Hasil Mukernas Tegaskan PPP Tetap di KMP
Hasil Mukernas Tegaskan PPP Tetap di KMP
A
A
A
JAKARTA - Hasil Musyawarah Kerja Nasional Partai Persatuan Pembangunan (Mukernas PPP) yang berakhir Jumat (12/12) menghasilkan sejumlah keputusan penting, di antaranya posisi partai berlambang Kakbah tersebut tetap di Koalisi Merah Putih (KMP).
Ketua Fraksi PPP kubu Djan Faridz, Epyardi Asda, mengatakan, kendati tetap berada di KMP, sikap politik PPP tetap kritis, yakni tidak semua keputusan politik yang diambil KMP akan diikuti partainya. ”Posisi kami di KMP pada prinsipnya amar maamar maruf nahi munkar. Artinya, kalau keputusan yang diambil KMP bermanfaat bagi rakyat, PPP akan mendukungnya, begitu juga dengan pemerintah kalau kebijakannya baik untuk rakyat akan kita dukung,” katanya.
Epyardi menegaskan, posisi PPP adalah sebagai partai penyeimbang karena menyadari dalam politik selalu ada dinamika sehingga tidak bisa sepenuhnya mendukung salah satu pihak. Senada, Ketua DPP Partai PPP Fernita Darwis mengatakan, mungkin ada kalanya PPP berada di KMP mencermati kebijakan pemerintah yang tidak prorakyat. Demikian sebaliknya, jika kebijakan pemerintah prorakyat, PPP akan mendukungnya.
”Kami di KMP tidak membabi buta sebab PPP punya 8 juta pemilih yang aspirasinya harus didengarkan,” katanya. Selain membahas posisi PPP dalam koalisi, kata Fernita, mukernas juga menghasilkan beberapa keputusan lain, di antaranya mengajak kubu Ketua Umum PPP hasil Muktamar Surabaya Romahurmuziy (Romi) untuk islah. Menurutnya, keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sama dengan Mahkamah Partai yang mengimbau agar kedua pihak islah.
”Atas dasar itu, kita buka pintu seluasluasnya bagi kelompok Romi untuk gabung. Dua puluh empat jam pintu islah dibuka. Kalau enggak mau bergabung, mereka tetap bukan musuh karena kita masih satu keluarga,” ujarnya. Selain itu, sikap PPP tegas menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) karena dinilai tidak berpihak pada rakyat. PPP juga tidak setuju dengan penghapusan kolom agama pada KTP.
Tindakan itu sama saja dengan menghilangkan identitas warga. Keputusan lainnya adalah mendukung penerapan Kurikulum 2013. Menurut Fernita, rencana Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah Anies Baswedan yang akan menghapus kebiasaan berdoa sebelum belajar tidak memiliki landasan yang kuat.
Terakhir adalah pernyataan sikap mengenai kemandirian partai politik dalam bernegara dan membangun eksistensinya bersama dengan seluruh kader partai. Fernita melihat intervensi pemerintah terhadap partai politik sangat kentara. ”Kelihatan sekali intervensinya seperti terhadap PPP dan Golkar. Secara kasat mata intervensi pemerintah sangat tinggi,” tegasnya.
Sucipto
Ketua Fraksi PPP kubu Djan Faridz, Epyardi Asda, mengatakan, kendati tetap berada di KMP, sikap politik PPP tetap kritis, yakni tidak semua keputusan politik yang diambil KMP akan diikuti partainya. ”Posisi kami di KMP pada prinsipnya amar maamar maruf nahi munkar. Artinya, kalau keputusan yang diambil KMP bermanfaat bagi rakyat, PPP akan mendukungnya, begitu juga dengan pemerintah kalau kebijakannya baik untuk rakyat akan kita dukung,” katanya.
Epyardi menegaskan, posisi PPP adalah sebagai partai penyeimbang karena menyadari dalam politik selalu ada dinamika sehingga tidak bisa sepenuhnya mendukung salah satu pihak. Senada, Ketua DPP Partai PPP Fernita Darwis mengatakan, mungkin ada kalanya PPP berada di KMP mencermati kebijakan pemerintah yang tidak prorakyat. Demikian sebaliknya, jika kebijakan pemerintah prorakyat, PPP akan mendukungnya.
”Kami di KMP tidak membabi buta sebab PPP punya 8 juta pemilih yang aspirasinya harus didengarkan,” katanya. Selain membahas posisi PPP dalam koalisi, kata Fernita, mukernas juga menghasilkan beberapa keputusan lain, di antaranya mengajak kubu Ketua Umum PPP hasil Muktamar Surabaya Romahurmuziy (Romi) untuk islah. Menurutnya, keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sama dengan Mahkamah Partai yang mengimbau agar kedua pihak islah.
”Atas dasar itu, kita buka pintu seluasluasnya bagi kelompok Romi untuk gabung. Dua puluh empat jam pintu islah dibuka. Kalau enggak mau bergabung, mereka tetap bukan musuh karena kita masih satu keluarga,” ujarnya. Selain itu, sikap PPP tegas menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) karena dinilai tidak berpihak pada rakyat. PPP juga tidak setuju dengan penghapusan kolom agama pada KTP.
Tindakan itu sama saja dengan menghilangkan identitas warga. Keputusan lainnya adalah mendukung penerapan Kurikulum 2013. Menurut Fernita, rencana Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah Anies Baswedan yang akan menghapus kebiasaan berdoa sebelum belajar tidak memiliki landasan yang kuat.
Terakhir adalah pernyataan sikap mengenai kemandirian partai politik dalam bernegara dan membangun eksistensinya bersama dengan seluruh kader partai. Fernita melihat intervensi pemerintah terhadap partai politik sangat kentara. ”Kelihatan sekali intervensinya seperti terhadap PPP dan Golkar. Secara kasat mata intervensi pemerintah sangat tinggi,” tegasnya.
Sucipto
(bbg)
Explore More