Dua Menteri Jokowi Berebut Kelola Desa, Gerindra Tak Kaget
Rabu, 07 Januari 2015 - 18:32 WIB
Dua Menteri Jokowi Berebut Kelola Desa, Gerindra Tak Kaget
A
A
A
JAKARTA - Dua kementerian di Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo, yakni Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) berebut dalam pengelolaan desa.
Dua kementerian tersebut sama-sama ngotot ingin memasukkan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) masuk ke strukturnya.
Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan hal itu tidak mengejutkan. Bahkan, sudah diperkirakan sebelumnya konflik seperti itu akan muncul.
“Kami perkirakan bahwa akan terjadi tumpang tindih. Kami sudah membayangkan ketika Jokowi mengumumkan nomenklatur kementerian,” ujar Muzani di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (7/1/2015).
Menurutnya, harus jelas pengaturan ketika Ditjen PMD yang saat ini di bawah Kemendagri dipindahkan ketika ke Kemendes PDTT. Lanjutnya, sangat penting ketegasan seorang presiden dalam hal ini, sebab jika pindah setengah-setengah tidak akan memberikan solusi.
“Ketika desa dicopot ke sini (Kementerian Desa) apanya yang dicopot? Pembinaannya? Kewenangannya? Atau namanya saja yang dipakai?” jelasnya.
Muzani menambahkan, Presiden Jokowi juga harus menjelaskan maksud Kemendes PDTT tersebut apa. Presiden sejak awal dinilai tidak pernah menjelaskan pentingnya itu diadakan.
“Presiden punya janji memberi anggaran Rp1,4 miliar tiap desa tiap tahun. Ini diserahkan kepada siapa? Pertanggungjawabannya harus jelas,” ujarnya.
Dua kementerian tersebut sama-sama ngotot ingin memasukkan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) masuk ke strukturnya.
Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan hal itu tidak mengejutkan. Bahkan, sudah diperkirakan sebelumnya konflik seperti itu akan muncul.
“Kami perkirakan bahwa akan terjadi tumpang tindih. Kami sudah membayangkan ketika Jokowi mengumumkan nomenklatur kementerian,” ujar Muzani di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (7/1/2015).
Menurutnya, harus jelas pengaturan ketika Ditjen PMD yang saat ini di bawah Kemendagri dipindahkan ketika ke Kemendes PDTT. Lanjutnya, sangat penting ketegasan seorang presiden dalam hal ini, sebab jika pindah setengah-setengah tidak akan memberikan solusi.
“Ketika desa dicopot ke sini (Kementerian Desa) apanya yang dicopot? Pembinaannya? Kewenangannya? Atau namanya saja yang dipakai?” jelasnya.
Muzani menambahkan, Presiden Jokowi juga harus menjelaskan maksud Kemendes PDTT tersebut apa. Presiden sejak awal dinilai tidak pernah menjelaskan pentingnya itu diadakan.
“Presiden punya janji memberi anggaran Rp1,4 miliar tiap desa tiap tahun. Ini diserahkan kepada siapa? Pertanggungjawabannya harus jelas,” ujarnya.
(kri)
