Fahri Hamzah: Agung Laksono Harus Move On

JAKARTA - Wakil Sekjen DPP PKS Fahri Hamzah meminta kepada Agung Laksono untuk move on dan tidak berpikiran seperti masa Orde Baru (Orba).

Pernyataan Fahri ini dikemukakan menanggapi keinginan Partai Golkar kubu Agung Laksono yang meminta agar Golkar keluar dari Koalisi Merah Putih (KMP) sebagai syarat islah dengan kubu Aburizal Bakrie (ARB/Ical).

Fahri menilai, keinginan Agung yang meminta kubu Ical keluar dari KMP sebagai syarat islah dinilai sebagai sikap Agung yang masih berpikiran Orba, di mana Golkar selalu menjadi partai pendukung pemerintahan.

"Pak Agung harus mulai move on juga. Lebih clear kalau Golkar di luar pemerintahan," kata Wakil Sekjen DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat 19 Desember kemarin.

Fahri menjelaskan, KMP dibentuk bukanlah atas keputusan Munas Golkar. Tapi KMP merupakan keputusan bersama antara lima partai politik (parpol) yakni, Partai Golkar, Partai Gerindra, PAN, PKS,
dan PPP.

Menurutnya, urusan internal Golkar akan menjadi urusan dari partai tersebut. "Kalau Golkar kan urusnnya antar Golkar aja. Enggak usah kemana-mana," jelasnya.

Fahri menilai, falsafah dari mereka yang takut di luar pemerintahan itu berbahaya. Karena, jika kekuatan DPR dan pemerintahan berkolaborasi tanpa saling mengawasi akan menjadi sistem yang tak sehat.

Memang secara terminologis tidak ada oposisi. Tapi, dalam sistem multipartai begitu partai A menang secara otomatis akan menjadi partai pemerintah dan yang kalah di luar menjalankan posisi
oposisi.

"Itu kerinduan yang lama di Golkar. Ketika Golkar berani melakukan itu (berada di luar pemerintah) luar biasa," ujar Wakil Ketua DPR tersebut.

Oleh karena itu, Fahri menuturkan sikap yang ditunjukkan Agung merupakan tradisi yang tidak maju atau tidak move on.

Padahal, parpol juga bisa memposisikan diri di luar pemerintahan dengan mengawasi jalannya pemerintahan.

"Emang bakal mati (kalau di luar pemerintahan)?," tuturnya.

Fahri berpesan, dengan adanya jumlah parpol di luar pemerintahan, pemerintah harus lebih behati-hati dalam membuat kebijakan.

Dia pun berharap pada awal tahun 2015 pemerintah dapat menunjukkan adanya perbaikan kebijakan yang tidak menabrak aturan-aturan.

"Enak loh di luar juga, malah bagus karena ada kekuatan luar buat membuat membangun bangsa. Pakar juga bilang begitu. Jadi pemerintah enggak usah takut kalau enggak langgar Undang-Undang," tandasnya.