Abe Kembali Pimpin Jepang

TOKYO - Shinzo Abe tinggal menunggu peresmian dari Kaisar Akihito setelah kemarin kembali terpilih menjadi perdana menteri (PM) Jepang. Dia menyingkirkan pesaingnya, Katsuya Okada, dengan memenangi 328 suara dari total 401 suara di Majelis Rendah.

Kejayaan Abe di kursi tertinggi pemerintahan Jepang bukan hal mengejutkan. Pasalnya, Majelis Rendah dan Majelis Tinggi mayoritas diisi anggota Partai Demokratik Liberal (LDP) yang dipimpin Abe setelah Jepang menggelar pemilihan umum (pemilu) sela pada 14 Desember 2014 lalu. Majelis Tinggi juga sudah menyetujui penunjukan Abe.

Abe sudah siap melanjutkan pekerjaannya beserta berbagai program unggulannya. Langkah awalnya yaitu melakukan perombakan kabinet. Berdasarkan laporan media lokal, pria berusia 60 tahun itu melakukan perombakan besar-besaran. Wakil PM, menteri keuangan, menteri pertahanan, dan menteri luar negeri (menlu) diisukan akan diganti.

Menteri Pertahanan Akinori Eto juga dirumorkan akan digeser mantan anggota militer Gen Nakatani. Eto juga mengaku siap melepas jabatannya. Sekretaris Ketua Kabinet Yoshihide Suga menolak mengonfirmasi isu tersebut. “Itu merupakan kewenangan perdana menteri. Beliau sendiri yang akan memutuskan siapa anggota baru kabinet,” ujar Suga, dikutip AFP.

Sementara itu, masyarakat Jepang berharap negara mereka segera pulih dari kondisi sekarang yang mengalami resesi. Kepercayaan publik terhadap Abe masih sangat tinggi, meski Jepang menghadapi masalah ekonomi yang cukup berat saat ini. Apalagi setelah pajak negara meningkat tajam pada April lalu. Ekonomi Jepang hilang kendali dan terjatuh ke dalam resesi.

“Kami mendengar suara rakyat memanggil saya untuk memperbaiki ekonomi,” kata Abe. Pekerjaan rumah (PR) Abe bukan hanya itu. Tahun ini, wacana pengaktifan kembali pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) mencuat ke permukaan dan mengundang pro-kontra dari masyarakat. Sampai saat ini, PLTN Jepang masih stand by dalam keadaan nonaktif, kendati beberapa kepala daerah sudah mengeluarkan izin.

Di sisi yang lain, Abe juga memiliki ambisi besar untuk mengubah wajah “militer” Jepang yang akrab disebut Pasukan Bela Diri. Di bawah pasal 9 konstitusi, Jepang menjadi negara antiperang karena mereka dilarang mendeklarasikan perang atau terlibat perang, meski bergandengan dengan negara lain, kecuali jika diserang. Atas dasar itu, Abe berani melangkah lebih dekat ke meja konstitusi untuk merevisi pasal tersebut.

Dia berharap kebijakannya itu mendapat dukungan dari beberapa tokoh partai dan masyarakat Jepang. Namun tidak dengan beberapa media China. Chinadaily menyatakan kekhawatiran revisi konstitusi itu berpeluang memperpanas politik luar negeri Jepang di Asia. Revisi konstitusi dinilai akan berpotensi mengganggu perdamaian dan stabilitas kawasan sehingga dapat menjauhkan Jepang dari negara tetangganya.

Peluang Abe untuk merevisi pasal 9 konstitusi sangat besar, mengingat Majelis Rendah dan Majelis Tinggi didominasi anggota LDP. Dia dinilai tidak akan mendapatkan hambatan berarti. Perpanjangan kekuasaan Abe di kursi PM akan memberikan lebih banyak waktu kepada Abe untuk mengejar tujuan politik utamanya.

Survei surat kabar Jepang menunjukkan, 80% dari 475 anggota Majelis Rendah setuju untuk merevisi konstitusi dan 57% mendukung pelepasan pasal 9. Pada pemilu sela, LDP pimpinan Abe juga menang mudah. Abe penuh percaya diri ketika meyakinkan dan mengajak masyarakat Jepang untuk memajukan negara secara bersamasama. Dia juga meminta dukungan masyarakat untuk menyukseskan Abenomics , program khusus yang fokus pada perkembangan ekonomi.

Muh shamil