Sutarman Serahkan Penggantinya ke Presiden
Sutarman Serahkan Penggantinya ke Presiden
A
A
A
JAKARTA - Kapolri Jenderal Pol Sutarman bakal mengakhiri masa tugasnya pada pertengahan Januari tahun depan. Untuk regenerasi di tubuh Polri, Sutarman mengaku harus tetap dilakukan.
Karena itu, lanjut Sutarman, Polri sedang berupaya melakukan langkahlangkah regenerasi sebelum dirinya mengakhiri masa jabatan sebagai kapolri. “Regenerasi harus dilakukan. Saya kan sebentar lagi pensiun, saya pun harus menyiapkan regenerasi itu,” ungkap Sutarman di Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.
Mengenai sejumlah nama yang sudah bermunculan sebagai kandidat kuat penggantinya, Sutarman mengaku belum mendapat kabar itu. Sebelumnya, sejumlah nama disebutsebut memiliki peluang kuat menggantikan Sutarman. Mereka adalah Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti, Kalemdikpol Polri Komjen Pol Budi Gunawan, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Unggung Cahyono, Kadiv Propam Polri Irjen Pol Syafruddin, dan Gubernur Akpol Irjen Pol Pudji Hartanto.
Dari nama-nama yang beredar itu, Kalemdikpol Komjen Pol Budi Gunawan disebut-sebut sebagai calon kuat pengganti Sutarman. Namun, Sutarman menyatakan sampai saat ini dirinya belum mengajukan nama-nama. “Belum, sampai sekarang belum ada permintaan. Dari kita sama sekali belum sama sekali diajukan,” tandasnya.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) Abdul Kadir Karding mengatakan, ada tugas utama yang harus dilakukan kapolri yang baru nanti, yakni pembenahan di internal. Menurut dia, profesionalitas kepolisian masih sangat rendah. Karena itu, ujarnya, persoalan ini harus menjadi fokus utama bagi kapolri baru. Perbaikan profesionalitas ini harus dilakukan dengan ukuranukuran yang jelas.
“Persoalan tubuh Polri itu pertama profesionalisme, di mana pengayoman, penegakan hukum harus ditingkatkan, sehingga masyarakat merasa nyaman dengan keberadaan polisi,” ungkap Karding saat dihubungi KORAN SINDO kemarin. Untuk pembenahan lainnya, Polri diharapkan bisa membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat dan institusi lain.
Maraknya perselisihan dan konflikantaraPolridenganTNIdi 2014, ujarnya, menunjukkan pola komunikasi Polri di tingkat pusat gagal karena tidak menyebar hingga ke tingkat bawah. Alhasil, yangterjadimudahnya Polri dan TNI terlibat konflik. “Pekerjaan rumah (PR) ke depan, bisa tidak kapolri baru membangun pola komunikasi yang baik dengan TNI?” paparnya.
Persoalan lain adalah kesejahteraan bagi para aparat kepolisian yang dianggap masih rendah. Dengan penghasilan yang tidak memadai, anggota Polri kemudian mudah terpengaruh dan bertindak tidak lagi berdasarkan profesionalitasnya. Karena itu, kapolri yang baru diminta untuk memperjuangkan masalah kesejahteraan ini.
Terkait beredarnya nama calon kapolri baru Karding mengatakan, partainya tetap akan menggunakan mekanisme fit and proper test (uji kepatutan dan kelayakan) untuk menentukan kapolri baru. Namun, ujarnya, yang terpenting adalah sosok kapolri harus memiliki integritas yang tinggi, berpengalaman, dan memiliki jiwa kepemimpinan yang baik.
Dian ramdhani/Ant
Karena itu, lanjut Sutarman, Polri sedang berupaya melakukan langkahlangkah regenerasi sebelum dirinya mengakhiri masa jabatan sebagai kapolri. “Regenerasi harus dilakukan. Saya kan sebentar lagi pensiun, saya pun harus menyiapkan regenerasi itu,” ungkap Sutarman di Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin.
Mengenai sejumlah nama yang sudah bermunculan sebagai kandidat kuat penggantinya, Sutarman mengaku belum mendapat kabar itu. Sebelumnya, sejumlah nama disebutsebut memiliki peluang kuat menggantikan Sutarman. Mereka adalah Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti, Kalemdikpol Polri Komjen Pol Budi Gunawan, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Unggung Cahyono, Kadiv Propam Polri Irjen Pol Syafruddin, dan Gubernur Akpol Irjen Pol Pudji Hartanto.
Dari nama-nama yang beredar itu, Kalemdikpol Komjen Pol Budi Gunawan disebut-sebut sebagai calon kuat pengganti Sutarman. Namun, Sutarman menyatakan sampai saat ini dirinya belum mengajukan nama-nama. “Belum, sampai sekarang belum ada permintaan. Dari kita sama sekali belum sama sekali diajukan,” tandasnya.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) Abdul Kadir Karding mengatakan, ada tugas utama yang harus dilakukan kapolri yang baru nanti, yakni pembenahan di internal. Menurut dia, profesionalitas kepolisian masih sangat rendah. Karena itu, ujarnya, persoalan ini harus menjadi fokus utama bagi kapolri baru. Perbaikan profesionalitas ini harus dilakukan dengan ukuranukuran yang jelas.
“Persoalan tubuh Polri itu pertama profesionalisme, di mana pengayoman, penegakan hukum harus ditingkatkan, sehingga masyarakat merasa nyaman dengan keberadaan polisi,” ungkap Karding saat dihubungi KORAN SINDO kemarin. Untuk pembenahan lainnya, Polri diharapkan bisa membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat dan institusi lain.
Maraknya perselisihan dan konflikantaraPolridenganTNIdi 2014, ujarnya, menunjukkan pola komunikasi Polri di tingkat pusat gagal karena tidak menyebar hingga ke tingkat bawah. Alhasil, yangterjadimudahnya Polri dan TNI terlibat konflik. “Pekerjaan rumah (PR) ke depan, bisa tidak kapolri baru membangun pola komunikasi yang baik dengan TNI?” paparnya.
Persoalan lain adalah kesejahteraan bagi para aparat kepolisian yang dianggap masih rendah. Dengan penghasilan yang tidak memadai, anggota Polri kemudian mudah terpengaruh dan bertindak tidak lagi berdasarkan profesionalitasnya. Karena itu, kapolri yang baru diminta untuk memperjuangkan masalah kesejahteraan ini.
Terkait beredarnya nama calon kapolri baru Karding mengatakan, partainya tetap akan menggunakan mekanisme fit and proper test (uji kepatutan dan kelayakan) untuk menentukan kapolri baru. Namun, ujarnya, yang terpenting adalah sosok kapolri harus memiliki integritas yang tinggi, berpengalaman, dan memiliki jiwa kepemimpinan yang baik.
Dian ramdhani/Ant
(bbg)
Explore More