Kasus Alkes, KPK Periksa Direktur PT Sarana Medika
Senin, 29 Desember 2014 - 12:06 WIB
Kasus Alkes, KPK Periksa Direktur PT Sarana Medika
A
A
A
JAKARTA - KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur PT Sarana Medika Optindo, Y Toman L Tobing, terkait kasus dugaan korupsi alat kesehatan (alkes) Rumah Sakit Khusus untuk Pendidikan Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana, Bali atas nama tersangka Made Meregawa (MDM).
KPK juga kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap Yunita Rahelina Tobing, marketing support dari perusahaan yang bergerak di bidang alkes itu. Dalam kasus ini, minggu lalu Yunita juga telah diperiksa KPK.
"Mereka diperiksa sebagai saksi dari tersangka MDM (Made Meregawa)," ujar Kepala Bagian Publikasi dan Pemberitaan KPK Priharsa Nugraha di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (29/12/2014).
Seperti diketahui, Made Meregawa adalah Kepala Biro Umum dan Keuangan sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen dalam proyek tersebut. KPK meduga ada permufakatan dan rekayasa dalam proses pengadaan alkes tersebut antara Made dan Marisi Matondang yang merupakan Direktur PT Mahkota Negara. Sehingga, negara mengalami kerugian sekitar Rp7 miliar.
Akibat perbutannya, MDM dan MSD akan dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 atau atau Pasal 3 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat 1 KUHP.
KPK juga kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap Yunita Rahelina Tobing, marketing support dari perusahaan yang bergerak di bidang alkes itu. Dalam kasus ini, minggu lalu Yunita juga telah diperiksa KPK.
"Mereka diperiksa sebagai saksi dari tersangka MDM (Made Meregawa)," ujar Kepala Bagian Publikasi dan Pemberitaan KPK Priharsa Nugraha di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (29/12/2014).
Seperti diketahui, Made Meregawa adalah Kepala Biro Umum dan Keuangan sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen dalam proyek tersebut. KPK meduga ada permufakatan dan rekayasa dalam proses pengadaan alkes tersebut antara Made dan Marisi Matondang yang merupakan Direktur PT Mahkota Negara. Sehingga, negara mengalami kerugian sekitar Rp7 miliar.
Akibat perbutannya, MDM dan MSD akan dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 atau atau Pasal 3 Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat 1 KUHP.
(maf)
