Pemprov DKI Tambah Kapasitas Jalan

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta membuat tiga proyek besar terkait penambahan ruas jalan dan mengurangi titik kemacetan lalu lintas. Sayangnya rencana pekerjaan konstruksi itu belum disertai rekayasa lalu lintas.

Ketiga proyek tersebut, pembangunan jalan layang Ciledug- Blok M-Tendean, flyover Permata Hijau, dan flyover Kuningan sisi selatan. Jalan layang Ciledug- Blok M-Tendean akan digunakan untuk jalur Transjakarta koridor XIII (Ciledug-Blok M), sedangkan dua proyek flyover ini untuk mengurangi titik kemacetan dan persimpangan sebidang di jalur kereta api.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI Jakarta Agus Priyono mengatakan, semua proyek tersebut untuk mendukung kelancaran dan mengoptimalkan angkutan massal. Seperti busway koridor XIII, banyak perjalanan masyarakat Jakarta maupun komuter dari Tangerang.

Angkutan umum yang ada belum mampu memberikan jaminan perjalanan yang lancar. Solusinya membangun jalur khusus busway dari perbatasan Tangerang hingga Blok M. “Di sepanjang koridor ini terdapat 12 halte. Masyarakat mengakses haltenya dengan tangga berjalan atau lift,” kata Agus kemarin.

Sedangkan pembangunan flyover Permata Hijau agar KRL dari arah Serpong-Parung Panjang menuju Tanah Abang atau sebaliknya bisa lebih cepat. Selama ini waktu perjalanan tidak bisa cepat karena ada perlintasan hingga memicu kemacetan dari arah Permata Hijau menuju Patal Senayan Simprug. Begitu juga dengan pembangunan flyover Kuningan Sisi selatan.

Pengendara dari arah Cawang menuju Semanggi kerap bersinggungan dengan pengendara dari arah Mampang-Kuningan atau sebaliknya sehingga menimbulkan titik kemacetan. Agar lalu lintas di titik ini lebih lancar, perlu dibuat flyover agar persinggungan kendaraan bisa terkurangi. Rencana groundbreaking ketiga proyek ini dimulai Maret 2015.

Sementara tahapan prakonstruksi dimulai sejak 15 Desember 2014. Khusus untuk jalan layang Ciledug-Blok M-Tendean dibangun secara tahun jamak (multiyears ) dengan anggaran Rp2,5 triliun, sedangkan dua flyover diperkirakan tuntas pada Desember 2015. Masingmasingnya menelan anggaran Rp137 miliar. Selama proses konstruksi, kata Agus, pihaknya menyerahkan sepenuhnya ke Dinas Perhubungan (Dishub) untuk membuat rekayasa lalu lintas.

“Kami hanya bertanggung jawab untuk membangun konstruksi,” tukasnya. Kabid Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Dishub DKI Jakarta Masdes mengaku belum mengetahui seperti apa rekayasa lalu lintas selama pembangunan konstruksi tiga proyek tersebut. “Kami belum tahu itu. Apakah pernah dirapatkan atau dirancang Dinas PU. Nanti kami cek dulu pastinya,” kilahnya.

Proyek LRT Belum Jelas

Rencana pembangunan moda transportasi light rapid transit (LRT) belum dapat dipastikan pada 2015. Pemprov DKI Jakarta hingga kini belum memiliki detail engineering design (DED) dan basic engineering design (BED) serta model bisnisnya.

Deputi Gubernur bidang Industri, Perdagangan dan Transportasi Sutanto Soehodho mengatakan, pembangunan bisa berlangsung pada 2015 jika semua anggaran untuk tahun pertama disetujui oleh DPRD. Anggaran tersebut untuk kebutuhan studi terkait semua aspek bisnis, konstruksi kelayakan, tahapan tender kontraktor pembangunan konstruksi dan sebagainya.

“Kalau dewan menyetujui anggaran yang sesuai, semuanya dapat dikerjakan lebih cepat. Kita berharap bisa digroundbreaking pada pertengahan 2015,” tuturnya di Balai Kota kemarin. Dia mengakui paparan rencana pembangunan LRT ke DPRD pekan lalu baru secara garis besar, sedangkan detail terhadap kebutuhan LRT dan seperti apa model bisnis memerlukan studi. Termasuk mengenai biaya.

“Anggaran itu yang kita ajukan ke dewan. Besar nilainya tergantung dari Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah). Idealnya tahun pertama ini sebesar Rp2,5 triliun,” imbuhnya. Diketahui Pemprov DKI Jakarta berencana membangun LRT di koridor 1 (Kebayoran Lama-Kelapa Gading) untuk menambah kapasitas jaringan angkutan massal.

Pembangunan konstruksi diperkirakan membutuhkan waktu hingga tiga tahun. Total anggaran yang dibutuhkan untuk koridor 1 sebesar Rp7,5 triliun. Anggaran sebesar itu belum termasuk pengadaan kereta Rp1,7 triliun. Pembangunan LRT sedianya dilakukan Pemprov DKI Jakarta sendiri, tidak diserahkan ke swasta. Hal ini berangkat dari pengalaman pahit pembangunan monorel.

Hingga kini moda transportasi itu tidak jelas nasibnya. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik menegaskan, legislatif tidak bisa serta-merta menyiapkan anggaran untuk membangun LRT. Biaya pembangunan Rp7,5 triliun perlu ada garansi dari Pemprov DKI Jakarta bahwa moda tersebut dapat dibangun dan dioperasionalkan secara berkelanjutan.

“Kita tidak mau kasus monorel terulang lagi,” terang Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta ini. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta Iman Satria menambahkan, dengan tidak jelasnya paparan dari eksekutif maka pihaknya hanya menganggarkan Rp1 miliar untuk studi LRT. Setelah ada studi itu baru akan dilihat sejauh mana urgensi LRT di Jakarta. Mulai nilai return of investment (ROI), beban subsidi, potensi kebutuhan pasar, risiko, tantangan lainnya, efek dari mobilitas masyarakat, dan seberapa besar tingkat kemacetan dapat terkurangi.

Ilham safutra