AS Kecam Langkah Israel Bekukan Pendapatan Pajak Palestina
Rabu, 07 Januari 2015 - 10:54 WIB
AS Kecam Langkah Israel Bekukan Pendapatan Pajak Palestina
A
A
A
WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) mengecam sikap Israel pada Senin (5/1) waktu setempat karena membekukan pendapatan pajak ke Pemerintah Palestina. Israel telah membekukan USD127 juta atau Rp1,57 triliun pendapatan pajak yang seharusnya ditransfer ke Pemerintah Palestina.
Langkah itu diterapkan pada Jumat lalu (2/1) sebagai balas dendam atas sikap Palestina yang akan bergabung dengan Mahkamah Kejahatan Internasional (ICC). “Kita menantang segala bentuk tindakan yang dapat memicu ketegangan dan pastinya ini merupakan salah satu hal yang dapat meningkatkan ketegangan,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Jen Psaki pada Senin (5/1) seperti dikutip AlJazeera.
Menteri Luar Negeri AS John Kerry telah berbicara dengan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu selama akhir pekan lalu. Tim diplomat AS juga telah bertemu dengan para pemimpin Palestina. “Kita ingin mencoba menghindari kemunduran dan serangan balasan,” kata Psaki. “Kita menyerukan kedua belah pihak untuk menghindari tindakan yang dapat memicu ketegangan dan mempersulit kondisi menuju negoisasi langsung,” imbuhnya.
Psaki juga memperingatkan Palestina agar tidak menuntut para pejabat pemerintahan dan militer Israel ke ICC. Pemerintah AS percaya upaya Palestina untuk menjadi anggota ICC itu sangat kontraproduktif dan tidak banyak membantu bagi rakyat Palestina dalam mencapai kedaulatan dan negara yang merdeka.
Jika Palestina tetap mengajukan tuntutan ke ICC, AS mengancam akan menghentikan bantuan bagi warga Palestina. Kongres AS yang didominasi Republik dipastikan akan bersikap keras terhadap Palestina. “Kongres memiliki kekuatan besar yang patut dihargai. Mereka pastinya mengamati apa yang sebenarnya terjadi,” katanya. Israel memang berulang kali mengancam membekukan transfer pajak.
Pada November 2012, Israel membekukan pajak dan merencanakan pembangunan 3.000 rumah di Tepi Barat ketika Palestina mendapatkan peningkatan status negara pengamat di PBB. Sementara itu, Kepala Negosiator Palestina Saeb Erakat pada Senin (5/1) menuduh PM Netanyahu sebagai orang yang bertanggung jawab atas pembekuan jutaan dolar itu. Akibat tindakan egois Netanyahu, menurut Erakat, Palestina tidak mampu membayar gaji pegawai dan guru sekolah.
“Kemerdekaan dan kebebasan kita di atas segalanya, tidak seperti yang dipikirkan Netanyahu,” terang Erakat seperti dikutip kantor berita Palestina, MaMaan. Mengenai solusi darurat, Erakat menyerukan pengaktifan jaringan keamanan finansial yang telah disepakati pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kuwait.
Dalam KTT itu, negaranegara Arab berjanji akan menyediakan USD100 juta per bulan untuk membiayai seluruh roda pemerintahan Palestina. Sementara itu, Hamas pada Senin lalu (5/1) menyatakan penolakannya terhadap langkah Presiden Palestina Mahmoud Abbas untuk mengajukan kembali resolusi penghentian pendudukan Israel ke Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Resolusi yang bertujuan untuk memberikanstatuskenegaraanbagi Palestina itu gagal saat pemungutan suara pada pekan lalu. Pada 2 Januari, Pemerintah Palestina memutuskan untuk mengajukan kembali draf resolusi ke DK PBB. Palestina memandang adanya pergantian anggota DK PBB memberikan harapan baru.
Tapi langkah itu sebagai politik bunuh diri karena AS akan selalu memveto setiap resolusi yang merugikan Israel. Berbicara kepada AFP , juru bicara Presiden Abbas, Nabil Abu Rudeina, kemarin mengungkapkan resolusi itu akan dimajukan lagi “segera” tanpa mengatakantanggalkepastian.
Kepastian itu juga diungkapkan Kepala Negosiator Palestina Saeb Erakat. Menurutnya, resolusi itu untuk mengakhiri pendudukan Israel. Kapan draf resolusi itu akan diajukan? “Pengajuan resolusi baru itu menunggu pertemuan menteri-menteri negara Arabyangakandigelarpada akhir bulan ini,” tutur Erakat.
Andika hendra m
Langkah itu diterapkan pada Jumat lalu (2/1) sebagai balas dendam atas sikap Palestina yang akan bergabung dengan Mahkamah Kejahatan Internasional (ICC). “Kita menantang segala bentuk tindakan yang dapat memicu ketegangan dan pastinya ini merupakan salah satu hal yang dapat meningkatkan ketegangan,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Jen Psaki pada Senin (5/1) seperti dikutip AlJazeera.
Menteri Luar Negeri AS John Kerry telah berbicara dengan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu selama akhir pekan lalu. Tim diplomat AS juga telah bertemu dengan para pemimpin Palestina. “Kita ingin mencoba menghindari kemunduran dan serangan balasan,” kata Psaki. “Kita menyerukan kedua belah pihak untuk menghindari tindakan yang dapat memicu ketegangan dan mempersulit kondisi menuju negoisasi langsung,” imbuhnya.
Psaki juga memperingatkan Palestina agar tidak menuntut para pejabat pemerintahan dan militer Israel ke ICC. Pemerintah AS percaya upaya Palestina untuk menjadi anggota ICC itu sangat kontraproduktif dan tidak banyak membantu bagi rakyat Palestina dalam mencapai kedaulatan dan negara yang merdeka.
Jika Palestina tetap mengajukan tuntutan ke ICC, AS mengancam akan menghentikan bantuan bagi warga Palestina. Kongres AS yang didominasi Republik dipastikan akan bersikap keras terhadap Palestina. “Kongres memiliki kekuatan besar yang patut dihargai. Mereka pastinya mengamati apa yang sebenarnya terjadi,” katanya. Israel memang berulang kali mengancam membekukan transfer pajak.
Pada November 2012, Israel membekukan pajak dan merencanakan pembangunan 3.000 rumah di Tepi Barat ketika Palestina mendapatkan peningkatan status negara pengamat di PBB. Sementara itu, Kepala Negosiator Palestina Saeb Erakat pada Senin (5/1) menuduh PM Netanyahu sebagai orang yang bertanggung jawab atas pembekuan jutaan dolar itu. Akibat tindakan egois Netanyahu, menurut Erakat, Palestina tidak mampu membayar gaji pegawai dan guru sekolah.
“Kemerdekaan dan kebebasan kita di atas segalanya, tidak seperti yang dipikirkan Netanyahu,” terang Erakat seperti dikutip kantor berita Palestina, MaMaan. Mengenai solusi darurat, Erakat menyerukan pengaktifan jaringan keamanan finansial yang telah disepakati pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kuwait.
Dalam KTT itu, negaranegara Arab berjanji akan menyediakan USD100 juta per bulan untuk membiayai seluruh roda pemerintahan Palestina. Sementara itu, Hamas pada Senin lalu (5/1) menyatakan penolakannya terhadap langkah Presiden Palestina Mahmoud Abbas untuk mengajukan kembali resolusi penghentian pendudukan Israel ke Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Resolusi yang bertujuan untuk memberikanstatuskenegaraanbagi Palestina itu gagal saat pemungutan suara pada pekan lalu. Pada 2 Januari, Pemerintah Palestina memutuskan untuk mengajukan kembali draf resolusi ke DK PBB. Palestina memandang adanya pergantian anggota DK PBB memberikan harapan baru.
Tapi langkah itu sebagai politik bunuh diri karena AS akan selalu memveto setiap resolusi yang merugikan Israel. Berbicara kepada AFP , juru bicara Presiden Abbas, Nabil Abu Rudeina, kemarin mengungkapkan resolusi itu akan dimajukan lagi “segera” tanpa mengatakantanggalkepastian.
Kepastian itu juga diungkapkan Kepala Negosiator Palestina Saeb Erakat. Menurutnya, resolusi itu untuk mengakhiri pendudukan Israel. Kapan draf resolusi itu akan diajukan? “Pengajuan resolusi baru itu menunggu pertemuan menteri-menteri negara Arabyangakandigelarpada akhir bulan ini,” tutur Erakat.
Andika hendra m
(bbg)
