Pemerintah Galakkan Transmigrasi Lokal

JAKARTA - Pemerintah menyatakan akan fokus untuk memperbanyak transmigrasi lokal. Pola tersebut dianggap lebih efektif untuk percepatan kesejahteraan masyarakat.

Menteri Desa, PDT dan Trans Marwan Jafar mengatakan perpindahan penduduk yang dilakukan dalam satu provinsi, kabupaten/ kota hingga satu kecamatan ini diharapkan bisa lebih maksimal karena minimnya gesekan antar warga yang datang dengan warga setempat.

”Percepatannya juga lebih tinggi karena tidak ada ketersinggungan budaya seperti yang dulu terjadi,” ujar Marwan seusai menghadiri pemberian Penghargaan Transmigrasi 2014 di Kantor Kemendes, PDT dan Trans, Jalan Kalibata Raya, Jakarta, kemarin.

Kemendes PDT Trans sendiri menargetkan dalam setahun akan ada 6.000 kepala keluarga penduduk yang bisa ikut dalam program ini. Wilayah yang disasar juga cukup banyak sekitar 48 tempat dalam setahun. ”Ya di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi itu masih bisa. Kurang lebih masih ada 12 provinsi yang masih bisa, di 620 kawasan,” jelas Marwan.

Marwan menerangkan dari pelaksanaan transmigrasi lokal juga diharapkan terbentuknya Kota Terpadu Mandiri (KTM) bisa berlanjut. Karena terciptanya pemerataan penduduk yang mendiami lokasi-lokasi tersebut. ”Selama ini juga sudah ada kerja sama antara daerah pengirim dengan pemda penerima. Sudah ada survei, ada pembicaraan, dan MoU, sehingga pemerintah pusat dan daerah sudah tidak masalah lagi,” katanya.

Mantan Ketua Fraksi PKB tersebut menambahkan pihaknya akan melakukan pendampingan selama transmigrasi lokal dilakukan. Tujuannya untuk memastikan proses pembangunan di daerah tujuan bisa tercapai. ”Ini masih ada pendamping andi 21 provinsi selama 3 tahun. Tentu akan kita kembangkan, apalagi daerah kita masih sangat luas yang belum rata penduduknya, sekaligus untuk melakukan akselerasi pembangunan daerah,” tandasnya.

Meski begitu, pola transmigrasi lintas pulau pun tetap dilakukan. Bahkan untuk menyesuaikan dengan semangat Nawacita pemerintahan Jokowi-JK, pihaknya siap menerapkan pola transmigrasi maritim yang menyasar sejumlah penduduk yang tinggal di wilayah pesisir.

”Kita membentuk pilot project transmigrasi berbasis maritim sesuai dengan Nawacita dari Jokowi-JK. Itu nanti ahli-ahli kita dari Cirebon, Tegal, Brebes itu akan kita bawa ke luar Jawa, khususnya di daerah berbasis maritim seperti Natuna,” ungkap Marwan.

Di tempat yang sama Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengakui jika pelaksanaan kebijakan transmigrasi dewasa ini tidak lagi bisa semaksimal sebelumnya. ”Memang transmigrasi dewasa ini tidak semudah masa lalu. Puncaknya itu 1970an, kalau sekarang kurang lebih 1 tahun hanya bisa 3-400.000 Kepala keluarga per tahun,” ucap JK.

Adanya mekanisme otonomi daerah dan meningkatnya sektor industri di daerah tujuan membuat penerapannya cenderung menurun dari waktu sebelumnya. Hal itu dianggap wajar karena pelaksanaan transmigrasi saat ini harus juga didasarkan pada peningkatan kemampuan (skill ) dari pesertanya.

”Saya tahu daerah penerima juga tidak bisa memberi lahan yang luas, pertanian juga sudah berkembang jadi tidak mudah juga apabila ingin bedol desa setelah adanya industri berkembang di Jawa dan urbanisasi,” lanjutnya.

15 Daerah Raih Penghargaan

Sementara itu pada kesempatan yang sama Kemendes, PDT dan Trans memberikan penghargaan kepada 15 daerah (provinsi/kabupaten) yang dianggap berhasil mendorong dan mengembangkan pelaksanaan program transmigrasi.

Penghargaan juga diberikan kepada tiga media massa serta satu lembaga yang turut mendukung program transmigrasi melalui sosialisasinya ke masyarakat. Ke-15 daerah yang mendapat penghargaan di antaranya Provinsi Jawa Timur, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Provinsi Jawa Tengah sebagai pemerintah provinsi daerah asal transmigrasi.

Adapun Pemerintah Aceh, Provinsi NTB, serta Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pemerintah provinsi daerah tujuan transmigrasi. Kabupaten Grobogan, Kabupaten Banyuwangi, dan Kabupaten Karangasem sebagai kabupaten daerah asal transmigrasi.

Kabupaten Wajo, Kabupaten Luwu Timur, dan Kabupaten Gorontalo sebagai daerah tujuan transmigrasi serta Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Tulang Bawang serta Kabupaten Pesisir Selatan sebagai kabupaten pelaksana pembangunan dan pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM).

Dian ramdhani