Akbar: Munas Bali Tak Mungkin Ditunda
Sabtu, 29 November 2014 - 14:36 WIB
Akbar: Munas Bali Tak Mungkin Ditunda
A
A
A
JAKARTA - Musyawarah Nasional (Munas) IX Partai Golkar di Nusa Dua, Bali, pada 30 November dipastikan akan tetap berlangsung. Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) Partai Golkar Akbar Tanjung mengatakan, munas tidak mungkin ditunda karena persiapannya sudah matang.
”Pelaksanaan munas di Bali tidak mungkin ditunda apalagi dibatalkan karena persiapan-persiapan sudah dilakukan dengan baik,” kata mantan ketua umum DPP Partai Golkar ini di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, tadi malam. Akbar mengungkapkan hal itu setelah dia mendapat penjelasan dari Ketua Umum DPP Golkar Aburizal Bakrie (Ical) kemarin.
Ical mengatakan bahwa persiapan munas sudah hampir selesai, termasuk sudah mengedarkan undangan. Untuk itu, kata Akbar, Wantim akan berusaha melakukan pendekatan kepada dua kubu yang berseberangan, yakni Ical dan Wakil Ketua Umum DPP Golkar Agung Laksono. Pendekatan untuk rekonsiliasi tersebut terutama dilakukan kepada kubu Agung yang tidak sepakat dengan pelaksanaan munas Bali.
”Insya Allah, mudahmudahan (rekonsiliasi). Kita tidak mengharapkan ada dua munas. Munas tetap satu. Saya sedang lakukan pendekatan, kalaupun juga negosiasi, inilah yang saya lakukan sekarang,” kata Akbar sebelum bertemu dengan Agung Laksono di Kantor DPP Golkar tadi malam.
Hingga pukul 23.00 tadi malam, pertemuan tertutup antara Akbar dengan Agung Laksono masih berlangsung. Sebelum pertemuan, Akbar mengatakan dirinya melihat alasan cukup besar pada kubu Agung untuk menyepakati munas di Bali. Mantan Ketua DPR RI ini menjelaskan, dalam pertemuan dengan Ical diWisma Bakrie pada petang kemarin, calon ketua umum incumbent tersebut sepakat soliditas partai harus dijaga menjelang munas.
”Kami sepakat jangan sampai terjadi perpecahan, pasti itu akan merugikan organisasi. (Munas) itu kan keputusan rapimnas, di mana putusan itu dihadiri tokoh-tokoh partai, saya juga hadir. Jadi kita harus menghormati keputusan yang konstitusional,” jelasnya. Akbar juga menyampaikan hasil pertemuannya dengan mantan Presiden BJ Habibie di kediamannya.
Menurut Akbar, Habibie setuju dengan langkahlangkah yang diambilnya. ”Beliau juga menghormati produk-produk organisasi yang sudah konstitusional dan disepakati,” jelasnya. Karena itu, dirinya optimistis akan terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak.
Optimisme mengenai kelancaran munas Bali juga diungkapkan Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham. Dia bahkan mengklaim pemilik suara yang memastikan hadir di Nusa Dua, Bali, sudah mencapai 80-90%. Selain mengundang pemilik suara, yakni pengurus DPD I dan DPD II, ormas sayap Partai Golkar, DPP juga mengundang calon ketua umum yang akan maju.
Namun sejauh ini belum ada konfirmasi atas kesediaan mereka untuk hadir. ”Saya sebagai sekjen memberikan ruang bagi siapa pun yang ingin jadi ketua umum. Tidak ada yang diintimidasi dan dihalangi untuk hadir. Kalau ada yang mengatakan begitu saya kira sebaliknya yang terjadi,” kata Idrus.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang juga mantan ketua umum DPP Golkar, kata Idrus, juga diundang hadir di munas. DPP Golkar juga mengundang semua ketua umum partai politik untuk hadir pada munas, termasuk ketua-ketua umum partai politik yang ada di Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Idrus berharap, mereka yang diundang dapat hadir dan bersamasama menunjukkan kebersamaan untuk menempatkan partai politik sebagai pilar demokrasi dalam rangka mendorong pembangunan bangsa.
Idrus mengaku bahwa DPP Golkar sudah mendapatkan surat izin pengamanan dari Polda Bali. ”Mabes Polri dan Polda Bali sudah merekomendasikan dan akan mengamankan acara munas,” ucapnya. Idrus juga menyayangkan pengambilalihan DPP Partai Golkar oleh kubu Agung Laksono.
”Kalau kita ingin dekat pada rakyat, ya, jangan buat sensasi-sensasi yang kontraproduktif. Kalau kita punya niat yang baik untuk membesarkan Partai Golkar, ya, harus dilakukan dengan cara-cara yang baik, bukan yang anarkis,” tegasnya. Sementara itu, politikus muda Partai Golkar Yorrys Raweyai mengatakan, Ical dan Idrus Marham telah dinonaktifkan dari posisi ketua umum dan sekjen DPP Golkar.
Menurut Yorrys, Golkar saat ini dipimpin langsung oleh Agung Laksono. ”Terjadi perhentian kepengurusan. Kami akan menyampaikan dan mengirimkan surat pemberitahuan kepada pengurus DPD I dan II serta organisasi sayap,” jelas Yorrys di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, kemarin. Sebelum pertemuan Akbar dengan Agung berlangsung, kubu Agung menyatakan siap melakukan islah dengan kubu Ical.
”Kami siap islah dan turut asas,” ujar Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Leo Nababan kemarin. Namun Leo Nababan mengatakan, sejumlah syarat harus dipenuhi jika islah tersebut ingin terwujud. Pertama, islah harus bisa mewujudkan Partai Golkar yang demokratis dalam penyelenggaraan munas yang salah satu agendanya adalah pemilihan ketua umum.
Sucipto/Kiswondari
”Pelaksanaan munas di Bali tidak mungkin ditunda apalagi dibatalkan karena persiapan-persiapan sudah dilakukan dengan baik,” kata mantan ketua umum DPP Partai Golkar ini di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, tadi malam. Akbar mengungkapkan hal itu setelah dia mendapat penjelasan dari Ketua Umum DPP Golkar Aburizal Bakrie (Ical) kemarin.
Ical mengatakan bahwa persiapan munas sudah hampir selesai, termasuk sudah mengedarkan undangan. Untuk itu, kata Akbar, Wantim akan berusaha melakukan pendekatan kepada dua kubu yang berseberangan, yakni Ical dan Wakil Ketua Umum DPP Golkar Agung Laksono. Pendekatan untuk rekonsiliasi tersebut terutama dilakukan kepada kubu Agung yang tidak sepakat dengan pelaksanaan munas Bali.
”Insya Allah, mudahmudahan (rekonsiliasi). Kita tidak mengharapkan ada dua munas. Munas tetap satu. Saya sedang lakukan pendekatan, kalaupun juga negosiasi, inilah yang saya lakukan sekarang,” kata Akbar sebelum bertemu dengan Agung Laksono di Kantor DPP Golkar tadi malam.
Hingga pukul 23.00 tadi malam, pertemuan tertutup antara Akbar dengan Agung Laksono masih berlangsung. Sebelum pertemuan, Akbar mengatakan dirinya melihat alasan cukup besar pada kubu Agung untuk menyepakati munas di Bali. Mantan Ketua DPR RI ini menjelaskan, dalam pertemuan dengan Ical diWisma Bakrie pada petang kemarin, calon ketua umum incumbent tersebut sepakat soliditas partai harus dijaga menjelang munas.
”Kami sepakat jangan sampai terjadi perpecahan, pasti itu akan merugikan organisasi. (Munas) itu kan keputusan rapimnas, di mana putusan itu dihadiri tokoh-tokoh partai, saya juga hadir. Jadi kita harus menghormati keputusan yang konstitusional,” jelasnya. Akbar juga menyampaikan hasil pertemuannya dengan mantan Presiden BJ Habibie di kediamannya.
Menurut Akbar, Habibie setuju dengan langkahlangkah yang diambilnya. ”Beliau juga menghormati produk-produk organisasi yang sudah konstitusional dan disepakati,” jelasnya. Karena itu, dirinya optimistis akan terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak.
Optimisme mengenai kelancaran munas Bali juga diungkapkan Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham. Dia bahkan mengklaim pemilik suara yang memastikan hadir di Nusa Dua, Bali, sudah mencapai 80-90%. Selain mengundang pemilik suara, yakni pengurus DPD I dan DPD II, ormas sayap Partai Golkar, DPP juga mengundang calon ketua umum yang akan maju.
Namun sejauh ini belum ada konfirmasi atas kesediaan mereka untuk hadir. ”Saya sebagai sekjen memberikan ruang bagi siapa pun yang ingin jadi ketua umum. Tidak ada yang diintimidasi dan dihalangi untuk hadir. Kalau ada yang mengatakan begitu saya kira sebaliknya yang terjadi,” kata Idrus.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang juga mantan ketua umum DPP Golkar, kata Idrus, juga diundang hadir di munas. DPP Golkar juga mengundang semua ketua umum partai politik untuk hadir pada munas, termasuk ketua-ketua umum partai politik yang ada di Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Idrus berharap, mereka yang diundang dapat hadir dan bersamasama menunjukkan kebersamaan untuk menempatkan partai politik sebagai pilar demokrasi dalam rangka mendorong pembangunan bangsa.
Idrus mengaku bahwa DPP Golkar sudah mendapatkan surat izin pengamanan dari Polda Bali. ”Mabes Polri dan Polda Bali sudah merekomendasikan dan akan mengamankan acara munas,” ucapnya. Idrus juga menyayangkan pengambilalihan DPP Partai Golkar oleh kubu Agung Laksono.
”Kalau kita ingin dekat pada rakyat, ya, jangan buat sensasi-sensasi yang kontraproduktif. Kalau kita punya niat yang baik untuk membesarkan Partai Golkar, ya, harus dilakukan dengan cara-cara yang baik, bukan yang anarkis,” tegasnya. Sementara itu, politikus muda Partai Golkar Yorrys Raweyai mengatakan, Ical dan Idrus Marham telah dinonaktifkan dari posisi ketua umum dan sekjen DPP Golkar.
Menurut Yorrys, Golkar saat ini dipimpin langsung oleh Agung Laksono. ”Terjadi perhentian kepengurusan. Kami akan menyampaikan dan mengirimkan surat pemberitahuan kepada pengurus DPD I dan II serta organisasi sayap,” jelas Yorrys di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, kemarin. Sebelum pertemuan Akbar dengan Agung berlangsung, kubu Agung menyatakan siap melakukan islah dengan kubu Ical.
”Kami siap islah dan turut asas,” ujar Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Leo Nababan kemarin. Namun Leo Nababan mengatakan, sejumlah syarat harus dipenuhi jika islah tersebut ingin terwujud. Pertama, islah harus bisa mewujudkan Partai Golkar yang demokratis dalam penyelenggaraan munas yang salah satu agendanya adalah pemilihan ketua umum.
Sucipto/Kiswondari
(bbg)
