Pemerintah Tanggapi Kritikan Pendiri OPM
Selasa, 02 Desember 2014 - 15:04 WIB
Pemerintah Tanggapi Kritikan Pendiri OPM
A
A
A
JAKARTA - Kritikan dari Pendiri organisasi separatis Free West Papua atau Organisasi Papua Merdeka (OPM), Benny Wenda, ditanggapi santai oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda Kemendagri) Djohermansyah Djohan.
Benny Wenda, mengaku tidak percaya pemerintahan baru pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mampu membawa perubahan di Papua.
"Komitmen pemerintahan baru tentu dia (Benny Wenda) harus melihat dengan mata hati yang jernih," ujar Djohermansyah Djohan menanggapi, kepada Sindonews melalui sambungan telepon, Selasa (2/12/2014).
Djohermansyah menuturkan, pemerintahan baru pimpinan Presiden Jokowi tentu memiliki sejumlah kebijakan yang baru juga untuk Papua.
"Gubernur Papua Lucas Enembe kan sudah laporkan ke pak Jokowi di Istana Bogor dalam rapat koordinasi belum lama ini, salah satu hal utamanya bagaimana memperbaiki otonomi khusus di Papua," ucapnya.
"Ini yang dimintakan oleh Gubernur Lucas Enembe, Presiden pun meresponsnya, pemerintah punya komitmen agar Papua lebih berhasil daripada sebelumnya," ungkapnya.
Berbagai rencana pemerintah untuk Papua, lanjut dia, adalah mensejahterakan rakyat Papua, mengelola dana otonomis khusus agar sampai langsung ke masyarakat, atau meningkatkan indeks kesejahteraan.
"Jadi saya kira itu jawaban untuk kritikn dari pihak Papua merdeka, jadi sangat diupayakan pemerintah untuk Papua, respon pemerintah sudah cukup," imbuhnya.
Sekadar diketahui, pendiri organisasi separatis Free West Papua, Benny Wenda, mengaku tidak percaya pemerintahan baru pimpinan Presiden Joko Widodo akan mampu membawa perubahan di Papua.
Ini dikatakannya meskipun Presiden Jokowi menegaskan komitmen pemerintah untuk lebih memajukan provinsi di bagian timur itu.
"Saya melihat dari presiden ke presiden tidak pernah membawa perubahan. Saya hanya mungkin bisa mengatakan presiden yang dulu seperti Gus Dur, itu mungkin orang yang moderat," kata Benny Wenda di Oxford, Inggris, yang menjadi markasnya selama sekitar 12 tahun terakhir.
"Tetapi yang lain saya tidak percaya. Mungkin Habibie karena Habibie bisa memberikan kelonggaran sedikit untuk rakyat Timor Leste. Tapi sekarang Presiden Joko Widodo, saya pikir itu janji belaka." pungkasnya.
Benny Wenda, mengaku tidak percaya pemerintahan baru pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mampu membawa perubahan di Papua.
"Komitmen pemerintahan baru tentu dia (Benny Wenda) harus melihat dengan mata hati yang jernih," ujar Djohermansyah Djohan menanggapi, kepada Sindonews melalui sambungan telepon, Selasa (2/12/2014).
Djohermansyah menuturkan, pemerintahan baru pimpinan Presiden Jokowi tentu memiliki sejumlah kebijakan yang baru juga untuk Papua.
"Gubernur Papua Lucas Enembe kan sudah laporkan ke pak Jokowi di Istana Bogor dalam rapat koordinasi belum lama ini, salah satu hal utamanya bagaimana memperbaiki otonomi khusus di Papua," ucapnya.
"Ini yang dimintakan oleh Gubernur Lucas Enembe, Presiden pun meresponsnya, pemerintah punya komitmen agar Papua lebih berhasil daripada sebelumnya," ungkapnya.
Berbagai rencana pemerintah untuk Papua, lanjut dia, adalah mensejahterakan rakyat Papua, mengelola dana otonomis khusus agar sampai langsung ke masyarakat, atau meningkatkan indeks kesejahteraan.
"Jadi saya kira itu jawaban untuk kritikn dari pihak Papua merdeka, jadi sangat diupayakan pemerintah untuk Papua, respon pemerintah sudah cukup," imbuhnya.
Sekadar diketahui, pendiri organisasi separatis Free West Papua, Benny Wenda, mengaku tidak percaya pemerintahan baru pimpinan Presiden Joko Widodo akan mampu membawa perubahan di Papua.
Ini dikatakannya meskipun Presiden Jokowi menegaskan komitmen pemerintah untuk lebih memajukan provinsi di bagian timur itu.
"Saya melihat dari presiden ke presiden tidak pernah membawa perubahan. Saya hanya mungkin bisa mengatakan presiden yang dulu seperti Gus Dur, itu mungkin orang yang moderat," kata Benny Wenda di Oxford, Inggris, yang menjadi markasnya selama sekitar 12 tahun terakhir.
"Tetapi yang lain saya tidak percaya. Mungkin Habibie karena Habibie bisa memberikan kelonggaran sedikit untuk rakyat Timor Leste. Tapi sekarang Presiden Joko Widodo, saya pikir itu janji belaka." pungkasnya.
(maf)
