingga miliaran dolar AS walau kebijakan tersebut populer di kalangan masyarakat desa.
Namun, adik dari mantan pemimpin Thailand yang diasingkan- Thaksin Shinawatra-itu menolak tuduhan yang digulirkan lembaga antikorupsi nasional tersebut. “Saya mengadakan skema penjaminan beras untuk memperbaiki kehidupan para petani, mengurangi utang-utang mereka dan jatuhnya harga,” tuturnya.
Yingluck menyebut program “kontrak sosial” seperti itu bisa membantu 1,8 juta petani. Pemakzulan hanya bisa dilakukan jika disetujui oleh 3/5 dari 250 anggota majelis. Keputusan akhir diperkirakan akan diambil akhir Januari. Jaksa juga sedang mempertimbangkan apakah Yingluck dapat dikenai tuntutan kriminal atas skema subsidi berasnya.
Yingluck, PM wanita pertama Thailand, dilengserkan dari kekuasaannya pada Mei lalu atas tuduhan penyalahgunaan kekuasaan. Beberapa hari kemudian pemerintahannya digulingkan oleh kudeta militer. Ini menyulut terjadi aksi demonstrasi selama beberapa bulan. Namun, popularitas Yingluck tetap tinggi, terutama di wilayah pedesaan miskin. Yingluck mengatakan, proses pemakzulan ini akan sia-sia karena dirinya tidak lagi memegang jabatan politik apa pun.
“Saya disingkirkan dari jabatan perdana menteri. Sekarang saya tak mempunyai posisi politik apa pun untuk disingkirkan,” ujar Yingluck, seperti dikutip Reuters. Sekitar 20 pendukungnya berkumpul di luar gedung. Beberapa di antara mereka membawa bunga mawar merah dan berusaha untuk mengangkat foto Yingluck hingga akhirnya polisi meminta mereka untuk tidak memamerkan foto tokoh idolanya itu.
Saat tiba di gedung persidangan, Yingluck yang mengenakan setelan blazer hitam dan kaus merah muda, terus mengumbar senyum. Sidang tersebut dijaga ketat petugas keamanan. Saat ditanya apakah dirinya merasa nyaman untuk mempertahankan diri, Yingluck menjawab,”Mari kita tunggu saja,” ujarnya, dikutip AFP.
Vicha Mahakhun, komisioner Komisi Nasional Antikorupsi, mengatakan, Yingluck lalai dalam menjalankan tugas sehingga menyebabkan kerugian besar bagi negara. Para pendukungnya mengatakan kasus ini ditujukan untuk menghalangi Yingluck dari percaturan politik Thailand, terutama dalam Pemilu 2016.
Para analis memperkirakan bahwa pemakzulan adalah percobaan terakhir para pendukung kerajaan untuk menetralkan pengaruh keturunan Shinawatra yang partainya selalu menang di setiap pemilu sejak 2001. Menurut ahli politik Thailand, Thitinan Pongsudhirak, proses pemakzulan Yingluck membuat junta militer dan pendukungnya dilema. “Junta ingin menyingkirkan Yingluck dari lingkungan politik Thailand, namun itu bisa membangkitkan konflik dalam negeri karena akan ada perlawanan dari pendukung pro-Thaksin,” tuturnya.
Arvin
“Saya menjalankan pemerintahan dengan jujur dan mematuhi semua hukum yang berlaku,” kata Yingluck kepada Majelis Legislatif Nasional yang dikuasai militer dalam dengar pendapat perdana tentang pemakzulannya kemarin, seperti dikutip AFP. Yingluck menghadapi proses pemakzulan karena program subsidi berasnya yang dianggap merugikan negara hingga miliaran dolar AS walau kebijakan tersebut populer di kalangan masyarakat desa.
Namun, adik dari mantan pemimpin Thailand yang diasingkan- Thaksin Shinawatra-itu menolak tuduhan yang digulirkan lembaga antikorupsi nasional tersebut. “Saya mengadakan skema penjaminan beras untuk memperbaiki kehidupan para petani, mengurangi utang-utang mereka dan jatuhnya harga,” tuturnya.
Yingluck menyebut program “kontrak sosial” seperti itu bisa membantu 1,8 juta petani. Pemakzulan hanya bisa dilakukan jika disetujui oleh 3/5 dari 250 anggota majelis. Keputusan akhir diperkirakan akan diambil akhir Januari. Jaksa juga sedang mempertimbangkan apakah Yingluck dapat dikenai tuntutan kriminal atas skema subsidi berasnya.
Yingluck, PM wanita pertama Thailand, dilengserkan dari kekuasaannya pada Mei lalu atas tuduhan penyalahgunaan kekuasaan. Beberapa hari kemudian pemerintahannya digulingkan oleh kudeta militer. Ini menyulut terjadi aksi demonstrasi selama beberapa bulan. Namun, popularitas Yingluck tetap tinggi, terutama di wilayah pedesaan miskin. Yingluck mengatakan, proses pemakzulan ini akan sia-sia karena dirinya tidak lagi memegang jabatan politik apa pun.
“Saya disingkirkan dari jabatan perdana menteri. Sekarang saya tak mempunyai posisi politik apa pun untuk disingkirkan,” ujar Yingluck, seperti dikutip Reuters. Sekitar 20 pendukungnya berkumpul di luar gedung. Beberapa di antara mereka membawa bunga mawar merah dan berusaha untuk mengangkat foto Yingluck hingga akhirnya polisi meminta mereka untuk tidak memamerkan foto tokoh idolanya itu.
Saat tiba di gedung persidangan, Yingluck yang mengenakan setelan blazer hitam dan kaus merah muda, terus mengumbar senyum. Sidang tersebut dijaga ketat petugas keamanan. Saat ditanya apakah dirinya merasa nyaman untuk mempertahankan diri, Yingluck menjawab,”Mari kita tunggu saja,” ujarnya, dikutip AFP.
Vicha Mahakhun, komisioner Komisi Nasional Antikorupsi, mengatakan, Yingluck lalai dalam menjalankan tugas sehingga menyebabkan kerugian besar bagi negara. Para pendukungnya mengatakan kasus ini ditujukan untuk menghalangi Yingluck dari percaturan politik Thailand, terutama dalam Pemilu 2016.
Para analis memperkirakan bahwa pemakzulan adalah percobaan terakhir para pendukung kerajaan untuk menetralkan pengaruh keturunan Shinawatra yang partainya selalu menang di setiap pemilu sejak 2001. Menurut ahli politik Thailand, Thitinan Pongsudhirak, proses pemakzulan Yingluck membuat junta militer dan pendukungnya dilema. “Junta ingin menyingkirkan Yingluck dari lingkungan politik Thailand, namun itu bisa membangkitkan konflik dalam negeri karena akan ada perlawanan dari pendukung pro-Thaksin,” tuturnya.
Arvin
(bbg)
