Pembongkaran Bantaran Kali Terus Berlanjut
Pembongkaran Bantaran Kali Terus Berlanjut
A
A
A
JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta terus melanjutkan pembongkaran bangunan di sejumlah bantaran kali. Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, ketika hendak digusur, warga umumnya meminta penundaan untuk mengurus kartu tanda penduduk (KTP) DKI sebagai prasyarat mendapatkan hunian rusunawa atau si penyewa diganti dengan saudara dan temannya yang memiliki KTP DKI.
Padahal kenyataannya 50% warga bantaran kali adalah penyewa. ”Di Jakarta ini gila. Oknum korup dari melarat sampai konglomerat. Pengalaman kami menyediakan 500 unit rusun, saat digusur jumlahnya melebihi unit yang disediakan. Ketika tahu mau digusur, si pemilik bangunan ganti identitas penyewanya dulu,” kata Ahok kemarin. Ahok berjanji tetap membongkar bangunan rumah di bantaran kali yang dinilai sebagai penyebab utama masalah banjir.
Nantinya bekas bongkaran bangunan itu dijadikan jalan inspeksi di kanan kiri sungai masing-masing selebar 7,5 meter. Selain dapat mengatasi kepadatan dan normalisasi kali, pembongkaran tanpa penundaan itu juga bertujuan agar tidak ada lagi perebutan rusunawa yang kenyataannya kembali dikelola si pemilik bangunan di bantaran kali untuk disewakan.
”Kamu punya sewa 10 petak di bantaran kali. Minta ditunda agar 10 petak itu diganti saudaramu 10 orang atau dibuatkan KTP baru supaya dapat 10 unit rusunawa. Abis itu enggak ditinggalin, disewain lagi atau dijual seperti yang terjadi di Marunda,” tegasnya. Menurut Ahok, target Pemprov DKI membangun 4.000 unit rusun pada 2014 telah tercapai.
Rencananya tahun ini pihaknya membangun 500 blok rusunawa yang terdiri atas 50.000 unit. Berdasarkan data di Dinas Perumahan dan Gedung Pemda, unit rusun yang dibangun 2014 sangat terbatas jumlahnya jika dibandingkan dengan warga bantaran kali yang digusur. Ini karena sebagian pembangunan 4.000 unit rusun baru selesai bulan ini.
Misalnya 160 unit di Rusunawa Daan Mogot, Jakarta Barat; 220 unit di Pulogebang, Jakarta Timur; 560 unit di Jatiengara Barat, Jakarta Timur; dan 200 unit di Cipinang Besar Selatan, Jakarta Timur. Rusun Daan Mogot dihuni 635 KK, Pulo Gebang 200 KK, Rusun Cipinang Besar 200 KK, dan Rusun Komarudin 200 KK.
Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi menganjurkan warga bantaran kali yang digusur dan belum mendapatkan rusunawa mengontrak terlebih dahulu sambil menunggu pembangunan rusun selesai. Menurutnya, kondisi kali di Jakarta sudah sangat memprihatinkan dan harus segera dinormalisasi. “Jalan inspeksi juga mendesak dibangun untuk memecah kepadatan lalu lintas,” terangnya.
Bima setiyadi
Padahal kenyataannya 50% warga bantaran kali adalah penyewa. ”Di Jakarta ini gila. Oknum korup dari melarat sampai konglomerat. Pengalaman kami menyediakan 500 unit rusun, saat digusur jumlahnya melebihi unit yang disediakan. Ketika tahu mau digusur, si pemilik bangunan ganti identitas penyewanya dulu,” kata Ahok kemarin. Ahok berjanji tetap membongkar bangunan rumah di bantaran kali yang dinilai sebagai penyebab utama masalah banjir.
Nantinya bekas bongkaran bangunan itu dijadikan jalan inspeksi di kanan kiri sungai masing-masing selebar 7,5 meter. Selain dapat mengatasi kepadatan dan normalisasi kali, pembongkaran tanpa penundaan itu juga bertujuan agar tidak ada lagi perebutan rusunawa yang kenyataannya kembali dikelola si pemilik bangunan di bantaran kali untuk disewakan.
”Kamu punya sewa 10 petak di bantaran kali. Minta ditunda agar 10 petak itu diganti saudaramu 10 orang atau dibuatkan KTP baru supaya dapat 10 unit rusunawa. Abis itu enggak ditinggalin, disewain lagi atau dijual seperti yang terjadi di Marunda,” tegasnya. Menurut Ahok, target Pemprov DKI membangun 4.000 unit rusun pada 2014 telah tercapai.
Rencananya tahun ini pihaknya membangun 500 blok rusunawa yang terdiri atas 50.000 unit. Berdasarkan data di Dinas Perumahan dan Gedung Pemda, unit rusun yang dibangun 2014 sangat terbatas jumlahnya jika dibandingkan dengan warga bantaran kali yang digusur. Ini karena sebagian pembangunan 4.000 unit rusun baru selesai bulan ini.
Misalnya 160 unit di Rusunawa Daan Mogot, Jakarta Barat; 220 unit di Pulogebang, Jakarta Timur; 560 unit di Jatiengara Barat, Jakarta Timur; dan 200 unit di Cipinang Besar Selatan, Jakarta Timur. Rusun Daan Mogot dihuni 635 KK, Pulo Gebang 200 KK, Rusun Cipinang Besar 200 KK, dan Rusun Komarudin 200 KK.
Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi menganjurkan warga bantaran kali yang digusur dan belum mendapatkan rusunawa mengontrak terlebih dahulu sambil menunggu pembangunan rusun selesai. Menurutnya, kondisi kali di Jakarta sudah sangat memprihatinkan dan harus segera dinormalisasi. “Jalan inspeksi juga mendesak dibangun untuk memecah kepadatan lalu lintas,” terangnya.
Bima setiyadi
(bbg)
Explore More