Proyek Menggerakkan Bandul Jam
Kamis, 11 Desember 2014 - 11:38 WIB
Proyek Menggerakkan Bandul Jam
A
A
A
JAKARTA - Gagasan poros maritim dan tol laut yang dijanjikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan diluncurkan Desember ini mulai diterjemahkan dalam bentuk proyek pelabuhan dengan investasi yang diperkirakan Rp700 triliun.
Siapa sejatinya di balik ide berkiblat ke laut ini? Jokowi adalah insinyur kehutanan, lulusan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Dia wong Solo, lahirdanbesardipusat kerajaan Jawa pasca-Pajang dan Demak yang agraris. Wajar jika sejumlah kalangan meragukan orisinalitas ide sang Presiden soal poros maritim dan tol laut.
“Lagi pula dalam dunia maritim dua istilah ini poros maritim dan tol laut tidak ditemukan,” ujar Direktur The National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi kepada SINDO WEEKLY pekan lalu. Tentang tol laut, Rusdi menerjemahkan sebagai konsep pendulum. Seperti “bandul jam” yang bolak-balik dari barat ke timur sepanjang tahun.
Sedangkan poros maritim hanyalah sebagai istilah politik dan bukan sebagai poros ekonomi. Padahal, ini seharusnya lebih ke ekonomi sehingga bahasa yang lazim digunakan adalah international maritime center. Politis? Indonesia dulunya memang memiliki banyak poros.
Ada Poros Jakarta-Pyongyang, Jakarta-Peking, dan banyak lagi. Kini Jokowi memakai istilah “poros maritim”. Apa memang mau dibawa ke sana? “Konon lantaran itu, sampai kini Bappenas masih kesulitan mendefinisikan apa itu poros maritim yang dimaksud,” ucapnya.
Bappenas beberapa kali menggelar diskusi dengan beberapa pakar dari kalangan perikanan sehingga poros maritim lebih tampak sebagai poros perikanan. Sementara ada juga kelompok budayawan yang ingin menjadikan poros maritim ini sebagai budaya maritim. Ini mengakibatkan Bappenas kesulitan dalam menentukan arti dari poros maritim yang definitif.
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Andrinof Chaniago mengakui akan hal itu. “Kami akan mematangkan konsep ini dengan membuat focus group discussion. Kami akan gabungkan pemikiran bersama-sama, termasuk dari Bappenas, praktisi, serta kalangan penggiat pelabuhan,” katanya kepada pers di Padalarang, Jawa Barat, belum lama ini.
(selengkapnya baca SINDO WEEKLY edisi Kamis, 11 Desember 2014)
Siapa sejatinya di balik ide berkiblat ke laut ini? Jokowi adalah insinyur kehutanan, lulusan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Dia wong Solo, lahirdanbesardipusat kerajaan Jawa pasca-Pajang dan Demak yang agraris. Wajar jika sejumlah kalangan meragukan orisinalitas ide sang Presiden soal poros maritim dan tol laut.
“Lagi pula dalam dunia maritim dua istilah ini poros maritim dan tol laut tidak ditemukan,” ujar Direktur The National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi kepada SINDO WEEKLY pekan lalu. Tentang tol laut, Rusdi menerjemahkan sebagai konsep pendulum. Seperti “bandul jam” yang bolak-balik dari barat ke timur sepanjang tahun.
Sedangkan poros maritim hanyalah sebagai istilah politik dan bukan sebagai poros ekonomi. Padahal, ini seharusnya lebih ke ekonomi sehingga bahasa yang lazim digunakan adalah international maritime center. Politis? Indonesia dulunya memang memiliki banyak poros.
Ada Poros Jakarta-Pyongyang, Jakarta-Peking, dan banyak lagi. Kini Jokowi memakai istilah “poros maritim”. Apa memang mau dibawa ke sana? “Konon lantaran itu, sampai kini Bappenas masih kesulitan mendefinisikan apa itu poros maritim yang dimaksud,” ucapnya.
Bappenas beberapa kali menggelar diskusi dengan beberapa pakar dari kalangan perikanan sehingga poros maritim lebih tampak sebagai poros perikanan. Sementara ada juga kelompok budayawan yang ingin menjadikan poros maritim ini sebagai budaya maritim. Ini mengakibatkan Bappenas kesulitan dalam menentukan arti dari poros maritim yang definitif.
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Andrinof Chaniago mengakui akan hal itu. “Kami akan mematangkan konsep ini dengan membuat focus group discussion. Kami akan gabungkan pemikiran bersama-sama, termasuk dari Bappenas, praktisi, serta kalangan penggiat pelabuhan,” katanya kepada pers di Padalarang, Jawa Barat, belum lama ini.
(selengkapnya baca SINDO WEEKLY edisi Kamis, 11 Desember 2014)
(bbg)
