Gubernur Tandingan Rusak Tata Demokrasi

JAKARTA - Gerakan Masyarakat Jakarta (GMJ) yang menuntut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mundur dari jabatannya menuai protes dari sejumlah pihak. Mereka menilai, tuntutan GMJ tersebut tidak tepat.

Direktur Eksekutif Maarif Institute Fajar Riza Ul Haq menilai, deklarasi gubernur tandingan mencerminkan sempitnya cara pandang berwarga negara. Menurutnya, pelantikan Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta jelas sudah sesuai prosedur. Terlebih Ahok terpilih secara demokratis sebagai wakil gubernur DKI Jakarta mendampingi Joko Widodo (Jokowi) pada Pilkada 2012. Sebagai ekspresi kebebasan berpendapat, sah-sah saja tindakan itu.

Namun, Fajar tidak melihat alasan kuat yang dapat membenarkannya, kecuali semata- mata alasan politik dan kebencian sektarian. “Ini merusak tata demokrasi kita karena orang memprovokasi untuk mengingkari aturan main yang sudah disepakati,” katanya kemarin. Menurut kader Muhammadiyahini, aksiGMJmengeraskan sentimen-sentimen SARA dapat membahayakan fondasi kebangsaan.

Prinsip kebinekaan mutlak dilembagakan dalam institusi kenegaraan, terutama dalam kepemimpinan selama sejalan dengan semangat Pancasila. Dia juga menyesalkan sikap beberapa pimpinan DPRD DKI yang dijadikan celah pembenaran oleh kelompok yang tidak setuju dengan Ahok.

“Konflik politisi KMP dan KIH di DPR telah dijadikan amunisi untuk mendelegitimasi Ahok di DKI Jakarta. DPRD DKI harus mementingkan keberlangsungan pembangunan Jakarta dan mengawasi kinerja Ahok daripada larut dalam intrik-intrik politik yang justru mendegradasikan kualitas demokrasi kita,” tandasnya.

Kemarin, GMJ kembali menggelar unjuk rasa menuntut Ahok mundur. Berdasarkan pantauan, ribuan massa itu longmarch dari Bundaran Hotel Indonesia (HI) menuju gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta sekitar pukul 10.00 WIB. Satu jam berorasi di sana, mereka mendesak DPRD segera mengadakan rapat paripurna khusus untuk menggunakan hak interpelasi menuntut Ahok mundur.

Mereka juga mendeklarasikan gubernur tandingan, yakni Fahrurozi Ishaq. Setelah tidak mendapat sambutan dari satu pun anggota DPRD, mereka bergerak ke Balai Kota. Mereka menggelar doa bersama dan aksi teatrikal membakar boneka setinggi dua meter. Gubernur DKI Jakarta versi GMJ, Fahrurozi Ishaq, mengatakan bahwa Jakarta saat ini tidak dalam keadaan kondusif. Menurutnya, Jakarta saat ini banyak dihuni orang-orang yang tidak religius dan tidak jujur.

“Saya ingin mengisi pemerintahan dengan orang-orang jujur dan memiliki niat yang benar memperbaiki Jakarta, terutama secara moral,” kata Fahrurozi. Sementara itu, Ahok menanggapi santai deklarasi gubernur versi GMJ tersebut. Menurutnya, adanya gubernur versi GMJ akan menolong DKI Jakarta karena dia akan blusukan. Apalagi, gubernur tandingan tersebut nantinya tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Gak usah dipikirinlah , mending mikirin MRT aja . Kalau sudah blusukan, hasilnya kasih tau saya ya ,” ungkapnya. Di bagian lain, berkas kasus demo ricuh FPI di depan kantor DPRD DKI beberapa pekan lalu sudah lengkap (P-21). Kasus tersebut kini siap dimejahijaukan. “Untuk berkas perkara FPI, hari ini (kemarin) setelah koordinasi dengan kejati, berkasnya dinyatakan lengkap,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto.

Dalam perkara ini, para tersangka dijerat dengan Pasal 170 KUHP tentang Pengeroyokan secara bersama-sama terhadap orang atau barang, Pasal 160 KUHP tentang Penghasutan, dan atau Pasal 214 KUHP tentang Melawan Petugas. Dalam perkaraini, polisi menetapkan 21 tersangka.

“Sebanyak 17 orang ditahan polisi, sementara empat orang dilepaskan karena masih di bawah umur, ujarnya.

Bima setiyadi/ Helmi syarif