Bendungan Bajayu Sei Padang Harus Multifungsi
Bendungan Bajayu Sei Padang Harus Multifungsi
A
A
A
TEBING SYAHBANDAR - Ketua DPD Irman Gusman mengawali kunjungan kerja ke daerah Sumatera Utara (Sumut).
Dalam kunjungan tersebut, Irman memantau proyek Bendungan Bajayu Sei Padang. Menurut Irman, proyek bendungan selain untuk irigasi hingga mencakup 7.558 hektare areal persawahan, semestinya juga bisa menjadi infrastruktur yang multifungsi. Bahkan jika dikelola dengan apik, lokasi proyek seluas 64 hektare yang merupakan tapal batas antara Kota Madya Tebing Tinggi dan Kabupaten Serdangbedagai (Sergai) itu bisa dikembangkan menjadi objek wisata bahari.
”Lokasi yang sebesar ini bahkan layak menjadi objek wisata. Ini bagus soalnya,” kata Irman bersama anggota DPD asal Sumut Parlindungan Purba dan Dedi Iskandar serta Rahmatsyah selaku Kaukus DPD untuk Sumut saat menyambangi base camp proyek Bajayu Sei Padang di Lingkungan III, Kelurahan Tambangan, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, kemarin.
Bahkan DPD akan sangat mendukung bila proyek Bajayu Sei Padang yang berbiaya Rp230 miliar multi-years dari APBN 2014-2017 itu diusulkan pengembangannya untuk pemanfaatan lain. ”Jangan hanya irigasi, tapi menjadi hidrolistrik seperti yang diusulkan Pak Umar (Wali Kota Tebing Tinggi ) ini coba diperhatikan.
Sebagai sumber air bersih juga boleh,” kata tokoh asal Bukit Tinggi, Padang, tersebut. Demi kelancaran pengerjaan proyek itu, Irman pun menjanjikan, sepulang dari lawatan DPD akan selalu siap berkoordinasi dengan kementerian. Bahkan, langsung kepada Presiden Joko Widodo. ”Pak Presiden ini orangnya sangat responsif. Terutama usulan-usulan strategis yang berasal dari bawah,” katanya.
Penggunaan obligasi pemerintah, menurut Irman, menjadi salah satu pembiayaan alternatif selain APBN untuk pengembangan infrastruktur di daerah. Syaratnya pun hanya kepada daerah yang lolos penilaian BPK dengan status wajar tanpa pengecualian (WTP).
”Saat ini dana yang bisa diakses lewat obligasi pemerintah. Obligasi yang dananya berasal dari investasi masyarakat ini jumlahnya sudah mencapai Rp5.000 triliun. Kalau sudah kabupaten/kota itu WDP seperti Tebing Tinggi ini ya tinggal sedikit lagi untuk bisa mengajukannya,” imbuhnya.
Wali Kota Tebing Tinggi Umar Zunaidi memperkirakan, dari listrik yang dihasilkan lewat 20.000 liter per detik hasil operasional Bendungan Bajayu itu nantinya akan mampu mengatasi krisis listrik Kota Tebing Tinggi.
Selain irigasi yang mengaliri 7.558 hektare areal persa-wahan, Umar juga optimistis debit air yang dihasilkan Bendungan Bajayu masih melimpah untuk pemanfaatan sumber air bersih. ”Tebing Tinggi dan Sergai sudah ada kesepakatan untuk kerja sama di sektor air bersih,” ungkapnya.
Vitrianda hilba siregar
Dalam kunjungan tersebut, Irman memantau proyek Bendungan Bajayu Sei Padang. Menurut Irman, proyek bendungan selain untuk irigasi hingga mencakup 7.558 hektare areal persawahan, semestinya juga bisa menjadi infrastruktur yang multifungsi. Bahkan jika dikelola dengan apik, lokasi proyek seluas 64 hektare yang merupakan tapal batas antara Kota Madya Tebing Tinggi dan Kabupaten Serdangbedagai (Sergai) itu bisa dikembangkan menjadi objek wisata bahari.
”Lokasi yang sebesar ini bahkan layak menjadi objek wisata. Ini bagus soalnya,” kata Irman bersama anggota DPD asal Sumut Parlindungan Purba dan Dedi Iskandar serta Rahmatsyah selaku Kaukus DPD untuk Sumut saat menyambangi base camp proyek Bajayu Sei Padang di Lingkungan III, Kelurahan Tambangan, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, kemarin.
Bahkan DPD akan sangat mendukung bila proyek Bajayu Sei Padang yang berbiaya Rp230 miliar multi-years dari APBN 2014-2017 itu diusulkan pengembangannya untuk pemanfaatan lain. ”Jangan hanya irigasi, tapi menjadi hidrolistrik seperti yang diusulkan Pak Umar (Wali Kota Tebing Tinggi ) ini coba diperhatikan.
Sebagai sumber air bersih juga boleh,” kata tokoh asal Bukit Tinggi, Padang, tersebut. Demi kelancaran pengerjaan proyek itu, Irman pun menjanjikan, sepulang dari lawatan DPD akan selalu siap berkoordinasi dengan kementerian. Bahkan, langsung kepada Presiden Joko Widodo. ”Pak Presiden ini orangnya sangat responsif. Terutama usulan-usulan strategis yang berasal dari bawah,” katanya.
Penggunaan obligasi pemerintah, menurut Irman, menjadi salah satu pembiayaan alternatif selain APBN untuk pengembangan infrastruktur di daerah. Syaratnya pun hanya kepada daerah yang lolos penilaian BPK dengan status wajar tanpa pengecualian (WTP).
”Saat ini dana yang bisa diakses lewat obligasi pemerintah. Obligasi yang dananya berasal dari investasi masyarakat ini jumlahnya sudah mencapai Rp5.000 triliun. Kalau sudah kabupaten/kota itu WDP seperti Tebing Tinggi ini ya tinggal sedikit lagi untuk bisa mengajukannya,” imbuhnya.
Wali Kota Tebing Tinggi Umar Zunaidi memperkirakan, dari listrik yang dihasilkan lewat 20.000 liter per detik hasil operasional Bendungan Bajayu itu nantinya akan mampu mengatasi krisis listrik Kota Tebing Tinggi.
Selain irigasi yang mengaliri 7.558 hektare areal persa-wahan, Umar juga optimistis debit air yang dihasilkan Bendungan Bajayu masih melimpah untuk pemanfaatan sumber air bersih. ”Tebing Tinggi dan Sergai sudah ada kesepakatan untuk kerja sama di sektor air bersih,” ungkapnya.
Vitrianda hilba siregar
(ars)
Explore More