Pembongkaran Bangunan di Bantaran Kali Terus Dilakukan
Rabu, 24 Desember 2014 - 14:04 WIB
Pembongkaran Bangunan di Bantaran Kali Terus Dilakukan
A
A
A
JAKARTA - Bangunan di sepanjang bantaran sungai terus dibongkar Pemprov DKI Jakarta. Pembongkaran dilakukan untuk normalisasi sungai sebagai salah satu cara mengatasi banjir di Ibu Kota.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengakui penggusuran kian intensif dilakukan belakangan ini. Ahok pun menanggapi santai tudingan kejam terkait sejumlah penggusuran tersebut. ”Semua sungai kita diduduki, mungkin enggak kalau mau mengeruk sungai ada rumah? Enggak mungkin kan ? Maka itu, pembongkaran terus dilakukan. Kami juga sudah menyiapkan rusun. Dunia mana yang lebih manusiawi dari Jakarta. Jangan lihat gusurnya dong,” kata Ahok kemarin.
Mengenai banyak warga yang tidak mendapatkan rusun, menurut Ahok, sebagian besar mereka tinggal di lahan pemerintah. Mereka rata-rata menyewa lahan tersebut kepada oknum warga. Ketika pembongkaran ditunda, oknum warga tersebut memasukkan saudara atau kerabatnya yang ber-KTP DKI Jakarta dengan harapan saat relokasi mendapat jatah rusun.
Setelah rusun didapat, mereka tidak mengisi rusun tersebut. Mereka tetap tinggal di bantaran karena rusunnya disewakan kembali. ”Pengalaman kami, Kalau ada 500 rumah yang digusur, kami menyediakan dulu 500 rusun. Ternyata ini lebih dari setengahnya penyewa dan sama mereka dijual lagi, lalu disewakan lagi,” tuturnya.
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Demokrat, Nur Afni Sajim, mengatakan, pembongkaran bangunan di bantaran kali terlalu dipaksakan karena tempat relokasi belum siap. Padahal warga berhak menerima rusun apabila melihat prasyarat mendapatkan rusun.
”Seharusnya pembongkaran dibarengi dengan selesainya pembangunan rusun yang tengah dikerjakan. Kami sangat menyayangkan pembongkaran yang dilakukan saat ini. Warga yang sudah membawa barangbarangnya terpaksa tinggal di pelataran rusun seperti itu,” kata Nur Afni Sajim di Rusun Daan Mogot kemarin.
Anggota Banggar DPRD DKI Jakarta ini berjanji membawa persoalan ini ke paripurna. Dia juga akan mendorong penghentian anggaran normalisasi kali bila program tersebut masih berjalan tanpa dibarengi penyediaan rusun. ”Mereka ini kan manusia, bukan binatang yang dipindahkan tanpa kepastian yang jelas. Saya melihat ada puluhan unit di rusun sudah siap, namun kenapa tidak juga diberikan kunci. Saya menduga ada kongkalikong antara UPT dan si pemesan unit,” ungkapnya.
Pengamat perkotaan Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, mengatakan, Pemprov DKI Jakarta harus melakukan komunikasi intensif dengan warga dan seluruh pihak terkait dalam menjalankan pembangunan. Jangan sampai penggusuran malah menimbulkan penderitaan baru bagi warga. ”Permasalahannya proses penempatan mereka yang berhak menghuni rusun tersebut. Jumlah mereka yang digusur jauh lebih banyak ketimbang unit rusun yang disiapkan,” sebutnya.
Bima setiyadi
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengakui penggusuran kian intensif dilakukan belakangan ini. Ahok pun menanggapi santai tudingan kejam terkait sejumlah penggusuran tersebut. ”Semua sungai kita diduduki, mungkin enggak kalau mau mengeruk sungai ada rumah? Enggak mungkin kan ? Maka itu, pembongkaran terus dilakukan. Kami juga sudah menyiapkan rusun. Dunia mana yang lebih manusiawi dari Jakarta. Jangan lihat gusurnya dong,” kata Ahok kemarin.
Mengenai banyak warga yang tidak mendapatkan rusun, menurut Ahok, sebagian besar mereka tinggal di lahan pemerintah. Mereka rata-rata menyewa lahan tersebut kepada oknum warga. Ketika pembongkaran ditunda, oknum warga tersebut memasukkan saudara atau kerabatnya yang ber-KTP DKI Jakarta dengan harapan saat relokasi mendapat jatah rusun.
Setelah rusun didapat, mereka tidak mengisi rusun tersebut. Mereka tetap tinggal di bantaran karena rusunnya disewakan kembali. ”Pengalaman kami, Kalau ada 500 rumah yang digusur, kami menyediakan dulu 500 rusun. Ternyata ini lebih dari setengahnya penyewa dan sama mereka dijual lagi, lalu disewakan lagi,” tuturnya.
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Demokrat, Nur Afni Sajim, mengatakan, pembongkaran bangunan di bantaran kali terlalu dipaksakan karena tempat relokasi belum siap. Padahal warga berhak menerima rusun apabila melihat prasyarat mendapatkan rusun.
”Seharusnya pembongkaran dibarengi dengan selesainya pembangunan rusun yang tengah dikerjakan. Kami sangat menyayangkan pembongkaran yang dilakukan saat ini. Warga yang sudah membawa barangbarangnya terpaksa tinggal di pelataran rusun seperti itu,” kata Nur Afni Sajim di Rusun Daan Mogot kemarin.
Anggota Banggar DPRD DKI Jakarta ini berjanji membawa persoalan ini ke paripurna. Dia juga akan mendorong penghentian anggaran normalisasi kali bila program tersebut masih berjalan tanpa dibarengi penyediaan rusun. ”Mereka ini kan manusia, bukan binatang yang dipindahkan tanpa kepastian yang jelas. Saya melihat ada puluhan unit di rusun sudah siap, namun kenapa tidak juga diberikan kunci. Saya menduga ada kongkalikong antara UPT dan si pemesan unit,” ungkapnya.
Pengamat perkotaan Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, mengatakan, Pemprov DKI Jakarta harus melakukan komunikasi intensif dengan warga dan seluruh pihak terkait dalam menjalankan pembangunan. Jangan sampai penggusuran malah menimbulkan penderitaan baru bagi warga. ”Permasalahannya proses penempatan mereka yang berhak menghuni rusun tersebut. Jumlah mereka yang digusur jauh lebih banyak ketimbang unit rusun yang disiapkan,” sebutnya.
Bima setiyadi
(bbg)
