KMP Diprediksi Tolak Perppu Pilkada

JAKARTA - Penolakan Partai Golkar terhadap Peraturan Pemerintah (Perppu) Nomor 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dinilai merupakan cerminan sikap seluruh partai politik (parpol) yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP).

Saat pembahasan perppu di DPR pada Januari 2015, parpol anggota KMP diperkirakan akan satu suara untuk menolak perppu tersebut. Apalagi, melihat soliditas yang ditunjukkan KMP selama ini, kecil peluang akan ada perbedaan pandangan di antara partai anggota KMP.

Anggota Fraksi Partai Gerindra Desmond J Mahesa mengatakan, pandangan Gerindra dengan Golkar tidak jauh berbeda dalam menyikapi perppu yang diterbitkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada akhir masa tugasnya sebagai presiden tersebut.

“Kalau diteliti ke belakang, dari dulu KMP memang menolak pilkada langsung karena sangat banyak mudaratnya. Maka itu, sikap Aburizal Bakrie menolak perppu itu bentuk konsistensi saja. Itu bukan hal yang baru dan semangat KMP memang seperti itu,” ungkap dia kepada KORAN SINDO kemarin. Mengenai kesepakatan yang pernah dibuat antara elite KMP dan SBY mengenai dukungan KMP terhadap Perppu Pilkada Langsung, Desmond mengatakan, itu bukan hal yang mengikat karena sejauh ini tidak ada perjanjian tertulis.

“Bahkan, ketua umum kami, Prabowo Subianto, tidak pernah menyebut ada perjanjian seperti itu pada rapat internal yang pernah saya ikuti,” ujarnya. Sikapyangsamaditunjukkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Anggota Fraksi PKS Agoes Poernomo mengatakan, sejak awal fraksinya memang mendukung mekanisme pilkada tak langsung sehingga pendapat Golkar itu bisa disebut mewakili KMP. Namun, mengenai sikap resmi PKS, dia mengatakan baru akan dirapatkan hari ini.

“Tapi (sikap Golkar) ini bisa dijadikan background,” kata wakil ketua Bidang Legislasi DPP PKS ini kemarin. Sementara itu, anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay mengatakan, pihaknya sedang mempelajari secara serius perppu tersebut. Apalagi setelah ditelaah, perppu tersebut ternyata memiliki banyak klausul yang masih perlu didalami.

“Kajian terhadap perppu tersebut menjadi penting. Nanti PAN bisa mengambil keputusan yang betul-betul membawa dampak positif bagi peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia,” kata dia. Menurut Saleh, masih ada waktu untuk melakukan kajian. Setidaknya pada masa reses ini tim kajian baik dari fraksi maupun DPP PAN akan melakukan meneliti perppu tersebut.

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia( LIPI) Indria Samegomenilai, keputusan Partai Golkar menolak Perppu Pilkada Langsung memang akan menjadi indikator bagi parpol anggota KMP untuk mengikutinya. “Keputusan Partai Golkar yang disampaikan dalam Forum Munas IX di Bali ini akan menjadi wujud kekuatan KMP di parlemen,” kata Indria pada diskusi “Ke Mana Arah Politik Parlemen” di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Menurut Indria, arah parlemen selama lima tahun ke depan akan ditentukan ke mana arah dua kekuatan politik di dalamnya, KMP dan Koalisi Indonesia Hebat(KIH). Untukitu, kedepan diperkirakan akan terjadi pertarungan antara KMP dan KIH dalam menyikapi perppu tersebut. Pertarungan menjadi lebih seru karena Partai Demokrat memastikan akan berjuang mati-matian untuk meloloskan perppu tersebut di DPR.

Sementara itu, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan, pemerintah akan terus melakukan komunikasi politik kepada KMP terkait Perppu Pilkada. Menurut Andi, apa yang selama ini telah diperjuangkan akan menjadi patokan untuk menjaga demokrasi agar pemilihan kepala daerah secara langsung tetap berjalan.

“Kami akan melakukan konsolidasi supaya apa yang sudah dicapai dalam reformasi sejak 1999 itu masih berjalan di atas relnya,” ujar Andi di Kantor Kepresidenan Jakarta. Pemilihan secara langsung, menurutnya, merupakan hal yang prinsip dan harus tetap berjalan pada masa mendatang mengingat terpilihnya presiden saat ini juga dilakukan secara langsung.

Presiden Jokowi juga telah mendengar ini, namun pembahasan penolakan Perppu Pilkada itu belum akan dibahas secara spesifik dalam rapat kabinet. Sebelumnya Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dalam pandangan umumnya di Munas IX Golkar di Nusa Dua, Bali, menyatakan penolakannya terhadap Perppu Pilkada.

Menurutnya, Golkar sebagai inisiator revisi UU Pilkada bersama KMP sudah berjuang dan menang pada pembahasan di DPR. Namun, itu dibatalkan oleh perppu yang dikeluarkan SBY. Menurut ARB, saat ini perppu tersebut digugat, bukan menyangkut materi, melainkan mengenai cara untuk melaksanakan perppu itu.

“Kalau itu tidak berhasil, itu kembali akan kita perjuangkan setelah DPR reses. Sesuai usulan saudara sekalian, kita bisa menolak perppu itu,” kata ARB. Ketua Steering Committee (SC) Munas IX Partai Golkar NurdinHalidmengatakan, keputusan Munas Bali antara lain menetapkan Golkar tetap menjadi bagian KMP dan menetapkan menolak Perppu Pilkada.

Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung mengatakan, perppu tersebut masih akan dibicarakan di DPR sehingga ditolak atau diterima itu belum pasti. “Resminya posisi Golkar tentu nanti pada saat pembahasan di DPR. Kalau sekarang ada suara-suara yang menolak itu bisa saja. Dalam konteks itu, kita tunggu saja di DPR nanti,” ucapnya di sela-sela Munas Golkar kemarin.

Di lain pihak, Ketua DPR RI Setya Novanto mengatakan, pihaknya akan menyerahkan kepada komisi terkait pembahasan perppu. Hasil analisis tersebut disampaikan kepada pimpinan DPR untuk diputuskan. “Kita belum tahu hasilnya. Kita lihat di DPR nanti,” ujarnya.

Demokrat Akan Berjuang

Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan mengaku kecewa dengan penolakan Partai Golkar terhadap perppu tersebut. Dia mengaku tidak menduga karena mantan Presiden SBY sudah bersepakat dengan pimpinan-pimpinan parpol di KMP untuk mendukung perppu tersebut. Kesepakatan yang dibuat dinilai Syarief semestinya mengikat pihak-pihak yang bersepakat secara moral.

“Etika politiknya, itu harus dijalankan sesuai kesepakatan,” ucapnya kemarin. Dia juga menyatakan posisi partainya yang akan tetap menjadi penyeimbang antara kekuatan KMP dan KIH di parlemen. Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Demokrat Agus Hermanto menyatakan, fraksinya akan tegas mengawal Perppu Pilkada sampai akhirnya DPR menyetujui itu.

“Kami akan sekuat tenaga untuk kepentingan rakyat. Perppu ini yang diinginkan rakyat,” katanya di Gedung DPR Jakarta kemarin. Agus menyerukan kepada Fraksi Partai Demokrat untuk mengawal dan memperjuangkan sampai pembahasan perppu tersebut selesai.

Kiswondari/ mula akmal/Sucipto/ rarasati syarief/ant