Inkonsistensi Demokrat Pemicu Polemik Perppu
Minggu, 07 Desember 2014 - 10:54 WIB
Inkonsistensi Demokrat Pemicu Polemik Perppu
A
A
A
JAKARTA - Sikap Partai Demokrat yang tidak konsisten dinilai menjadi penyebab utama munculnya kisruh mengenai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Perppu Pilkada).
Pengamat politik dari Populi Center Nico Harjanto mengatakan, jika saja Demokrat konsisten sejak awal dan tidak melakukan walk out saat pembahasan Undang-Undang Pilkada di DPR, tidak perlu ada perppu dan tidak akan ada polemik seperti saat ini.
Menurutnya, sebelum Perppu Pilkada diterbitkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pada saat rapat paripurna DPR membahas UU Pilkada, Demokrat berkesempatan menjadi penentu apakah mekanisme pemilihan kepala daerah akan tetap langsung atau melalui DPRD.
“Inkonsistensi Demokrat untuk mengembalikan pemilihan langsung kepada rakyat membuat situasi politik saat ini kembali memanas. Masalah yang dihadapi Demokrat adalah kelanjutan sikap politik mereka yang inkonsisten itu,” ujar Nico pada sebuah diskusi politik di Jakarta kemarin.
Pengamat politik dari Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti mengatakan, kendati mantan Presiden SBY yang juga ketua umum Partai Demokrat memprotes Partai Golkar karena mengingkari komitmen untuk mendukung perppu, dia menduga SBY akan tetap berada di Koalisi Merah Putih (KMP).
“Saya lebih yakin Pak SBY enggak akan keluar dari KMP, SBY enggak mungkin sendiri. Demokrat pasti akan mencari solusi, entah menerima perppu atau menolaknya, tetapi dengan cara yang sama-sama menguntungkan,” ujar Ray pada acara yang sama.
Ketua DPP Partai Demokrat Didi Irawadi menegaskan, pihaknya akan berjuang habis-habisan untuk meloloskan perppu pilkada di DPR. “Perppu ini harga mati. Kita akan berjuang total. Saya khawatir bila perppu pilkada tidak langsung gol maka pilpres juga nanti bisa tidak langsung,” ujarnya.
Sucipto
Pengamat politik dari Populi Center Nico Harjanto mengatakan, jika saja Demokrat konsisten sejak awal dan tidak melakukan walk out saat pembahasan Undang-Undang Pilkada di DPR, tidak perlu ada perppu dan tidak akan ada polemik seperti saat ini.
Menurutnya, sebelum Perppu Pilkada diterbitkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pada saat rapat paripurna DPR membahas UU Pilkada, Demokrat berkesempatan menjadi penentu apakah mekanisme pemilihan kepala daerah akan tetap langsung atau melalui DPRD.
“Inkonsistensi Demokrat untuk mengembalikan pemilihan langsung kepada rakyat membuat situasi politik saat ini kembali memanas. Masalah yang dihadapi Demokrat adalah kelanjutan sikap politik mereka yang inkonsisten itu,” ujar Nico pada sebuah diskusi politik di Jakarta kemarin.
Pengamat politik dari Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti mengatakan, kendati mantan Presiden SBY yang juga ketua umum Partai Demokrat memprotes Partai Golkar karena mengingkari komitmen untuk mendukung perppu, dia menduga SBY akan tetap berada di Koalisi Merah Putih (KMP).
“Saya lebih yakin Pak SBY enggak akan keluar dari KMP, SBY enggak mungkin sendiri. Demokrat pasti akan mencari solusi, entah menerima perppu atau menolaknya, tetapi dengan cara yang sama-sama menguntungkan,” ujar Ray pada acara yang sama.
Ketua DPP Partai Demokrat Didi Irawadi menegaskan, pihaknya akan berjuang habis-habisan untuk meloloskan perppu pilkada di DPR. “Perppu ini harga mati. Kita akan berjuang total. Saya khawatir bila perppu pilkada tidak langsung gol maka pilpres juga nanti bisa tidak langsung,” ujarnya.
Sucipto
(bbg)
