Jokowi Perintahkan BNPB Pasang Sistem Peringatan Dini Longsor
Jokowi Perintahkan BNPB Pasang Sistem Peringatan Dini Longsor
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan pencegahan dan penanggulangan bencana longsor di seluruh daerah.
Berdasarkan data BNPB, ada 40,9 juta penduduk yang berada di daerah yang berpotensi longsor. Puluhan juta penduduk itu tersebar di 274 kabupaten dan kota.
"Presiden telah memerintahkan agar dipasang sistem peringatan dini longsor di beberapa tempat rawan longsor, khususnya di Banjarnegara," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho melalui siaran pers, Rabu (17/12/2014).
Perintah Presiden itu disampaikan dalam rapat kabinet terbatas pada Rabu (17/12/2014). Dalam rapat itu dibahas tentang mitigasi dan antisipasi bencana hingga April 2015.
Beberapa menteri Kabinet Kerja hadir dalam sidang kabinet di Kantor Presiden.
Pada pertemuan itu, Kepala BNPB Syamsul Maarif melaporkan upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan dalam menghadapi banjir dan longsor musim penghujan 2014-2015.
BNPB bersama kementerian/lembaga juga telah menyusun rencana aksi nasional menghadapi banjir dan longsor.
Selain memerintahkan memasang alat pendeteksi dini longsor, Presiden juga mengingatkan BNPB memberikan sosialisasi dan pendidikan bencana kepada masyarakat.
"Disepakati dana untuk pemasangan alat tersebut dari dana siap pakai yang ada di BNPB," kata Sutopo.
Menindaklanjuti perintah Presiden tersebut, BNPB segera menggelar rapat internal dan menghubungi para ahli dari Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek), Universitas Gadjah Mada (UGM), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Geologi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya.
"BNPB nantinya meminta agar pemasangan sistem peringatan dini longsor harus menyeluruh," kata Sutopo.
Dalam rapat tersebut, Sutopo menjelaskan BNPB juga melaporkan tentang penanganan bencana longsor di Banjarnegara, Surabaya.
Menurut BNPB, saat ini ada 82 korban tewas telah ditemukan, dan 22 orang masih dicari.
Sebanyak 1.709 personel dari TNI, Polri, BNPB, BPBD, Basarnas, SKPD dan unsur pemerintah terlibat dalam penanganan darurat. 2.355 relawan juga membantu
Berdasarkan data BNPB, ada 40,9 juta penduduk yang berada di daerah yang berpotensi longsor. Puluhan juta penduduk itu tersebar di 274 kabupaten dan kota.
"Presiden telah memerintahkan agar dipasang sistem peringatan dini longsor di beberapa tempat rawan longsor, khususnya di Banjarnegara," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho melalui siaran pers, Rabu (17/12/2014).
Perintah Presiden itu disampaikan dalam rapat kabinet terbatas pada Rabu (17/12/2014). Dalam rapat itu dibahas tentang mitigasi dan antisipasi bencana hingga April 2015.
Beberapa menteri Kabinet Kerja hadir dalam sidang kabinet di Kantor Presiden.
Pada pertemuan itu, Kepala BNPB Syamsul Maarif melaporkan upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan dalam menghadapi banjir dan longsor musim penghujan 2014-2015.
BNPB bersama kementerian/lembaga juga telah menyusun rencana aksi nasional menghadapi banjir dan longsor.
Selain memerintahkan memasang alat pendeteksi dini longsor, Presiden juga mengingatkan BNPB memberikan sosialisasi dan pendidikan bencana kepada masyarakat.
"Disepakati dana untuk pemasangan alat tersebut dari dana siap pakai yang ada di BNPB," kata Sutopo.
Menindaklanjuti perintah Presiden tersebut, BNPB segera menggelar rapat internal dan menghubungi para ahli dari Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek), Universitas Gadjah Mada (UGM), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Geologi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya.
"BNPB nantinya meminta agar pemasangan sistem peringatan dini longsor harus menyeluruh," kata Sutopo.
Dalam rapat tersebut, Sutopo menjelaskan BNPB juga melaporkan tentang penanganan bencana longsor di Banjarnegara, Surabaya.
Menurut BNPB, saat ini ada 82 korban tewas telah ditemukan, dan 22 orang masih dicari.
Sebanyak 1.709 personel dari TNI, Polri, BNPB, BPBD, Basarnas, SKPD dan unsur pemerintah terlibat dalam penanganan darurat. 2.355 relawan juga membantu
(dam)
Explore More