Jokowi Harus Lepaskan Diri dari Pengaruh Elite

JAKARTA - Tahun 2015 akan menjadi pertaruhan kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Di tengah tensi politik yang diperkirakan masih tetap tinggi, Jokowi harus membuktikan diri mampu lepas dari intervensi elite partai politik (parpol) pengusungnya.

Pengamat politik dari Universitas Padjadjaran Bandung Idil Akbar mengatakan, partai politik pengusung Jokowi- Jusuf Kalla (JK) memiliki kepentingan terhadap pemerintahan sehingga intervensinya diperkirakan masih akan memengaruhi sejumlah kebijakan yang diambil pemerintah.

“Saya kira Jokowi nantinya tetap akan menghadapi situasi itu. Makanya 2015 mendatang akan menjadi pertaruhan kepemimpinan Jokowi, apalagi sudah banyak kebijakan-kebijakannya yang mulai dipertanyakan masyarakat,” kata Idil Akbar di Jakarta kemarin. Dia berpendapat, hal yang wajar jika kebijakan Jokowi-JK memang belum dirasakan secara optimal di tiga bulan usia pemerintahan.

Namun ketika kebijakan yang dilakukan Jokowi-JK, termasuk oleh menteri-menterinya, justru kontroversial dan menabrak peraturan perundang-undangan, itu perlu dipertanyakan. Berdasarkan hasil survei Cyrus Network yang dipublikasikan pada 21 Desember 2014, masyarakat menilai Jokowi dalam menjalankan pemerintahan berada dalam pengaruh elite parpol pengusungnya.

Sebanyak 83% responden menilai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri sebagai tokoh parpol yang paling memengaruhi Jokowi. Berikutnya yang menyebut Wakil Presiden JK paling berpengaruh 72,8%, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh 49,1%, Ketua Umum Partai Hanura Wiranto 35,7%, dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar 25,8%.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Djafar membantah jika kebijakan Jokowi dipengaruhi oleh elite parpol, khususnya dari PKB. Menurutnya, PKB selama ini mengikuti kebijakan yang digariskan presiden. “PKB enggak pernah pengaruhi, tahu sendiri PKB nurut kan ?” kata Marwan kemarin. Ditambahkan, jika arah kebijakan kementerian belum terlihat dalam dua bulan pertama, itu karena hingga 2015 mendatang pemerintahan Jokowi-JK masih menggunakan APBN yang dibuat oleh pemerintahan sebelumnya.

“Sekarang semua masih melanjutkan pemerintahan yang lalu, baik program maupun anggaran. Tapi soal arah kebijakan itu sudah jelas,” ucapnya. Menurut dia, pada 2015 pemerintahan Jokowi-JK memfokuskan pada pembangunan infrastruktur dan ketahanan pangan. Dia menilai itu merupakan kebijakan yang tepat untuk membangun Indonesia ke depan.

Kiswondari