5 Jenderal Berpeluang Gantikan Sutarman
5 Jenderal Berpeluang Gantikan Sutarman
A
A
A
JAKARTA - Kapolri Jenderal Pol Sutarman bakal meletakkan jabatan pada pertengahan Januari 2015. Sejumlah nama pun mulai bermunculan dan digadang- gadang berpotensi kuat menggantikan pucuk pimpinan Polri tersebut.
Mereka di antaranya Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti, Kalemdikpol Polri Komjen Pol Budi Gunawan, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Unggung Cahyono, Kadiv Propam Polri Irjen Pol Syafruddin, dan Gubernur Akpol Irjen Pol Pudji Hartanto. Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan, dibutuhkan sosok muda untuk menggantikan posisi Jenderal Pol Sutarman.
“Pengganti Sutarman sebaiknya perwira tinggi dari angkatan muda yang punya pemikiran dan konsep untuk mengubah paradigma, sikap, perilaku, dan kinerja kepolisian,” ungkap Neta kepada KORAN SINDO kemarin. Selain itu, calon kapolri mendatang juga harus memiliki komitmen dan harus bersikap konsisten serta dapat menjadi teladan.
Dengan demikian, calon kapolri dapat menerapkan konsep revolusi mental yang menjadi visi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Saat ini diperlukan kepala Polri yang mau bersikap konsisten melakukan penegakan hukum. “Ujung tombak dari pelaksanaan revolusi mental adalah Polri. Jika Polri gagal menerapkannya, berarti konsep revolusi mental Jokowi hanya omong kosong dan mimpi. Sebab, esensi revolusi mental adalah konsistennya pelaksanaan penegakan dan supremasi hukum di negeri ini,” ujarnya.
Dia mengatakan IPW belum lama ini melakukan penelusuran terhadap rekam jejak lima perwira tinggi Polri yang disebut- sebut sebagai calon kuat kapolri. Mereka adalah Komjen Pol Badrodin Haiti, Komjen Pol Budi Gunawan, Irjen Pol Safruddin, Irjen Pol Pudji Hartanto, dan Irjen Pol Unggung Cahyono.
Bila dilihat dari rekam jejak, IPW menilai Badrodin Haiti cukup berpengalaman karena pernah empat kali menjadi kapolda, yakni di Banten, Sulawesi Tengah, Sumatera Utara, dan Jawa Timur. Adapun Budi Gunawan tergolong sebagai panglima tinggi Polri intelektual yang memiliki pemikiran dan inovasi serta banyak membuat konsep pembenahan Polri.
Pernah dua kali menjabat kapolda di Jambi dan Bali. Lalu, Syafruddin adalah perwira tinggi yang tegas dan banyak melakukan inovasi di bidang pengawasan serta beberapa kali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di institusi Polri. Selain itu, Syafruddin pernah menjabat kepala Polda Kalimantan Selatan.
Lalu, ada Pudji Hartanto yang juga banyak melakukan inovasi di bidang lalu lintas seperti gerakan Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas dan pernah menjadi kepala Polda Kepulauan Riau. “Unggung mampu mengamankan Jatim dengan maksimal di masa Pemilu dan Pilpres 2014. Dua kali menjadi kapolda, di Jawa Timur dan Metro Jaya,” ungkapnya.
Namun, menurut Neta, jika dilihat dari senioritas dan faktor politis, bisa dipastikan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon kuat kapolri menggantikan Sutarman. Alasannya, lulusan Akpol 1981 (Sutarman) sudah menjadi kapolri dan Akpol angkatan 1982 (Badrodin Haiti) sudah menjadi wakapolri. Karena itu, Neta menduga, kini giliran Akpol angkatan 1983 (Budi Gunawan) untuk menjabat kapolri.
“Selain itu, Budi juga mantan ajudan Megawati Soekarnoputri saat menjadi presiden. Namun, kepastiannya akan terlihat pada pertengahan Januari 2015 setelah masa reses DPR selesai. Nama, calon kapolri akan diserahkan Presiden ke Komisi III DPR untuk uji kelayakan dan kepatutan,” katanya.
Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Hamidah Abdurrahman mengaku saat ini sedang memilah-milah perwira tinggi untuk nantinya dijadikan bahan rekomendasi kepada Presiden untuk memilih kapolri yang baru. “Kita sedang menelaah perwira tinggi, baik dari segi catatan karier maupun rekam jejaknya. Agar nanti dapat kita sampaikan ke Presiden,” paparnya.
Setelah Kompolnas menyampaikan rekomendasi, Presiden kemudian mempertimbangkan dan selanjutnya dilakukan uji kelayakan dan kepatutan oleh DPR. Mengenai pelibatan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam melakukan penjaringan bakal calon kapolri ini Hamidah mengatakan hal tersebut bisa saja dilakukan.
“Soal bersih atau tidak, kita tidak punyacatatan. Itu bisa kita mintakan ke PPATK,” ungkapnya. Menurut dia, perlu sosok yang kredibel dan tegas untuk memimpin institusi Polri karena tantangan Polri ke depan cukup besar. Wakil Ketua Komisi III DPR Desmon J Mahesa menyampaikan penilaian, kapolri mendatang harus lebih baik dari Kapolri Jenderal Pol Sutarman.
Politikus Partai Gerindra ini mengatakan, kepolisian sebagai lembaga penegak hukum harus netral. Jangan sampai para petinggi kepolisian ikut berpolitik. “Tidak berpihak. Jika bisa menjaga ini, saya rasa kepolisian akan baik,” ungkapnya. Dia pun berharap saat melakukan uji kelayakan dan kepatutan Komisi III berani menolak calon kapolri yang diusulkan jika dinilai tidak layak.
Dita angga
Mereka di antaranya Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti, Kalemdikpol Polri Komjen Pol Budi Gunawan, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Unggung Cahyono, Kadiv Propam Polri Irjen Pol Syafruddin, dan Gubernur Akpol Irjen Pol Pudji Hartanto. Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan, dibutuhkan sosok muda untuk menggantikan posisi Jenderal Pol Sutarman.
“Pengganti Sutarman sebaiknya perwira tinggi dari angkatan muda yang punya pemikiran dan konsep untuk mengubah paradigma, sikap, perilaku, dan kinerja kepolisian,” ungkap Neta kepada KORAN SINDO kemarin. Selain itu, calon kapolri mendatang juga harus memiliki komitmen dan harus bersikap konsisten serta dapat menjadi teladan.
Dengan demikian, calon kapolri dapat menerapkan konsep revolusi mental yang menjadi visi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Saat ini diperlukan kepala Polri yang mau bersikap konsisten melakukan penegakan hukum. “Ujung tombak dari pelaksanaan revolusi mental adalah Polri. Jika Polri gagal menerapkannya, berarti konsep revolusi mental Jokowi hanya omong kosong dan mimpi. Sebab, esensi revolusi mental adalah konsistennya pelaksanaan penegakan dan supremasi hukum di negeri ini,” ujarnya.
Dia mengatakan IPW belum lama ini melakukan penelusuran terhadap rekam jejak lima perwira tinggi Polri yang disebut- sebut sebagai calon kuat kapolri. Mereka adalah Komjen Pol Badrodin Haiti, Komjen Pol Budi Gunawan, Irjen Pol Safruddin, Irjen Pol Pudji Hartanto, dan Irjen Pol Unggung Cahyono.
Bila dilihat dari rekam jejak, IPW menilai Badrodin Haiti cukup berpengalaman karena pernah empat kali menjadi kapolda, yakni di Banten, Sulawesi Tengah, Sumatera Utara, dan Jawa Timur. Adapun Budi Gunawan tergolong sebagai panglima tinggi Polri intelektual yang memiliki pemikiran dan inovasi serta banyak membuat konsep pembenahan Polri.
Pernah dua kali menjabat kapolda di Jambi dan Bali. Lalu, Syafruddin adalah perwira tinggi yang tegas dan banyak melakukan inovasi di bidang pengawasan serta beberapa kali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di institusi Polri. Selain itu, Syafruddin pernah menjabat kepala Polda Kalimantan Selatan.
Lalu, ada Pudji Hartanto yang juga banyak melakukan inovasi di bidang lalu lintas seperti gerakan Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas dan pernah menjadi kepala Polda Kepulauan Riau. “Unggung mampu mengamankan Jatim dengan maksimal di masa Pemilu dan Pilpres 2014. Dua kali menjadi kapolda, di Jawa Timur dan Metro Jaya,” ungkapnya.
Namun, menurut Neta, jika dilihat dari senioritas dan faktor politis, bisa dipastikan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon kuat kapolri menggantikan Sutarman. Alasannya, lulusan Akpol 1981 (Sutarman) sudah menjadi kapolri dan Akpol angkatan 1982 (Badrodin Haiti) sudah menjadi wakapolri. Karena itu, Neta menduga, kini giliran Akpol angkatan 1983 (Budi Gunawan) untuk menjabat kapolri.
“Selain itu, Budi juga mantan ajudan Megawati Soekarnoputri saat menjadi presiden. Namun, kepastiannya akan terlihat pada pertengahan Januari 2015 setelah masa reses DPR selesai. Nama, calon kapolri akan diserahkan Presiden ke Komisi III DPR untuk uji kelayakan dan kepatutan,” katanya.
Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Hamidah Abdurrahman mengaku saat ini sedang memilah-milah perwira tinggi untuk nantinya dijadikan bahan rekomendasi kepada Presiden untuk memilih kapolri yang baru. “Kita sedang menelaah perwira tinggi, baik dari segi catatan karier maupun rekam jejaknya. Agar nanti dapat kita sampaikan ke Presiden,” paparnya.
Setelah Kompolnas menyampaikan rekomendasi, Presiden kemudian mempertimbangkan dan selanjutnya dilakukan uji kelayakan dan kepatutan oleh DPR. Mengenai pelibatan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam melakukan penjaringan bakal calon kapolri ini Hamidah mengatakan hal tersebut bisa saja dilakukan.
“Soal bersih atau tidak, kita tidak punyacatatan. Itu bisa kita mintakan ke PPATK,” ungkapnya. Menurut dia, perlu sosok yang kredibel dan tegas untuk memimpin institusi Polri karena tantangan Polri ke depan cukup besar. Wakil Ketua Komisi III DPR Desmon J Mahesa menyampaikan penilaian, kapolri mendatang harus lebih baik dari Kapolri Jenderal Pol Sutarman.
Politikus Partai Gerindra ini mengatakan, kepolisian sebagai lembaga penegak hukum harus netral. Jangan sampai para petinggi kepolisian ikut berpolitik. “Tidak berpihak. Jika bisa menjaga ini, saya rasa kepolisian akan baik,” ungkapnya. Dia pun berharap saat melakukan uji kelayakan dan kepatutan Komisi III berani menolak calon kapolri yang diusulkan jika dinilai tidak layak.
Dita angga
(bbg)
Explore More