Keputusan Menkumham Tepat, Golkar Harus Dewasa

JAKARTA - Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang mengembalikan persoalan dualisme kepemimpinan Golkar ke internal partai dinilai sudah tepat.

"Ini keputusan yang netral dan menunjukkan Menkumham peka terhadap persoalan Golkar," kata Direktur Eksekutif Polcomm Institute Heri Budianto kepada Sindonews, Selasa (15/12/2014).

Heri memandang, keputusan yang diambil Kemenkumham ini belajar dari cara penyelesaian yang pernah dilakukannya saat mengambil keputusan konflik Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Saat itu Kemenkumham mendapat kritik dari banyak pihak.

Pendekatan yang diambil Kemenkumham terkait konflik Golkar, menurut Heri, akan menguntungkan pemerintah.

"Pemerintah akan diuntungkan dengan tidak dianggap masuk dalam ranah kubu-kubu politik internal partai maupun kubu-kubu yakni koalisi dan oposisi," ujarnya.

Di lain sisi, Heri berpendapat, sudah saatnya bagi semua elemen Golkar di kedua kubu menyelesaikan sendiri konflik internal partainya. "Kedua kubu harus mau melakukan rekonsiliasi untuk Golkar," tuntasnya.