Soal Munas, Golkar Bersyukur Pemerintah Netral
Senin, 08 Desember 2014 - 19:12 WIB
Soal Munas, Golkar Bersyukur Pemerintah Netral
A
A
A
JAKARTA - Partai Golkar terpecah setelah kubu Agung Laksono menggelar Musyawarah Nasional (Munas) ke-IX di Ancol, Jakarta Utara. Setelah Aburizal Bakrie (Ical) melaporkan susunan daftar kepengurusan ke Kemenkumham, giliran Agung juga akan melakukan hal serupa.
Mengomentari hal ini, Ketua DPP Tantowi Yahya meminta pemerintah melihat secara gamblang atas persoalan tersebut. "Kami berharap pemerintah dapat jernih melihat persoalan ini," ujar Tantowi saat dihubungi wartawan, Senin (8/12/2014).
Ia menjelasan, Munas yang sah adalah yang dilaksanakan di Bali oleh Ical beberapa waktu lalu. Karena diselenggarakan berdasarkan amanat Rapimnas VIII Yogyakarta.
"Munas IX di Bali sudah jelas legal dan legitimate karena diselenggarakan oleh DPP berdasarkan amanat Rapimnas VII di Jogja," terangnya.
Wakil Ketua Komisi I ini menegaskan, Munas Ancol yang diselenggarakan kubu Agung tidak memiliki landasan legalitas. Termasuk mereka yang memiliki hak suara.
"Tidak adanya sesepuh dan pini sepuh Golkar yang hadir di sana (Munas Ancol), peserta Munas yang bukan pemegang mandat bisa dijadikan landasan legal tidaknya 'Munas' tersebut."
"Kami menghargai sikap pemerintah yang tidak hadir dari pembukaan sampai dengan penutupan 'Munas' tersebut. Bagi kami itu sudah menunjukkan netralitas pemerintah," pungkasnya.
Mengomentari hal ini, Ketua DPP Tantowi Yahya meminta pemerintah melihat secara gamblang atas persoalan tersebut. "Kami berharap pemerintah dapat jernih melihat persoalan ini," ujar Tantowi saat dihubungi wartawan, Senin (8/12/2014).
Ia menjelasan, Munas yang sah adalah yang dilaksanakan di Bali oleh Ical beberapa waktu lalu. Karena diselenggarakan berdasarkan amanat Rapimnas VIII Yogyakarta.
"Munas IX di Bali sudah jelas legal dan legitimate karena diselenggarakan oleh DPP berdasarkan amanat Rapimnas VII di Jogja," terangnya.
Wakil Ketua Komisi I ini menegaskan, Munas Ancol yang diselenggarakan kubu Agung tidak memiliki landasan legalitas. Termasuk mereka yang memiliki hak suara.
"Tidak adanya sesepuh dan pini sepuh Golkar yang hadir di sana (Munas Ancol), peserta Munas yang bukan pemegang mandat bisa dijadikan landasan legal tidaknya 'Munas' tersebut."
"Kami menghargai sikap pemerintah yang tidak hadir dari pembukaan sampai dengan penutupan 'Munas' tersebut. Bagi kami itu sudah menunjukkan netralitas pemerintah," pungkasnya.
(kri)
