Muara Angke Kebanjiran Kapal Ilegal
Kamis, 08 Januari 2015 - 12:11 WIB
Muara Angke Kebanjiran Kapal Ilegal
A
A
A
JAKARTA - Tingginya aktivitas bongkar-muat kapal ikan di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara dan lonjakan permintaan ikan di DKI Jakarta membuat pelabuhan itu kebanjiran kapal ilegal.
Kapal tersebut tidak dilengkapi surat layak operasional (SLO) dan berukuran di bawah 30 gross ton (GT). Akibat keberadaan kapal ilegal, kapasitas dermaga menjadi sempit. Berdasarkan data dari pengawas Pelabuhan Muara Angke, rata-rata setiap harinya hanya 10 kapal ikan yang melaporkan berlabuh di pelabuhan.
Pengawas menduga sejumlah kapal enggan melapor karena takut diusir oleh pihak Pelabuhan Muara Angke. “Pertama kami akan menyuruh mereka untuk pergi dari Muara Angke, kedua kami tidak akan terbitkan SLO yang membuat mereka tidak bisa berlayar,” ujar Petugas Pengawas Kapal Ikan Pelabuhan Muara Angke Dinas Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta Roberts Manulang kemarin.
Menurut dia, adanya SLO akan membantu pemerintah untuk membagi bongkar-muat barang di beberapa pelabuhan hingga kawasan penangkapan ikan. Pengawas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Anton mengatakan, sempitnya dermaga bukan hanya karena keberadaan kapal ilegal, melainkan juga kapal resmi yang berlabuh lama membuat kapal lain ikut mengantre.
“Untuk berangkat mereka butuh ABK (anak buah kapal), logistik seperti solar dan makanan, untuk merampungkan itu butuh waktu hingga berbulan-bulan,” ucapnya. Pihak KKP tidak akan segan mencabut SLO bila ada kapal ikan yang kedapatan melakukan pelanggaran dan menyalahi aturan berlaku.
“Sejauh ini belum ada. Paling hanya sampai teguran kedua. Jika kedapatan, kami sarankan untuk membuat SLO baru,” ujar Anton. Kapten Kapal Garuda Mas 2 Wiryono menuturkan saat ini banyak kapal ikan tak mengantongi SLO yang kerap melakukan aktivitas bongkar muat dan berlabuh di Muara Angke. Akibat kapal ilegal tersebut membuat penghasilannya menurun. “Ya, kita harus cepat-cepat agar lelang kita enggak dihargai murah,” katanya.
Yan yusuf
Kapal tersebut tidak dilengkapi surat layak operasional (SLO) dan berukuran di bawah 30 gross ton (GT). Akibat keberadaan kapal ilegal, kapasitas dermaga menjadi sempit. Berdasarkan data dari pengawas Pelabuhan Muara Angke, rata-rata setiap harinya hanya 10 kapal ikan yang melaporkan berlabuh di pelabuhan.
Pengawas menduga sejumlah kapal enggan melapor karena takut diusir oleh pihak Pelabuhan Muara Angke. “Pertama kami akan menyuruh mereka untuk pergi dari Muara Angke, kedua kami tidak akan terbitkan SLO yang membuat mereka tidak bisa berlayar,” ujar Petugas Pengawas Kapal Ikan Pelabuhan Muara Angke Dinas Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta Roberts Manulang kemarin.
Menurut dia, adanya SLO akan membantu pemerintah untuk membagi bongkar-muat barang di beberapa pelabuhan hingga kawasan penangkapan ikan. Pengawas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Anton mengatakan, sempitnya dermaga bukan hanya karena keberadaan kapal ilegal, melainkan juga kapal resmi yang berlabuh lama membuat kapal lain ikut mengantre.
“Untuk berangkat mereka butuh ABK (anak buah kapal), logistik seperti solar dan makanan, untuk merampungkan itu butuh waktu hingga berbulan-bulan,” ucapnya. Pihak KKP tidak akan segan mencabut SLO bila ada kapal ikan yang kedapatan melakukan pelanggaran dan menyalahi aturan berlaku.
“Sejauh ini belum ada. Paling hanya sampai teguran kedua. Jika kedapatan, kami sarankan untuk membuat SLO baru,” ujar Anton. Kapten Kapal Garuda Mas 2 Wiryono menuturkan saat ini banyak kapal ikan tak mengantongi SLO yang kerap melakukan aktivitas bongkar muat dan berlabuh di Muara Angke. Akibat kapal ilegal tersebut membuat penghasilannya menurun. “Ya, kita harus cepat-cepat agar lelang kita enggak dihargai murah,” katanya.
Yan yusuf
(bbg)
