Partai Golkar Angkat Ketua Harian

NUSA DUA - Partai Golkar menambah jabatan ketua harian dalam struktur kepengurusan mendatang. Jabatan ketua harian ini tidak hanya untuk kepengurusan di tingkat pusat, tapi juga di tingkat dewan pimpinan daerah (DPD) I dan II.

Penambahan posisi ketua harian ini salah satu keputusan rapat paripurna Musyawarah Nasional (Munas) IX Partai Golkar di Nusa Dua Bali kemarin. Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) Partai Golkar Akbar Tanjung mengaku menghormati keputusan munas tersebut. Menurut dia, khusus di daerah tidak sedikit ketua Golkar yang juga merangkap jabatan sebagai gubernur, bupati, dan wali kota.

“Kalau diperlukan, ketua umum bisa menunjuk ketua harian. Artinya payung hukumnya sudah diberikan dan diputuskan dalam munas ini,” kata Akbar di arena Munas Golkar, Hotel Westin, NusaDua, Bali, kemarin. Posisi ketua harian untuk DPP Golkar tergolong hal baru dan tidak dikenal sebelumnya. Akbar menilai orang yang tepat menduduki posisi strategis tersebut adalah yang memahami organisasi dan mempunyai rekam jejak yang cukup dikenal sebagai tokoh Golkar.

“Ketua harian juga harus orang yang cocok dengan Aburizal, ada chemistry-nya. Dengan demikian, dalam menjalankan tugas sehari-hari bisa bekerja secara efektif dan optimal. Terkait nama-nama tersebut, kita serahkan kepada Aburizal,” katanya. KetuaOrganizingCommittee (OC) Munas IX Partai Golkar Ahmadi Noor Supit mengatakan, sejauh ini calon yang disebut-sebut akan menduduki posisi ketua harian Partai Golkar adalah MS Hidayat.

“Yang paling kuat memangPakMSHidayat,” sebutnya. Mantan Menteri Perindustrian (Menperin) ini, kata Ahmadi, paling santer dibicarakan oleh para peserta munas. Kendati demikian, penentusiapayangbakaldudukdiposisitersebutadalahketua umum. “Kepengurusan akan disusun oleh formatur dan finalnya diputuskan oleh Pak ARB selaku ketua formatur,” katanya.

Golkar mengangkat ketua harian agar ARB bisa memiliki lebih banyak waktu menjalankan tugas sebagai ketua presidium Koalisi Merah Putih (KMP). Selanjutnya ketua harian yang akan bertugas menjalankan roda organisasi. “Nanti Pak ARB fokus pada tugas-tugas di KMP menangani masalah-masalah besar nasional. Sedangkan ketua harian lebih kepada konsolidasi internal partai seluruh Indonesia,” kata Wakil Bendahara Umum Demisioner PartaiGolkarBambangSoesatyo.

Menurutnya, pembentukan ketua harian merupakan kesepakatan di munas. “Nanti bergantung ketua umum menunjuk siapadari limawakilketuaumum sebagai ketua harian. Perkiraan saya MS Hidayat,” ungkapnya. Kuatnya dukungan terhadap MS Hidayat karena yang bersangkutan kader partai yang cukup senior dan tidak memiliki jabatan struktural di pemerintahan.

Hidayat juga memiliki jam terbang yang tinggi untuk merangkul semua pihak. Mundurnya MS Hidayat sebagai calon ketua umum menjelang pelaksanaan munas juga diduga bagian kesepakatan dengan ARB untuk posisi ketua harian ini. Wasekjen Partai Golkar Demisioner Tantowi Yahya menjelaskan, kepengurusan DPP Partai Golkar ke depan akan diisi ketua umum, ketua harian, dan wakil ketua umum yang jumlahnya 3-5 orang.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI ini menambahkan, Golkar juga akan membagi tugas wakil ketua umum, salah satunya akan fokus mengawal KMP. “Ada juga wakil ketua fokus untuk organisasi dan ada wakil ketua umum dari kader perempuan,” kata Tantowi. Penambahan ketua harian dalam struktur kepengurusan DPP Partai Golkar sempat diwarnai aksi penolakan dari Komisi A yang membidangi organisasi dan rekomendasi karena tidak dibahas dalam rapat komisi.

Namun, penambahan tersebut akhirnya disetujui peserta munas. “Tidak semua hal yang tidak dibahas komisi tidak bisa muncul di paripurna. Pimpinan dan peserta munas bisa mengusulkan, semua punya hak yang sama,” kata Ketua Steering Committee (SC) Munas IX Partai Golkar Nurdin Halid.

Wakil Ketua Umum Demisioner MS Hidayat mengaku belum bisa berkomentar banyak soal posisi ketua harian itu. “No commentkarena saya belum dapat permintaan,” ujarnya. MS Hidayat menilai, perlunya pembentukan ketua harian untuk mengantisipasi ihwal yang kurang efektif dalam menjalankan organisasi. “Mungkin ketua umum juga punya kewajiban lain di luar kewenangannya,” kata Hidayat.

Bendahara Umum DPP Golkar Demisioner Setya Novanto mengatakan, sepanjang pembentukan ketua harian merupakan permintaan peserta munas, dilakukan sesuai prosedur, serta diputuskan dalam munas, harus dilakukan. “Nanti tugas pokok dan fungsi ketua harian tersebut akan dijabarkan. Saat ini masih disusun,” ungkapnya.

Novanto berharap syarat utama untuk menjadi ketua harian adalah memiliki integritas dan loyalitas yang tinggi kepada partai dan pimpinan. “Ya, tentu cocok dengan ketua umum, berpengalaman, dan bisa mengayomi apa yang menjadi putusan- putusan ketua umum,” sebut ketua DPR ini.

Sucipto