Kemenkumham Bantah Ingin Gembosi Golkar

JAKARTA - Pendapat pengamat politik Said Salahudin yang menduga bahwa Menkumham Yasonna H Laoly ingin memperlemah kekuatan politik Fraksi Partai Golkar di DPR, dibantah Kemenkumham.

"Enggak benar itu," ujar Kepala Biro Humas dan Hubungan Luar Negeri Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Ferdinan Siagian saat dikonfirmasi Sindonews melalui sambungan telepon, Rabu (17/12/2014).

Sekadar diketahui, Menkumham Yasonna Laoly menolak mengesahkan kepengurusan Partai Golkar Hasil Musyarawah Nasional (Munas) Bali maupun Ancol. Namun, Yasonna menilai kedua Munas itu sah.

Menurut Ferdinan, sikap Menkumham tersebut sudah sesuai dengan aturan yang ada.

"Saya kira Pak Menteri ikut aturan yang ada, Undang-undang (UU) Parpol," tutur Ferdinan.

Selain itu, kata dia, sikap Menkumham tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak mau memihak ke kubu Aburizal Bakrie (Ical) maupun kubu Agung Laksono.

Disamping itu, dia mengatakan, Menkumham mempersilakan kedua belah pihak untuk menyelesaikan persoalan internal partai berlambang pohon beringin itu.

"Enggak ada yang lain kok maksudnya selain itu. Lagipula, Partai Golkar partai besar, aset pemerintah," pungkasnya.

Diberitakan Sindonews sebelumnya, Yasonna dinilai memiliki motif politik, karena sengaja menggantung pengesahan kepengurusan Partai Golkar, baik Munas Bali maupun Munas Ancol.

"Boleh jadi targetnya adalah memperlemah kekuatan politik Fraksi Partai Golkar di DPR," ujar pengamat politik Said Salahudin dalam keterangan tertulisnya.

Dia mengatakan, jika Fraksi Partai Golkar di DPR terbelah, akan ada anggota yang pro kepada Ical dan yang pro kepada Agung.

"Maka hal itu akan berdampak pada melemahnya Fraksi Partai Golkar yang selama ini mengambil posisi sebagai pengimbang pemerintah," tuturnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, kuatnya Fraksi Golkar di DPR adalah kuatnya Koalisi Merah Putih (KMP).

"Sepertinya itulah yang tidak disukai oleh Menkumham yang merupakan salah satu tokoh Koalisi Indonesia Hebat (KIH)," pungkasnya.