Jadikan 2015 Momentum Perbaiki Perilaku Politik
Jadikan 2015 Momentum Perbaiki Perilaku Politik
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad meminta para elite politik agar pada 2015 ini mengedepankan kepentingan bangsa dan negara serta menampilkan perilaku politik yang lebih santun berdasarkan nilai-nilai demokrasi Pancasila.
Farouk menyatakan kondisi yang kondusif akan tercipta jika ada keteladanan elite politik, baik di pemerintahan maupun di partai politik. “Inilah kunci yang menjamin terwujudnya kehidupan bangsa dan negara yang lebih baik di tahun-tahun mendatang. Hendaknya itu diwujudkan pada 2015,” kata Farouk di Jakarta kemarin.
Farouk mengajak seluruh komponen bangsa bersatu, termasuk meminta peran aktif media massa memberikan pendidikan kebangsaan melalui pemberitaan dan analisis yang berimbang. “Contohnya tidak mempertontonkan secara konfrontatif konflik atau perbedaan yang meradang antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP),” ujarnya.
Dia menegaskan praktik perpolitikan penting, namun jauh lebih penting adalah iktikad mendahulukan kepentingan bangsa dan negara. Polarisasi dan kompetisi dalam politik nasional memang alamiah, namun seluruhnya harus dilandasi nilai-nilai kebangsaan yang berisi komitmen demi kesejahteraan masyarakat. Selain mengharapkan ada perbaikan perilaku elite, lanjut Farouk, masyarakat juga mengharapkan upaya pemberantasan korupsi yang pencegahannya sistematis, serta menegakkan supremasi hukum dan ketenteraman umum.
“Seperti pertikaian fisik antarinstansi penegak hukum dan keamanan. Bagaimana bisa masyarakat merasa aman jika aparat sering bertikai,” ujarnya. Wakil Ketua DPD Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas juga menyampaikan keprihatinannya atas kondisi politik sepanjang 2014. “Sikap yang menonjol pada 2014 adalah lebih mementingkan diri dan kelompoknya sendiri,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, 2015 seharusnya menjadi tahun pembuktian bagi kinerja DPR dan pemerintah. “Rasanya tiga bulan cukuplah melihat politik sebagai kompetisi, saatnya kita melihat politik sebagai kerja sama. Kita semua perlu menunjukkan bukti atas semua janji,” kata Fahri kepada wartawan di Jakarta kemarin.
Fahri berpendapat, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harusmelihat 2015 sebagai tahun bekerja sama dan memenuhi semua janjinya kepada rakyat. Sementara DPR harus menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Peran DPR ini tidak bisa dikurangi hanya karena ingin menghibur pemerintah.
Rahmat sahid/Kiswondari
Farouk menyatakan kondisi yang kondusif akan tercipta jika ada keteladanan elite politik, baik di pemerintahan maupun di partai politik. “Inilah kunci yang menjamin terwujudnya kehidupan bangsa dan negara yang lebih baik di tahun-tahun mendatang. Hendaknya itu diwujudkan pada 2015,” kata Farouk di Jakarta kemarin.
Farouk mengajak seluruh komponen bangsa bersatu, termasuk meminta peran aktif media massa memberikan pendidikan kebangsaan melalui pemberitaan dan analisis yang berimbang. “Contohnya tidak mempertontonkan secara konfrontatif konflik atau perbedaan yang meradang antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP),” ujarnya.
Dia menegaskan praktik perpolitikan penting, namun jauh lebih penting adalah iktikad mendahulukan kepentingan bangsa dan negara. Polarisasi dan kompetisi dalam politik nasional memang alamiah, namun seluruhnya harus dilandasi nilai-nilai kebangsaan yang berisi komitmen demi kesejahteraan masyarakat. Selain mengharapkan ada perbaikan perilaku elite, lanjut Farouk, masyarakat juga mengharapkan upaya pemberantasan korupsi yang pencegahannya sistematis, serta menegakkan supremasi hukum dan ketenteraman umum.
“Seperti pertikaian fisik antarinstansi penegak hukum dan keamanan. Bagaimana bisa masyarakat merasa aman jika aparat sering bertikai,” ujarnya. Wakil Ketua DPD Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas juga menyampaikan keprihatinannya atas kondisi politik sepanjang 2014. “Sikap yang menonjol pada 2014 adalah lebih mementingkan diri dan kelompoknya sendiri,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, 2015 seharusnya menjadi tahun pembuktian bagi kinerja DPR dan pemerintah. “Rasanya tiga bulan cukuplah melihat politik sebagai kompetisi, saatnya kita melihat politik sebagai kerja sama. Kita semua perlu menunjukkan bukti atas semua janji,” kata Fahri kepada wartawan di Jakarta kemarin.
Fahri berpendapat, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harusmelihat 2015 sebagai tahun bekerja sama dan memenuhi semua janjinya kepada rakyat. Sementara DPR harus menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Peran DPR ini tidak bisa dikurangi hanya karena ingin menghibur pemerintah.
Rahmat sahid/Kiswondari
(bbg)
Explore More