Komisi III Putuskan Pengganti Busyro Pada Januari 2015
Kamis, 04 Desember 2014 - 15:49 WIB
Komisi III Putuskan Pengganti Busyro Pada Januari 2015
A
A
A
JAKARTA - Komisi III DPR menuntaskan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap dua calon pemimpin KPK yakni Busyro Muqoddas dan Robby Arya Brata.
Mereka langsung menggelar rapat pleno. Hasilnya, Komisi III sepakat pengambilan keputusan siapa pemimpin KPK pengganti Busyro Muqoddas antara tanggal 12 hingga 15 Januari 2015.
"Penetapan pimpinan KPK yang baru untuk menggantikan posisi Busyro yang tanggal 10 Desember berakhir akan dilakukan Komisi III setelah memasuki masa sidang pada awal bulan Januari 2015," ujar Wakil Ketua Komisi III Benny K Harman di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (4/12/2014).
Komisi yang membidangi hukum dan perundang-undangan ini memiliki beberapa pertimbangan mengapa pengambilan keputusan pemimpin KPK yang baru pada Januari 2015.
"Karena tadi anggota Komisi III belum lengkap, kemudian masih ada yang Munas teman Golkar, juga ada agenda internal dewan yang belum selesai seperti revisi UU MD3," terangnya.
Politikus Partai Demokrat ini menyampaikan, keputusan rapat pleno ini diterima 10 fraksi yang ada di Komisi III. "Komisi III, 10 fraksi dan Poksi dalam rapat pleno Komisi III secara aklamasi dengan semangat musyawarah mufakat," pungkasnya.
Mereka langsung menggelar rapat pleno. Hasilnya, Komisi III sepakat pengambilan keputusan siapa pemimpin KPK pengganti Busyro Muqoddas antara tanggal 12 hingga 15 Januari 2015.
"Penetapan pimpinan KPK yang baru untuk menggantikan posisi Busyro yang tanggal 10 Desember berakhir akan dilakukan Komisi III setelah memasuki masa sidang pada awal bulan Januari 2015," ujar Wakil Ketua Komisi III Benny K Harman di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (4/12/2014).
Komisi yang membidangi hukum dan perundang-undangan ini memiliki beberapa pertimbangan mengapa pengambilan keputusan pemimpin KPK yang baru pada Januari 2015.
"Karena tadi anggota Komisi III belum lengkap, kemudian masih ada yang Munas teman Golkar, juga ada agenda internal dewan yang belum selesai seperti revisi UU MD3," terangnya.
Politikus Partai Demokrat ini menyampaikan, keputusan rapat pleno ini diterima 10 fraksi yang ada di Komisi III. "Komisi III, 10 fraksi dan Poksi dalam rapat pleno Komisi III secara aklamasi dengan semangat musyawarah mufakat," pungkasnya.
(kri)
