Reshuffle Perlu Dipertimbangkan

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) disarankan melakukan reshuffle kabinet setelah pemerintahannya berjalan 3 hingga 6 bulan.

Hal itu dinilai penting untuk mengevaluasi menteri yang tidak mampu memberikan kontribusi maksimal pada jalannya pemerintahan. Usulan itu antara lain diungkapkan Wakil Ketua DPR dari Partai Gerindra Fadli Zon dan Sekretaris Pusat Kajian (Pusaka) Trisakti Fahmi Habsyi. Dalam pandangan Fahmi Habsyi, dengan jalan merombak kabinetnya, Presiden Jokowi bisa menyelamatkan pemerintahannya.

“Ada beberapa menteri yang tidak mampu bekerja dan semakin memperburuk komunikasi politik Jokowi-JK,” kata Fahmi di Jakarta kemarin. Dia mengatakan, sejak awal Pusat Kajian Trisakti menempatkan diri sebagai mitra strategis kritis kabinet Jokowi-JK dan berkewajiban menyelamatkan pemerintahan Jokowi-JK, bukan mengamankan jabatan menteri- menterinya.

Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan masa ketiban pulung sudah habis. “Saran Fadli Zon dapat dipertimbangkan ketika kita lihat beberapa menteri yang tidak mampu bekerja. Tapi saya tidak ekstrem mengusulkan 3 bulan, beri waktu4-6bulan,” kataFahmi.

Sebelumnya Wakil Ketua DPR Fadli Zon menganggap banyak menteri yang tidak sesuai dengan bidangnya. Jokowi menurut dia harus memilah menteri- menteri yang jalan dan yang tidak jalan, mana yang pencitraan, mana yang benarbenar kerja, dan mana asal ngomong. Fadli pun menyarankan agar Jokowi mulai mengevaluasinya dan mempersiapkan perombakan kabinet dalam waktu 3 hingga 6 bulan.

“Kalau perlu ditinjau lagi, jika memang tidak perform 3 sampai 6 bulan diganti saja,” ujarnya di Jakarta pada akhir pekan lalu. Ketua DPP Partai Hanura Sarifuddin Sudding mengatakan, usulan perombakan menteri itu terlalu sumir karena menilai kinerja menteri dalam satu bulan pemerintahan merupakan hal yang sangat tidak objektif. “Menteri itu kan perlu pemetaan sehingga mungkin kerjanya memang belum terlalu terlihat. Belum saatnya penilaian diberikan,” ujarnya kemarin.

Menurut dia, semua pihak seharusnya memberi waktu kepada Kabinet Kerja yang dibentuk Jokowi-Jusuf Kalla (JK) untuk membuktikan kinerjanya. “Ini kok belum kerja langsung minta dievaluasi, itu pendapat yang terlalu subjektif,” tandasnya.

Dian ramdhani/ant