Lahan Situs Kuno dan Makam Wali Segera Disertifikasi
Rabu, 31 Desember 2014 - 10:03 WIB
Lahan Situs Kuno dan Makam Wali Segera Disertifikasi
A
A
A
BANDUNG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang akan melakukan sertifikasi situs purbakala, makam wali, rumah ibadah, wilayah perbatasan, dan pulau-pulau terluar agar ke depannya tak menjadi masalah.
“Kami menargetkan sertifikasi situs purbakala, makam wali, rumah ibadah, wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar dapat diselesaikan pada tahun 2015,” kata Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan seusai penyerahan sertifikasi tanah kepada petani, kartu keluargasejahtera, nelayan, UKM, Pemprov Jabar dan lainnya, di kawasan Jalan Soekarno-Hatta, Bandung, Jabar, kemarin.
Menurut dia, sertifikasi lahan yang dijadikan rumah ibadah perlu dilakukan agar tak terjadi konflik keagamaan. Begitu juga situs purbakala dan makam wali yang sering kali disinggahi oleh masyarakat untuk berziarah. Ferry mengatakan, kementeriannya tidak hanya meluncurkan program Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona), namun pada 2015 akan memberikan hak komunal kepada masyarakat yang tinggal di kawasan perkebunan, perbatasan dan pulaupulau terluar yang menjadi batas teritorial Indonesia. “Batas wilayah sudah ada.
Tinggal penegasan saja tentang sertifikasi wilayah perbatasan,” katanya. Dalam proses sertifikasi, kata dia, Kementerian Agraria sudah memiliki batas wilayah yang jelas. Yang perlu dilakukan ke depannya adalah bagaimana melakukan pengelolaan di wilayah perbatasan. “Batas wilayah itu sudah jelas. Yang perlu kami lakukan adalah bagaimana lakukan pengelolaan di wilayah perbatasan,” ucapnya.
Kepala Bidang Pelestarian dan Pengembangan Budaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bojonegoro Suyanto menyatakan saat ini muncul mafia situs purbakala di wilayah Bojonegoro. Merekamencarifosil dan benda kuno yang bernilai tinggi untuk dijual di pasaran luar daerah, dan bahkan luar negeri.
M roqib/M taufik
“Kami menargetkan sertifikasi situs purbakala, makam wali, rumah ibadah, wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar dapat diselesaikan pada tahun 2015,” kata Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan seusai penyerahan sertifikasi tanah kepada petani, kartu keluargasejahtera, nelayan, UKM, Pemprov Jabar dan lainnya, di kawasan Jalan Soekarno-Hatta, Bandung, Jabar, kemarin.
Menurut dia, sertifikasi lahan yang dijadikan rumah ibadah perlu dilakukan agar tak terjadi konflik keagamaan. Begitu juga situs purbakala dan makam wali yang sering kali disinggahi oleh masyarakat untuk berziarah. Ferry mengatakan, kementeriannya tidak hanya meluncurkan program Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona), namun pada 2015 akan memberikan hak komunal kepada masyarakat yang tinggal di kawasan perkebunan, perbatasan dan pulaupulau terluar yang menjadi batas teritorial Indonesia. “Batas wilayah sudah ada.
Tinggal penegasan saja tentang sertifikasi wilayah perbatasan,” katanya. Dalam proses sertifikasi, kata dia, Kementerian Agraria sudah memiliki batas wilayah yang jelas. Yang perlu dilakukan ke depannya adalah bagaimana melakukan pengelolaan di wilayah perbatasan. “Batas wilayah itu sudah jelas. Yang perlu kami lakukan adalah bagaimana lakukan pengelolaan di wilayah perbatasan,” ucapnya.
Kepala Bidang Pelestarian dan Pengembangan Budaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bojonegoro Suyanto menyatakan saat ini muncul mafia situs purbakala di wilayah Bojonegoro. Merekamencarifosil dan benda kuno yang bernilai tinggi untuk dijual di pasaran luar daerah, dan bahkan luar negeri.
M roqib/M taufik
(bbg)
