Pelembagaan Institusi Bukan Solusi Akhir Harmoniskan TNI-Polri
Minggu, 30 November 2014 - 07:35 WIB
Pelembagaan Institusi Bukan Solusi Akhir Harmoniskan TNI-Polri
A
A
A
JAKARTA - Wacana Polri berada di bawah sebuah kementerian yang dilontarkan oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menimbulkan pro dan kontra.
Pengamat Keamanan dan Politik Universitas Padjadjaran (Unpad) Muradi mengatakan, apa yang dikemukakan oleh Menhan adalah bagian dari opsi untuk mengurangi bentrokan antara TNI-Polri yang sejak berpisah tahun 1999 lalu telah terjadi lebih dari 200 bentrokan.
"Namun demikian masalah bentrokan tersebut tidak semata ada pada pelembagaan masing-masing institusi, tapi lebih dari hal tersebut," ujarnya ketika dihubungi Sindonews, Minggu (30/11/2014).
Menurutnya, poin penting dari langkah strategis untuk mengharmoniskan kedua institusi tersebut adalah dengan meningkatkan kapasitas kepemimpinan di kedua institusi tersebut.
"Selama kepemimpinannya masih berorientasi pada penguatan akses ekonomi politik atas nama jiwa korsa sebagaimana yang terjadi selama ini pula, maka bentrokan dan gesekan keduanya akan selalu terjadi," tandasnya.
Sebelumnya, Menhan Ryamizard Ryacudu kembali menegaskan, institusi kepolisian berada di bawah kementerian juga terjadi di negara lain.
"Jadi begini, kalau TNI kan sudah ada Kementerian Pertahanan. Saya bilang kemarin itu, lambat atau cepat, polisi nanti akan di bawah kementerian juga," kata Ryamizard di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat 28 November 2014.
Namun lebih tepatnya di kementerian mana berada, mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) ini menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai wacana ini. "Itu nanti terserah presidenlah," ucapnya.
Pengamat Keamanan dan Politik Universitas Padjadjaran (Unpad) Muradi mengatakan, apa yang dikemukakan oleh Menhan adalah bagian dari opsi untuk mengurangi bentrokan antara TNI-Polri yang sejak berpisah tahun 1999 lalu telah terjadi lebih dari 200 bentrokan.
"Namun demikian masalah bentrokan tersebut tidak semata ada pada pelembagaan masing-masing institusi, tapi lebih dari hal tersebut," ujarnya ketika dihubungi Sindonews, Minggu (30/11/2014).
Menurutnya, poin penting dari langkah strategis untuk mengharmoniskan kedua institusi tersebut adalah dengan meningkatkan kapasitas kepemimpinan di kedua institusi tersebut.
"Selama kepemimpinannya masih berorientasi pada penguatan akses ekonomi politik atas nama jiwa korsa sebagaimana yang terjadi selama ini pula, maka bentrokan dan gesekan keduanya akan selalu terjadi," tandasnya.
Sebelumnya, Menhan Ryamizard Ryacudu kembali menegaskan, institusi kepolisian berada di bawah kementerian juga terjadi di negara lain.
"Jadi begini, kalau TNI kan sudah ada Kementerian Pertahanan. Saya bilang kemarin itu, lambat atau cepat, polisi nanti akan di bawah kementerian juga," kata Ryamizard di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat 28 November 2014.
Namun lebih tepatnya di kementerian mana berada, mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) ini menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai wacana ini. "Itu nanti terserah presidenlah," ucapnya.
(kri)
