Menkumham Diduga Dapat Tekanan Terkait Golkar

JAKARTA - Kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly yang tidak mengesahkan kepengurusan hasil Musyawarah Nasional (Munas) IX Partai Golkar Bali diduga karena adanya tekanan.

Pengamat Politik Universitas Paramadina Hendri Satrio menduga, ada tekanan yang membuat Menkumham Yasonna Laoly tidak berani mengambil keputusan. Menurutnya, perlu dipertanyakan apakah tekanan tersebut dari Presiden Jokowi maupun orang-orang yang dekat dengan pemerintah yakni KMP (Kalla, Mega, Paloh).

"Saya menduga ada tekanan-tekanan terhada Menkumham, sehingga dia memperlakukan beda antara Golkar dan PPP. Harusnya Yasonna bertindak adil karena dia adalah tempat mencari keadilan," jelasnya ketika dihubungi SINDO, Selasa (16/12/2014).

Hendri menilai, alasan yang dikemukakan Menkumham dalam kasus Golkar sangat tidak logis. Dalam kasus PPP, kata Hendri, Menkumham yang saat itu baru dilantik langsung menandatangani kepengurusan PPP versi Muktamar Surabaya yang diketuai Romahurmuziy atau Romi tanpa terlebih dahulu membentuk tim peneliti.

"Ada upaya menarik Golkar ke pemerintahan sebab 91 kursi yang dimiliki Golkar sangat seksi. Kalau sampai ke pemerintahan pasti ada deal-deal Golkar dengan pemerintah. Selama ini partai itu selalu dekat dengan pemerintahan, kalau berada di luar itu baru pertama kalinya," kata Hendri.