Presiden Jokowi Minta Dukungan Ulama NU
Presiden Jokowi Minta Dukungan Ulama NU
A
A
A
JAKARTA - Dalam upaya memberantas peredaran narkoba dan gerakan radikalisme di Indonesia, Presiden Joko Widodo meminta dukungan ulama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Pendapat ulama dinilai akan menguatkan langkah pemerintah dalam memerangi dua masalah yang menjadi isu global tersebut. “Kami meminta pandangan PBNU terkait grasi dan hukuman mati bagi pengedar narkoba,” kata Jokowi seusai melakukan pertemuan dengan sejumlah pengurus PBNU di Gedung PBNU Jakarta kemarin.
Terkait masalah penanganan aksi terorisme, Jokowi mengatakan, juga perlu pandangan para kiai. “Perlu ketegasan dan ke depan upaya itu harus lebih diperkuat lagi sehingga negara betul-betul punya kewibawaan,” kata mantan gubernur DKI Jakarta ini.
Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj menegaskan, pihaknya sangat mendukung upaya pemerintah untuk menghukum mati pengedar narkoba. “Kami para ulama menolak grasi bagi tersangka pengedar narkoba. Dalam pandangan Alquran, orang yang berbuat kerusakan di muka bumi dapat dibunuh atau dipotong tangan dan kakinya,” kata Said Aqil.
Sejalan dengan Jokowi, Said Aqil juga mendukung penuh upaya pemerintah untuk memberantas terorisme. “Kami anti terhadap radikalisme dan terorisme, apalagi ISIS. Terkait radikalisme yang berkaitan dengan pemahaman, itu urusan kami, soal teroris itu biarlah urusan polisi,” ucap dia.
Sementara itu, Pengurus Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah mendeklarasikan gerakan berjamaah melawan korupsi di Hotel Aryaduta, Jakarta, Selasa (23/12). Deklarasi dirangkaikan dengan pelantikan pengurus yang dihadiri sejumlah kepala daerah.
“Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang harus bersama kita berangus,” ujar Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Daniel Simanjuntak. Gerakan melawan korupsi tersebut akan diupayakan dengan mendirikan dan memberdayakan sekolah-sekolah antikorupsi. Menurutnya, melawan korupsi dapat dicegah dengan menerapkan pendidikan antikorupsi.
Plt Gubernur Banten Rano Karno mengaku mendukung rencana Pemuda Muhammadiyah untuk memberantas korupsi lewat pendidikan. Rano mengatakan akan mengajak para gubernur dan kepala daerah memberikan pendidikan antikorupsi di sekolah-sekolah.
Khoirul muzakki/Imas damayanti
Pendapat ulama dinilai akan menguatkan langkah pemerintah dalam memerangi dua masalah yang menjadi isu global tersebut. “Kami meminta pandangan PBNU terkait grasi dan hukuman mati bagi pengedar narkoba,” kata Jokowi seusai melakukan pertemuan dengan sejumlah pengurus PBNU di Gedung PBNU Jakarta kemarin.
Terkait masalah penanganan aksi terorisme, Jokowi mengatakan, juga perlu pandangan para kiai. “Perlu ketegasan dan ke depan upaya itu harus lebih diperkuat lagi sehingga negara betul-betul punya kewibawaan,” kata mantan gubernur DKI Jakarta ini.
Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj menegaskan, pihaknya sangat mendukung upaya pemerintah untuk menghukum mati pengedar narkoba. “Kami para ulama menolak grasi bagi tersangka pengedar narkoba. Dalam pandangan Alquran, orang yang berbuat kerusakan di muka bumi dapat dibunuh atau dipotong tangan dan kakinya,” kata Said Aqil.
Sejalan dengan Jokowi, Said Aqil juga mendukung penuh upaya pemerintah untuk memberantas terorisme. “Kami anti terhadap radikalisme dan terorisme, apalagi ISIS. Terkait radikalisme yang berkaitan dengan pemahaman, itu urusan kami, soal teroris itu biarlah urusan polisi,” ucap dia.
Sementara itu, Pengurus Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah mendeklarasikan gerakan berjamaah melawan korupsi di Hotel Aryaduta, Jakarta, Selasa (23/12). Deklarasi dirangkaikan dengan pelantikan pengurus yang dihadiri sejumlah kepala daerah.
“Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang harus bersama kita berangus,” ujar Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Daniel Simanjuntak. Gerakan melawan korupsi tersebut akan diupayakan dengan mendirikan dan memberdayakan sekolah-sekolah antikorupsi. Menurutnya, melawan korupsi dapat dicegah dengan menerapkan pendidikan antikorupsi.
Plt Gubernur Banten Rano Karno mengaku mendukung rencana Pemuda Muhammadiyah untuk memberantas korupsi lewat pendidikan. Rano mengatakan akan mengajak para gubernur dan kepala daerah memberikan pendidikan antikorupsi di sekolah-sekolah.
Khoirul muzakki/Imas damayanti
(bbg)
Explore More